Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Din Syamsuddin Ungkap Ancaman Besar Di Balik Kasus Ahok


Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan adanya sejumlah ancaman besar yang tengah membayangi Indonesia di balik kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ini hanya faktor picu saja kasus Ahok ini. Maka mohon, pesan saya kepada petinggi bangsa, pemimpin bangsa, pemangku amanat memahami itu," jelas Din.

Untuk antisipasi, pertama Ia meminta agar pihak-pihak yang pro terhadap ucapan Ahok terkait Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Seribu tidak menggunakan mulut-mulut tokoh Islam untuk melakukan pembenaran.

"Mau pake kata pakai atau tidak pake kata pakai nggak ada masalah itu. Nah, ini yang seyogyanya jangan banyak dibantah. Apalagi menggunakan mulut-mulut orang Islam, memakai tokoh-tokoh Islam," ujar Din.

Siapa mulut tokoh-tokoh Islam yang dimaksud? 

"Kalau saya sebut, ada Nusron Wahid, Syafii Maarif dan lain-lain. Ini yang membangkitkan reaksi umat. Oleh karena itu, silahkan proses hukum. Bagus, sudah disepakati dan itu dari awal disangsikan oleh sebagian (rakyat)," ungkapnya.

Karena menurut Din yang kini dipercaya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, pembenaran yang keluar dari mulut-mulut tokoh Islam ini justru akan membangkitkan reaksi umat. "Yang boleh jadi sudah mau memaafkan. Saya kan bilang, karena sudah minta maaf maka perlu diberi maaf. Cuma ternyata tidak selesai," katanya. 

Kajian Din, pernyataan Ahok itu sudah jelas dapat disimpulkan sebagai penistaan agama. Tidak perlu diingkari lagi. Karena menurutnya, Ahok memberikan penilaian, atau judgemen terhadap penafsiran orang lain. Apalagi Ahok, bukan dari kalangan agama yang penafsiran kitab sucinya dikomentari dengan menggunakan kata peyoratif. 

Untuk diketahui, peyoratif adalah unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan, dan sebagainya, yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembicara. 

Oleh karenanya, Ia meminta pihak kepolisian profesional, tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Ahok. Agar tidak membuat masyarakat sangsi (ragu) pada proses penegakan hukum di Indonesia. Jika tidak, Ia khawatir kemarahan rakyat semakin meluas.

"Karena melihat kasus reklamasi dan Sumber Waras. Ahok seperti kebal hukum, ini membangkitkan emosi. Sehingga sangsi. Bahkan sekarang pun masih sangsi itu umat. Karena proses hukumnya tidak berkeadilan, maka pesan saya umat tetap tenang. Beri kesempatan pada proses hukum, yang kedua pihak pemerintah, kepolisian jangan main-main. Hukum harus berkeadilan," tandasnya.

Ia mengaku sependapat dengan (komentar) Panglima TNI yang menyatakan bahwa ada ancaman lain yang lebih besar, di balik kasus Ahok ini. Menurut Din, saat ini di Indonesia ada kekuatan uang yang tengah melumpuhkan sendi-sendi kekuatan bangsa, Pemerintah, Ormas, Parpol, dan Pers.

"Ini kalau tidak segera dihalangi kesenjangan kita sudah tinggi. Segelintir orang kok menguasai aset nasional lebih besar. Nah kesenjangan keadilan akan dilawan oleh rakyat," tegasnya‎. (AL)



SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini