Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Tangkal Hoax, Menkominfo: Bukan mau blokar-blokir...

Pemblokiran, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bukan akhir yang akan diambil dalam menangkal berita hoax. Ia memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah nantinya tidak akan mengancam kebebasan berpendapat. 

"Bukannya mau blokar-blokir. Saya katakan, kalau pemikirannya hanya blokir capek kita semua," katanya.

Asal tahu saja, sebelum ini Kemenkominfo telah memblokir 11 situs media online, lantaran dinilai berkonten SARA. Selanjutnya, menurut Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel A mengaku juga akan kembali memblokir portal berita liar yang tidak sesuai dengan Undang-undang Pers. Jumlahnya diperkirakan mencapai 40 ribu situs.

Effendi Simbolon, politisi PDI-Perjuangan mengkritik kebijakan ini. Ia meminta pemerintah lebih santai menanggapi berita hoax. Karena menurutnya, masih banyak masalah lain yang lebih penting untuk diatasi daripada mengurus masalah hoax.  

"Kita kan baru memasuki era digital. Jadi ada hoax, biarin saja. Bahasanya Pak Jokowi kegembiraan. Inilah kegembiraan netizen. Ada yang marah, fitnah, biarin saja," ujarnya.

Lalu bagaimana Chief RA, sapaan akrab Menkominfo ini menanggapinya?

Berikut ini penuturan selengkapnya;

Pendekatan apa yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi membanjirnya berita hoax belakangan ini?
Begini, kalau masalah hoax ini pemerintah pendekatannya tidak hanya regulasi dan teknologi. Tetapi juga bagaimana mengajak masyarakat, komunitas untuk bersama-sama. Kominfo mendukung aktivitas-aktivitas masyarakat juga mendorong untuk membuat semacam tatacara, etika dalam membuat konten-konten yang sehat. InsyaAllah besok (hari ini) akan ada deklarasi masyarakat anti fitnah, atau anti hoax. Saya akan hadir. Itu ada di tujuh kota. Di Jakarta besok bersamaan dengan car Free day.

Komunitas mana saja yang akan disasar Kominfo?
Contoh komunitas wartawan, saya akan dorong bagaimana membuat semacam etika diantara komunitas wartawan misalkan. Komunitas sepeda, kan banyak tu, juga komunitas mancing, dan lainnya. Ini akan mengurangi hoax, artinya kita membentengi masyarakat dari hoax dengan partisipasi dari masyarakat juga gitu.

Kalau terkait pemblokiran? 
Kalau masalah pemblokiran, bukan masalah hoax yang sekarang, dari sebelumnya juga aturannya sudah ada. Tapi itu kalau hanya mengandalkan kepada regulasi, ataupun teknologi itu tidak akan efektif kalau tidak melibatkan masyarakat banyak.

Banyak yang khawatir, pemblokiran- pemblokiran yang dilakukan Kominfo dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi?
Ya enggak lah. Justru Undang-undang ITE yang baru saja itu justru memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nggak ada ngekang-ngekang. Apa yang kita kekang...

Pemblokiran sejumlah media online belum ini?
Kalau media-media, katakanlah media online itu subjek kepada UU Pers. Kalau UU Pers kan jelas bahwa dia harus berbadan hukum, harus jelas redaksinya, alamatnya, dan lain sebagainya. Verifikasi dari Dewan Pers. Kalau tidak memenuhi itu berarti tidak subjek kepada Undang-undang Pers kan. Dan kami pun bekerjasama dengan Dewan Pers.

Lalu bagaimana dengan akun-akun sosial media?
Ada yang situs, kalau itu bisa dilihat dan dikenali dengan mudah. Kalau akun-akun, ada media sosial ada yang messaging system atau chating. Nah, kita juga lihat itu apakah ranah publik atau ranah privat.

Bedanya?
Kalau ranah publik ya lebih mudah dikenali, perlakuannya juga lebih cepat. Tapi kalau ranah privat, ya masuk ke ranah privat. Kecuali yang bersangkutan di ranah privat itu mempunyai masalah ataupun kasus hukum. Itu lain. Jadi yang namanya kebebasan itu tetap ada di Indonesia. Dan aturan pun menjamin itu, yang namanya Hak Asasi Manusia ada kok di Undang-undang Dasar.

Apa akan diambil langkah pemblokiran juga?
Blokir bukan menjadi isu bagi saya, artinya bukannya mau blokar-blokir. Saya katakan, kalau pemikirannya hanya blokir capek kita semua. Tapi bagaimana kita menyelesaikan istilahnya kalau blokir itu di hilir. Nah, istilahnya seperti menyembuhkan orang sakit. Kita lebih banyak beralih bagaimana membuat orang sehat. Ke hulu. Itu aja, dengan cara mengajak masyarakat, komunitas untuk ikut serta. Saya selalu dorong, fasilitas, apabila ada aktifitas-aktifitas di komunitas masyarakat untuk yang demikian.

Adakah instrumen khusus yang disiapkan untuk mendeteksi berita itu hoax atau bukan?
Secara teknis bisa. Nah ini yang sedang saya bicarakan dengan teman-teman bagaimana bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk verifikasi. Tapi memang tidak mudah, karena teknologinya ini kan berkembang terus.

Pesan anda kepada masyarakat terkait merebaknya berita hoax?
Kita sebagai masyarakat umum, sebaiknya kita lakukan tabayun, konfirmasi kalau mendapatkan berita, untuk mengetahui benar atau tidaknya. Apalagi kalau mau meneruskan, kita harus memastikan berita tersebut adalah benar. Karena kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Kedua, harus dipastikan juga bahwa kalau kita menyampaikan berita itu yang memberi nilai tambah. Memberi manfaat. Kalau tidak, istilahnya kalaupun beritanya benar, istilahnya jadi bergunjing, ghibah. Itukan nggak dapat pahala, dan fitnah itu berdosa.

Ada yang bilang, pemerintah kayaknya terlalu berlebihan menanggapi berita hoax ini. Komentar anda?
Saya susah mengomentarinya, tapi yang pasti yang pemerintah lakukan itu pasti dalam koridor aturan. Kalau hoax ya hoax lah. Tapi dipastikan pemerintah itu lebih mengedepankan cara-cara yang melibatkan masyarakat. Dan pemerintah itu, setidaknya bagi saya blokir itu bukan solusi akhir. Justru kita harus banyak melibatkan masyarakat lebih kepada literasi dan edukasi. Kecuali yang bukan hoax ya, seperti konten negatif, seperti terorisme, radikalisme. Itu sih sudah nggak ada ampun. Kalau hoax, ngapain juga saya hanya ngurusin hoax... He-he-he. (*)

Foto: Google Image

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini