Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Ada Apa Dengan Jokowi?

Warteg milik Saeni yang buka siang hari pada Ramdahan dirazia Satpol PP Kota Serang, Juni 2016. Media mainstreammem-blow up berita ini. Berhari-hari. Bertubi-tubi. Netizen ribut. Kecaman disemburkan. Sumbangan untuk Saeni dikumpulkan. *Jokowi*, Presiden Republik Indonesia ikut *menyumbang Rp10 juta*. Total sumbangan mencapai Rp265 juta.

Belakangan terkuak, *Saeni bukanlah orang miskin*. Dia juga bukan warga Serang. Saeni pengusaha Warteg, tersebar di tiga kota. Saat razia berlangsung, dia sedang mengontrol warteg-wartegnya. Namun, ya itu tadi, framing dan agenda setting para pembenci Islam dan didukung media mainstream sudah berjalan. Sukses!
‎
***

Juli 2015, *gerombolan jemaat Gereja Injil di Indonesia (GIDI)  menyerang dan melempari batu ummat Islam yang tengah shalat Idul Fitri 1435 H*, di Kabupaten Tolikara. Bukan hanya itu, mereka juga membakar masjid di sana. Kepolisian Papua melaporkan, *selain Masjid, enam rumah dan 11 kios dilaporkan ikut terbakar.*

Jokowi mengecam keras insiden tersebut. Dia juga berjanji akanmenegakkan hukum bukan hanya untuk pelaku kriminal di lapangan tetapi juga semua pihak yang terbukti mencederai kedamaian di Papua. Namun, yang terjadi berikutnya, *Jokowi justru mengundang para pelaku dan aktor intelektual kerusuhan Tolikara untuk makan-makan di istana.*

***

27 September 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam sebuah acara dinas di Kepulauan Seribu menistakan al Quran. Menurut dia, orang-orang yang tidak memilihnya pada Pilkada Februari 2017 nanti, telah dibohongi dengan surat al Maidah ayat 51.

Atas jasa Buni Yani, video penistaan itu akhirnya menjadi viral. Netizen marah. Ummat Islam marah. Mereka menggelar aksi massal. Demo besar pecah 14 Oktober 2106, ba'da shalat Jumat di masjid Istiqlal. Bukan hanya di Jakarta, tapi di seantero Indonesia terjadi serupa. Bahkan juga di belahan dunia lainnya. Tuntutan ummat Islam satu, tangkap dan adili penista al Quran dan penghina ulama.

Hari ini, 31 Oktober 2016, lebih sebulan sudah penistaan yang dilakukan Basuki. Tapi sampai kini, *tidak secuil pun respon dari Jokowi*. Sebaliknya, publik, khususnya ummat Islam mencium menyengatnya *aroma perlindungan dan pembelaan Presiden kepada Basuki*. Indikasinya gampang  saja. *Polisi terlihat gagap menangani kasus ini*. Berbagai alasan dikemukakan. Mulai dari tidak mau menerima laporan masyarakat karena belum ada fatwa MUI, sampai berkelit menunggu perintah Presiden untuk memeriksa Basuki, dan berbagai dalih lainnya.

Basuki memang sudah minta maaf. Tapi, redaksinya, *dia minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Bukan minta maaf karena sudah menistakan al Quran dan menghina ulama*. Dia juga bertamu ke Bareskrim Polri. Tapi itu bukan untuk diperiksa, melainkan untuk mengklarifikasi. Tidak ada berita acara pemeriksaan (BAP), tentu saja.

***

Sebenarnya apa yang tengah terjadi di negeri ini? *Ketidakadilan terhadap Islam dan ummatnya berlangsung begitu gegap-gempita.* Ada terompet terbuat dari sampul al Quran, sandal jepit berlafaz Allah produksi perusahaan di Gresik-Jatim, plat cetakan al Quran untuk cetakan panggangan kue, celana ketat wanita berlafadzkan surah Al-Ikhlas, sajadah/karpet shalat yang digunakan untuk menari tari Bali di acara Hari Amal Bakti ke-70 Kementerian Agama, dan lainnya. Belum lagi penistaan oleh personal yang tersebar di media sosial, marak luar biasa.

Kalau hanya sekali mungkin itu kebetulan. Dua kali, bisa jadi karena kecerobohan. Tapi kalau berkali-kali, tentu sudah tidak wajar. Sedihnya lagi, pelakunya bisa siapa saja. Bukan hanya dari kalangan rakyat, bahkan juga oleh para pejabat. Yang terbaru, ya kasus Basuki itu tadi. Ada desain besar pihak tertentu yang sengaja menciptakannya. Padahal, Islam dianut sebagian besar penduduk negeri ini. Bahkan, muslim di Indonesia tercatat yang terbesar di dunia. Aneh…!

Menjelang 4 November 2016 situasi kian memanas. Berbagai surat resmi (nota dinas dan telegram) dan data intelejen terkait rencana aksi Bela Islam jilid dua diselenggarakan, beredar secara luas di media sosial. Polisi sibuk menepis beberapa di antarnya. Hoax, kata petinggi polisi. Palsu, kata pejabat  Polri lainnya. Yang pasti, menurut surat-surat resmi (?) Polri yang bocor ke publik, situasi-kondisinya sudah masuk siaga satu!

Kenapa semua ini bisa terjadi? *Haruskah seluruh energi negeri ini habis hanya untuk seorang Basuki?* Mengapa Polisi tidak segera menegakkan hukum terhadap Basuki Ahok? Bukankah dia telah dilaporkan oleh banyak pihak, baik individu maupun ormas/komunitas? Gerangan apa yang menahan langkah Polisi?

Sejatinya, hanya ada seorang manusia yang bisa memerintahkan Polisi (juga TNI) di negeri ini. Dialah sang Presiden. Gagapnya Polisi pada kasus Basuki, mau tidak mau, memicu dugaan Jokowi memang melindungi si gubernur penggusur permukiman rakyat kecil. Sebelum berkunjung ke Bareskrim tempo hari, misalnya, Basuki sowan dulu ke Istana.

Ada apa dengan Jokowi? Kenapa waktu warteg Saeni  dirazia, dia cepat merespon, bahkan menyumbang? Pada kali lain, ratusan titik permukiman rakyat kecil digusur dengan bengis dan brutal Jokowi diam seribu bahasa. Apa karena Saeni "dizalimi" oleh Perda syariah? Apa karena sang penggusur itu Basuki?

Kalau karena Saeni, yang oleh media setting dan framing media dikesankan seolah-olah 'dizalimi' Perda Syariah lalu Jokowi bereaksi cepat, tentu kita jadi makin kenal siapa dia sesungguhnya. *Gosip yang berseliweran bahwa dia anak PKI seperti menemukan pembenaran*. Yang pasti, Jokowi bukanlah kita sebagaimana tagline-nya waktu kampanye Capres, 2014 silam.

Kalau karena pelaku penistaan al Quran adalah Basuki, maka kita juga makin kenal siapa Presiden RI saat ini sesungguhnya. Begitu berharganya seorang Basuki, sehingga Jokowi bisa melawan hukum dan rela mempertaruhkan keutuhan Indonesia. Dengan kekuasaannya, Jokowi bukan saja telah memerintahkan Polri untuk tidak menyentuh Basuki, tapi dia sudah menginstruksikan hampir semua lembaga di bawahnya untuk bekerja melindungi Basuki. Artinya, Presiden sudah menempatkan gubernur bermulut isi toilet itu di atas negara. Jokowi telah menjadikan Basuki lebih penting dari negara.

Masih ada beberapa hari lagi menuju 4 November. Kita ingin melihat, apakah Polri masih juga tidak kunjung bertindak. 4 November memang bukan segala-galanya. Ia juga bukan titik akhir. Sebaliknya, 4 November adalah awal dari langkah ummat Islam selanjutnya. *Jika Basuki masih melenggang, jika Polisi masih tidak mengambil tindakan, Jokowi masih melindungi, maka biarlah ummat Islam yang bergerak. Allahu akbar!!!  (*)
‎
*Edward Marthens
Pekerja sosial, tinggal di Jakarta‎

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini