Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Rakornas IMM di Medan Hasilkan Resolusi Kebangsaan, Ini Butir-butirnya...

PERNYATAAN SIKAP DPP DAN DPD SELURUH INDONESIA MELALUI BIDANG HIKMAH DALAM RANGKA MENYIKAPI MOMENTUM HARKITNAD DAN BERSAMAAN DENGAN RAKORNAS IMM DI MEDAN INDONESIA. 

Asrama Haji Embargasi Medan, 20/05/2017. 

Kedudukan Indonesia yang begitu besar kekayaan alamnya yang melimpah serta sumberdaya manusia yang berkualitas dengan jumlah rakyat kurang lebih dari 256 jta penduduk di Indonesia. Dari amanat UUD 45 masih jauh dari jauh cita cita kebangsaan, untuk sebenar benar nya kesejahteraan rakyat yang berdaulat secara ekonomi dan politik.

Karena hingga detik ini yang merasakan hasil lekayaan alam hanya segelitir orang melalui kekuatan modal serata aturan aturan yang menjerat melalui pasar bebas dan kompetisi modal besar asing atau suwasta yang mana sejatinya menjerumskan rakyat indonesia kejurang kesengsaraan.

Melalui DPD Indonesia yang hadir dalam Rakonas IMM di Medan, DPD IMM Aceh menyampaikan pandangan persoalan kebangsaan yang ada dinpropensi Aceh dengan beragam eksploitasi alam yang tidak memihak rakyat. Namun pemerintah yang kemudian malah menunjukkan watak reaksoner nya dengan mengeluarkan peranturan yang merampas kekayaan alam rakyat seperti PP No 5 Thn 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Tidak hanya hal tersebut pemerintah dengan rakus tidak memberikan upah layak bagi buruh (guru honorer serta buruh kontrak dan outsourcing).

Tidak berhenti disitu Perwakilan DPD Imm Sul-Sel dengan lantang menyatakan sikap bahwa kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat mayoritas disebabkan oleh biangkerok Kapitalisme dan neolibralisme di Indonesia.

Dan kemudian DPD IMM Papua Barat dengan tagas menyatakan sikapnya di momentum ini tentang kondisi kebangsaan terkait Saham Freeport Indonesia yang dijanjikan bahwa akan dinaikkan dan direalisasikan dengan adil sesuai janji Presiden Jokowi bahwa saham freeport dikelola pemerintah Indonesia dengan ketentuan 60:40, 60% saham untuk Indonesia dan 40% untuk asing atau swasta.

Dan kemudian di Papua Barat dengan adanya Otsus (otonomi khusus), memohon kepada pemerinyah untuk mengawal otonomi kusus ini kepada rakyat papua dengan cara adil, sehingga tidak terjadi korupsi dan menjerat kesengsaraan rakyat.

..........berikut nya satu paragraf atau lebih deskripsi yang singkat di  DPD terkait yang akan disebar di masing2 wilayah dan daerah mssing.


Dari gambaran diatas, maka kami selaku organisasi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan politik terhadap kaum Mustadzafin (buruh, tani dan kaum miskin kota). DPP IMM Seluruh Indonesia menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut:

1. IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.

2. IMM Menolak perijinan Tambang Yang Merusak Alam danEkosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat.

3. Menolak Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia.

4. IMM Menolak Politik Kontrak Karya (renegoisasi kontrak karya)

5. Cabu PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah

6. Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. 

7.  Nasionalisasi aset aset strategis untuk rakyat

8. Berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.

9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri. 

10. Hentikan kekerasaan dan Konflik horizontal antar sesama rakyat di Indonesia

11. Hentikan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan aparatur negara.

12. Mengutuk segala bentuk tindakan Pengrusakan Alam di indonesia.

13. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.

14. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019).

15. Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.

16. IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia

19. IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan

20. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan

21. IMM Mendorong pemerintah konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi

22. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tdk sesuai dg Pancasila.

23. IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung kore utk upaya perdamaian dunia.

24. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina

Demikian pernyataan sikap kami. Semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan dengan tidak saling mengadu domba antar sesama rakyat, demi tercapainya cita cita rakyat yang berdaulat secara ekonomi politik.

Ikbal Ramzani

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini