Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Akses Jalan ke Gudang Garam Buruk‎

Untuk merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2017, pemerintah tengah membangun resi gudang garam di beberapa daerah, di antaranya Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat. Namun pembangunan gudang garam tersebut memiliki kendala operasional, seperti akses yang masih belum memadai.

Buruknya akses tersebut dikeluhkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Kabupaten Cirebon, Muhidin. "Akses ini masih sangat buruk, jalan masuk dari jalan raya ke gudang kurang lebih 3 km ini masih jalan kampung, jalan sawah, saya mikir nanti pulang pergi jalan ini apalagi dengan kendaraan besar, engga bisa terus menerus dilalui, saya khawatir bisa ambles tanahnya," kata Muhidin di Gudang Garam Cirebon, Jawa Barat, Kamis (16/2/2017).

Kekhawatiran ini nyatanya bukan hanya dirasakan Muhidin maupun petambak garam saja, namun juga warga desa setempat. Bahkan, Muhidin mengungkapkan bahwa warga pernah memaksa operasional pembangunan gudang dihentikan. Menurutnya, warga keberatan operasional diteruskan karena khawatir jalan desa menuju akses gudang yang juga merupakan satu-satunya akses ke tambak warga akan rusak. Untuk mengatasinya, dirinya berharap pemerintah segera membangun memperbaiki akses jalan menuju gudang garam nasional. 

"Waktu kemarin membangun gudang, saya diberhentikan warga, mereka minta akses dan saluran harus diberesi. Makanya saya kepikiran boleh tidak untuk membuat memperbaiki jalan ke gudang produksi garam. Kalau diperbolehkan dari sini sampai ke gudang paling tidak jalannya diaspal," jelasnya. 

Infrastruktur penunjang akses ke gudang, tutur Muhidin, yang sudah dibangun adalah jembatan penghubung antara jalur desa dengan gudang. 

"Jadi saya berharap, nanti jika pabrik sudah beroperasi, jalan desa atau akses menuju gudang  sudah dibetulkan. Selain itu, pagar gudang di sana juga belum ada, dan halaman gudang tidak ada pelataran yang kuat untuk kendaraan, masih amblas juga, karena kan ini tanahnya kan bekas tambak garam. Jadi kalau boleh, saya minta anggaran tahun untuk melengkapi gudang, kalau tidak boleh, ya jangan harap bisa operasional gudangnya di sana" tegas Muhidin.

Lebih jauh, pejabat yang baru dua bulan menduduki jabatan sebagai kepala dinas itu meminta agar dinasnya membuat senderan di bagian kanan atau kiri jalan. 

"Karena itu kan jalan sawah, terus jalanan diperbaiki karena kemarin pulang pergi saja jalur hancur itu di situ, banyak yang protes warga," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Kemenko Kemaritiman Amalyos yang juga terjun langsung melihat keadaan jalan pun mengungkapkan telah membahas akses jalan bersama dengan Direktur Utama PT. Garam R. Budiono untuk bisa memberikan solusinya.

"Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Budiono bahwa apapun kondisi terakhir kami berharap ada gambaran dan kami sejak awal ada kewenangan tetap menjembatani, sehingga apa yang dilakukan dalam upaya pembangunan gudang garam ini tetap pada apa yang direncanakan dan bisa berhasil, dan yang terpenting apa yang sudah diupayakan berhasil bermanfaat bagi masyarakat, terutama keberhasilan nasional. Khususnya pembetulan jalan, ini sangat penting, karena sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional," jelas Amalyos.

Amalyos memaparkan, terkait sarana prasarana jalan menuju gudang garam Cirebon memang kondisinya belum mendukung, oleh karenanya Kemenko Maritim dapat merekomendasikan penyelesainnya sesuai tupoksinta untuk mengkoordinasikannya dengan Kemen PUPERA.

"Sedangkan untuk pagar dan halaman kita berharap pemerintah daerah kabupaten dapat menyelesaikannya," tambahnya.

Di waktu yang bersamaan, Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP, M. Abduh mengungkapkan, apapun yang berhubungan dengan percepatan swasembada garam, harus segera ditangani. "Saya sendiri belum tahu komponen dalam penguatan APBN untuk akses jalan ini, tapi ini kan perlu kerja sama semua instansi. Kalau mendesak untuk kecepatan swasembada garam, kenapa tidak," ujar Abduh.

"Atau dari Bappenas juga bisa mendorong PU sesuai dengan fungsinya terkait prasarana jalan, bayangan saya sih itu, memang perlu. Tapi saya belum tahu apakah komponen sudah ada apa belum, kalau sudah ada jalankan saja, kalau ada komponen jalan lebih cepat lebih baik. Intinya swasembada ini menjadi komitmen bersama antara semua pihak, baik lembaga pusat maupun khusus di daerah, itu perlu langkah konkrit dengan ada aksinya," tutup Abduh. (**)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini