Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dilarang UU, Kenapa Pemerintah Izinkan Ekspor Mineral Mentah?

Sejak diberlakukan tahun 2009, Undang-undang Minerba (Mineral dan Batubara) terus-terusan dikangkangi. Hingga saat ini, sejumlah perusahaan besar di sektor pertambangan masih berleha-leha tak kunjung selesai membangun smelter. 

Mereka juga pelit dalam berbagi royalty kepada negara. Tapi pemerintah terus- menerus mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk relaksasi. Memberi keringanan dan mengulur waktu. Padahal, PP relaksasi sudah pernah diterbitkan sebelumnya.  

Pada 11 Januari 2014, pemerintah mengeluarkan dua beleid sekaligus. Yaitu PP Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. 

Dalam aturan itu ditegaskan, pemegang lisensi Kontrak Karya (KK) mineral logam dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi mineral logam hanya memperoleh waktu relaksasi ekspor dalam jangka waktu tiga tahun sejak aturan diundangkan. Nah, sekarang relaksasi ekspor yang diberikan pemerintah justru lebih panjang, yakni mencapai lima tahun.

Lalu dimana letak wibawa Undang-undang Minerba? Haruskah pemerintah terus-terusan berkompromi dan memberikan relaksasi kepada perusahaan-perusahaan tambang besar yang malas membangun smelter dan pelit dalam memberikan royalti kepada negara?

Simak penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berikut ini;

Kok pemerintah malah bikin PP relaksasi sih? Bukannya UU Minerba dan PP sebelumnya sudah tegas, bahwa kemarin (11/1) ekspor konsentrat di-stop? Dimana nih letak wibawa Undang-undang negara kita?
Kan ini di peraturannya sudah disebutkan akan diawasi setiap enam dan lain sebagainya, progress pembangunan smelter. 

Diawasi bagaimana?
Kalau enam bulan pertama progress nya tidak ada, sesuai rencana yang disepakati ya dicabut ekspor konsentratnya.

Kenapa nggak tegas aja putuskan stop ekspor konsentrat seperti perintah undang-undang?
Kalau ini diputuskan, terus mau dikelola siapa. Nah pertanyaannya begitu. Perusahaannya tutup, employment atau tenaga kerjanya bubar, invetasinya terganggu, pendapatan daerah, pendapatan negara dan lain sebagainya.

Itu kan alasan-alasan klasik perusahaan tambang sejak dulu? Dan sudah diberikan kelonggaran selama bertahun-tahun, sejak UU Minerba tahun 2009?
Kalau ditutup, misalnya ini yang ditutup dikasihkan Rakyat Merdeka untuk ngelola. Saya yakin juga nggak akan jadi smelter dalam waktu semalam. Yakin saya. Ini realita yang harus dihadapi, kalau mau di-enforce ya dulu tahun 2014 di-enforce.

Memangnya pemerintah tidak punya sama sekali opsi lain selain relaksasi lagi, ubah UU lagi?
Ya sekarang saya tanya, nasehatnya Rakyat Merdeka apa... Nah...

Kalau mereka merasa kesulitan, dan perusahaannya terancam tutup, diambil alih oleh negara emangnya nggak bisa apa? Bukankah negara ini juga punya banyak SDM dan modal? Atau dilelang saja pada siapa yang bersedia?
Saya kira tetap tidak sanggup membangun smelter dalam semalam. Pasti juga lima tahun.

Sembari menunggu smelternya selesai, konsentratnya kan bisa untuk suplay kebutuhan dalam negeri. Kan nggak harus ekspor?
Untuk apa di dalam negeri, kalau nggak bisa diolah. Ditumpuk gitu saja.

Apa negara tidak bisa bikin pasal pengecualian ekspor, jika dikelola oleh BUMN? Itu kan lebih mewakili kepentingan negara daripada mewakili kepentingan pengusaha khususnya asing, yang untuk pembagian royaltinya saja pelit?
Itu... Bertentangan dengan Undang-undang donk. Ini bukan soal nasionalisasi lho, ini soal fair-practice mengikuti perundang-undangan yang ada.

PP ini sudah dikonsultasikan ke DPR?
Pembuatan PP ini dan juga Permen (Peraturan Menteri) itu kita sudah berkonsultasi dengan pimpinan Komisi VII, baiknya apa yang harus dilakukan kedepan. Karena yang harus dihadapi adalah penerapan UU yang konsisten, dan realita selama ini.

Apa poin penting di PP ini?
Pertama, poin penting dalam PP Nomor 1 tahun 2017 adalah perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap. Ini penting, dan instruksi Presiden bahwa dengan diterapkannya PP ini maka semua pemegang KK dan IUPK itu wajib tunduk kepada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai 51 persen. Secara bertahap memang jadi mungkin 30 persen dulu, jangka waktu 10 tahun sejak berproduksi. Secara mayoritas sesuai perjanjian KK (Kontrak Karya) dan sesuai UU bahwa secara mayoritas itu akan dikuasai negara, dan paling kurang dikuasai oleh BUMN.

Selain itu?
Kedua, perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk IUP dan IUPK, paling cepat lima tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Kalau untuk pertambangan mineral logam, itu pembahasan tdk mungkin sebelum dua tahun berakhir. Ketiga, pemerintah mengatur tentang harga patokan penjualan Minerba. Kita yang akan menentukan patokannya gimana. Keempat, kita juga mewajibkan dalam PP ini pemegang KK itu untuk mengubah izinnya, jadi dari yang dulunya contract of work, itu menjadi rezim perizinan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Ini tidak wajib, kalau mau KK terus tidak apa. tapi kalau KK di pasal 170 UU Minerba, itu dalam lima tahun wajib mengadakan pengolahan dan pemurnian. Tapi kalau tidak, itu wajib mengubah jadi izin usaha, bentuknya IUPK. 

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini