Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Berita Bohong Kompas Soal Papua, Dibongkar Pigai

Natalius Pigai membongkar berita bohong yang dimuat Kompas edisi 10 Februari lalu dengan judul "Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membela Bukit". Berita dengan judul bombastis itu ditenggarai untuk pencitraan.

Ia mengaku kaget dengan berita yang dimuat salah satu surat kabar terbesar di Indonesia itu. "Seakan-akan semuanya adalah benar," kritik Pigai (13/2).

Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, salah satu Komisioner Komnas HAM ini mengaku tidak pernah mengetahui adanya Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua 2015-2019. 

"Coba tunjukkan mana dan berapa kilometer ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019? Kami persilakan antar ke Komnas HAM RI. Kami menunggu dalam minggu ini untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran," tantangnya.

Putra asli Papua ini mengatakan, sejauh yang Ia amati tidak ada ruas jalan baru yang dibangun. Kecuali hanya satu, yaitu Jalan Wamena-Nduga yang dibangun oleh Tentara. 

"Hampir semua jalan Trans Papua rusak Parah di Jaman Pemerintahan Jokowi, Jalan Merauke- Boven Digul sebelum Jokowi memimpin hanya ditempuh sehari jalan darat. Sekarang berhari-hari atau bahkan hampir seminggu," ungkapnya.

Untuk fakta lapangan, Ia minta untuk melihat gambar dari surat kabar terkemuka di Papua, Cenderawasih Post terbitan minggu lalu. Dalam catatannya, Pemerintah hanya baru membangun 231,27 kilometer, itupun hanya terlihat Wamena-Nduga. 

"Karena grand design pembangunan insfrastruktur Papua belum pernah diumumkan,  bahkan rakyat bertanya kepada saya beberapa isu negatif yang ditujukan pada proyek insfrastruktur di Papua yang katanya mencapai anggaran trilyunan rupiah," beber Pigai.

Proyek triliunan rupiah yang dipertanyakan antara lain; grand design ruas Jalan Baru di Papua 2015-2019. Kedua, Ia jug mempertanyakan mengapa kontraktor utama yang bekerja di ruas jalan ini belum pernah ada putra Papua asli. Temuan dia, semua kontraktor utama adalah pendatang.

"Yang mengelola ratusan miliaran rupiah dan semua uang lari keluar Papua. Bukankah kami juga warga negara yang bisa bekerja dengan nilai proyek yang besar? Kami orang asli Papua untuk menjadi sub kontraktor saja susah," imbuhnya.

Pigai membeberkan, Markus Bukaleng, pengusaha pertama suku Amungme di Timika bangkrut dan jatuh miskin karena kementerian PUPR tidak pernah membayar dan menghargai hasil keringatnya yang membuka jalan baru  sepanjang 10 km. Jalan Trans Papua yang menghubungkan Timika- Enarotali. 

Ia mengaku, Komnas HAM sudah tiga kali berkirim surat ke Menteri PUPR  Basuki Hadimulyo. Namun, kata dia tidak pernah digubris. 

Masyarakat Papua, lanjut Pigai, juga mempertanyakan mengapa Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Papua tidak pernah dipimpin oleh putra asli Papua. Selama ini, menurutnya kepala Balai itu selalu dipimpin oleh orang non Papua. Bahkan hanya diisi oleh dua suku saja, yaitu suku dari Sumatera utara yang Kristen dan Sulawesi selatan yang Kristen.

"Biasanya di Indonesia disindir suku yang suka kolusi dan nepotismenya tinggi. Tolong tanyakan kepada Bapak Presiden Jokowi Dan Menteri PUPR berapa nilai sogokan untuk menjadi Kepala Balai Papua sehingga putra Papua siap-siap untuk sogok kalau isu itu benar," sindirnya.

Pigai juga heran, mengapa proyek insfrastruktur di Papua selalu tersandung masalah korupsi. Baik yang melibatkan kalangan politisi di Senayan, para pejabat di kementerian teknis, seperti dana Instratruktur daerah (PPID) Papua ' kardus durian' yang ditangkap KPK. 

"Hingga hari ini kita menyaksikan KPK membongkar dugaan korupsi jalan Trans Papua di Dinas PU Provinsi Papua," sesal Pigai.

Presiden Jokowi, kata Pigai tidak pernah mengeluarkan instruksi Presiden sebagai landasan pembangunan insfrastruktur di Papua. Berbeda dengan Pemerintah sebelumnya yang punya grand design infrastruktur Jalan di Papua secara serius. Itu dilakukan oleh Pemeintah melalui instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua. 

"Bahkan di dalam RPJM 2010-2014, Pemerintah secara jelas membangun Grand Design dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," terangnya.

Sepanjang tahun 2010-2014, Pemerintah Pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas di Provinsi Papua. Yaitu tujuh ruas jalan strategis dan empat ruas jalan prioritas, dana menelan dana sebesar Rp. 9,78 Triliun.

Rincian nya, pembangunan tujuh ruas jalan strategis antara lain; Nabire, Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura, Wamena dan Mulia (733 km), Timika, Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km), Serui, Menawi dan Saubeba (499km). Selanjutnya Jayapura ke Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke Waropko (557 km), dengan total 2.056 km.

Sementara sisa empat ruas jalan prioritas lainnya adalah jalan Provinsi Papua sepanjang 361 km, yang mengubungkan Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.

Sedangkan di provinsi Papua Barat, masing-masing empat ruas jalan yaitu; Sorong-Makbon-Mega sepanjang (88 km), Sorong-klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (606,17), Manokwari-Maruni -Bintuni (217,15), Fak-Fak-Hurimbe, Bomberai (139,24). 

Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua, kata Pigai adalah moda transportasi udara. Hingga saat ini Papua punya 300 buah lapangan terbang perintis dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975 namun terhenti pada tahun 2013. Sehinga saat ini tidak lebih dari lima buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa.

"Jangan hanya mengeluarkan sepenggal catatan untuk sekedar pencitraan bahwa Pemerintah metamorfosis Papua dengan konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Hingga saat ini 99% Pulau Papua masih daerah tertutup dan daerah terabaikan (blank spot)," tutup Pigai. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini