Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

PB HMI Desak 'Anak Buah' Menteri Susi Jujur Dalam Pengadaan Kapal


Realisasi kapal tangkap ikan yang baru separuhnya saja, yaitu 1.719 unit dari total rencana 3.445 unit untuk tahun 2016 dinilai janggal. Sementara total anggaran yang digelontorkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak sedikit, yaitu Rp 2,1 Triliun. 

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pertanian dan Kelautan, Mahyudin Rumata memdesak Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar terbuka perihal pengadaan kapal itu.

"Ko bisa hanya 1.719 unit, sedangkan total anggarannya 2,1 Triliun. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP wajib menjelaskan berapa anggaran yang terpakai untuk 1.719 unit itu", semprot Mahyudin di sela-sela Sarasehan Nasional "Forum Dokter Indonesia Mengembalikan Kedaulatan Rakyat", di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.

Mahyudin meragukan penjelasan Zulficar tentang penyebab gagalnya realisasi 3.445 unit kapal tangkap di karenakan kesiapan koperasi penyalur bantuan kapal yang telah di verifikasi oleh KKP melalui dirjen perikanan tangkap.

"Saya berharap agar bapak Plt. Dirjen Perikanan Tangkap terbuka, jika hanya 170 koperasi, koperasi apa saja dan di mana letak koperasi itu wajib di sampaikan ke publik, karena program ini menelan biaya yang sangat besar, 2,1 Triliun," harap Yudi sapaan akrabnya.

Asal tahu saja, pada awal 2016 pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan sebanyak 3.445 kapal tangkap untuk nelayan dengan ukuran kapal 3 Gross Ton (GT), 5 GT, 10 GT, 20 GT, dan 30 GT. Dana yang disiapkan oleh KKP untuk membangun seluruh kapal tersebut adalah Rp 2,1 triliun.

Pembangunan proyek ini dilakukan dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik atau e-katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Unit Layanan Pengadaan KKP.

Proses lelang mulai dilakukan pada 22 April dan ditutup dengan penandatangan kontrak pada 19 Juni 2016. Pemerintah telah menunjuk 140 perusahaan galangan kapal yang dapat mengerjakan proyek tersebut.

Sebelumnya, Esther Satyono Anggota Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI) menilai bantuan kapal yang diberikan oleh KKP akan sia-sia. Sebab, kapal seukuran di bawah 30 GT hanya akan membuat persaingan antar nelayan di pesisir makin ketat. Kapal tersebut tidak mungkin melaut sampai ke sana karena ukurannya terlalu kecil. 

"Padahal, potensi perikanan di atas wilayah 12 mil paling prospektif," katanya. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini