Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dunia Internasional Apresiasi leadership Indonesia Atasi Masalah Kelautan

Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan masyarakat internasional mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam mengatasi masalah kelautan dan meminta Indonesia lebih berperan aktif dalam skala yang lebih besar.

"Laut adalah masalah penting yang bukan saja menjadi masalah Indonesia tetapi juga masalah seluruh dunia. Yang menarik, mereka ingin melihat leadership Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar," ujar Menko Luhut kepada wartawan disela acara World Ocean Forum pada hari Kamis (23/2) sesaat sebelum bertolak ke Jakarta.

Menko Maritim juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi seperti dari Uni Eropa, United Nations Environment Programme (UNEP), International Maritime International (IMO), Food and Agriculture Organization (FAO), Peter Thomson President of General Assembly United Nations, delegasi dari Kepulauan Solomon, dan delegasi Kepulauan Fiji.

Menurut Menko Luhut, masalah lingkungan ini perlu penanganan segera dan komprehensif harus dikerjakan bersama demi kebaikan bersama.

"Delegasi PBB tadi meminta inisiatif Indonesia dan mereka berjanji akan mendukung. Delegasi dari Uni Eropa juga meminta Indonesia mengadakan suatu pertemuan atau konferensi dan akhirnya kita sepakat untuk mengadakan "Ocean Action Forum" yang akan membuat action plan untuk masalah laut ini, antara lain seperti sampah plastik ini," katanya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat Internasional melihat Indonesia bisa memainkan perannya dalam masalah-masalah internasional, walaupun menurutnya prioritas utama pemerintah tetap untuk masalah dalam negeri.

"Presiden tentu akan merespon hal ini dengan memperbesar perhatian kita pada level internasional. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan bersama dengan negara lain atau badan internasional, seperti sampah," jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan delagasi FAO, Menko Luhut mengatakan bahwa organisasi tersebut meminta lebih banyak lagi orang Indonesia untuk  bekerja pada organisasi tersebut, karena setelah Indroyono Soesilo meninggalkan jabatannya sebagai salah satu Direktur pada organisasi tersebut, jumlah orang Indonesia di sana tidak sebanyak dulu lagi.


Sampah Plastik
Ia menekankan Indonesia harus konsisten menangani masalah sampah, karena sampah dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat,  bahkan terhadap kesehatan. Menurutnya sampah di laut yang berasal dari daratan 80%, yang berasal kapal-kapal di laut 20%, termasuk sampah biasa dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Karena itu, sungai-sungai harus dbersihkan.

"Untuk itu, dalam pertemuan dengan delegasi International Maritime Organization (IMO) mereka meminta kami untuk menggelar pertemuan tingkat internasional khusus untuk membahas masalah ini. Banyak pekerjaan rumah yang kita harus lakukan ini," katanya.

Sampah plastik di laut juga bisa berdampak pada kesehatan, menurut Menko Luhut.
 
"Kalau kita biarkan ikan memakan sampah plastik, akan merusak generasi-generasi di masa mendatang. Karena mikro plastik ini dimakan plankton-plankton di laut, dan plankton itu dimakan ikan, ini yang berbahaya," katanya.

Beberapa rencana akan dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah plastik ini.

"Tanggal 27 kita kumpulin para walikota, dan kita sampaikan bahwa UU mengatakan masalah sampah ini adalah masalah pemerintah daerah," kata Menko Luhut.

Saat ditanya apakah pemerintah akan menerapkan cukai plastik, ia mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembicaraan, karena banyak yang mengira bahwa ini bisnis baru. Padahal cukai ini untuk mengurangi dampak kepada kesehatan dan plastik yang memenuhi pantai, yang  juga mengganggu industri pariwisata.

"Ada lebih dari 12 juta lapangan kerja yang ada di industri ini terancam. Sekarang kita ganti plastik itu dari rumput laut, singkong atau minyak sawit," ujar Menko Luhut.

Diharapkan dari situ akan tumbuh industri baru sehingga akan menyerap tenaga kerja, lebih baik lagi jika produk-produk tersebut bisa diekspor.

Potensi Perikanan
Menjawab pertanyaan tentang potensi perikanan Indonesia Menko Luhut mengatakan potensi yang nilainya hampir 30 miliar USD pertahun, juga akan terkena dampak jika kita tidak segera mengatasi beberapa masalah yang ada, seperti sampah plastik, penangkapan liar dll.

"Illegal fishing tidak akan pernah selesai, kita harus antisipasi itu. Kita harus jaga 11 zona ikan penangkapan, jangan sampai terjadi penangkapan ikan berlebihan, jangan menjala ikan dengan trawl sehingga keberlanjutan ikan-ikan kita akan terpelihara," jawabnya.

Soal moratorium, ia menyerahkan kepada Menteri KKP untuk mengevaluasi.

"Bu Susi pasti akan mengeluarkan peraturan-peratuan yang lebih baik. Saya yakin KKP sudah menyiapkan format yang tepat, enggak mungkin akan moratorium bertahun-tahun," ujarnya.

Skema kemaritiman
Saat ditanya tentang apa skema kemaritiman saat ini, ia mengatakan infrastruktur harus dilakukan karena belasan tahun pembangunan infrastruktur ini hampir terabaikan.

"Dimasa lalu budget kita banyak digunakan untuk subsidi. Sekarang infrastruktur harus dibangun, kalau tidak segera dibangun, cost kita masih akan tetap tinggi," ujarnya.

Sekarang subsidi dialihkan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya, harga-harga di Indonesia timur sudah mulai turun bahkan ada yang 22% turunnya.

"Sampling di beberapa tempat tapi kan ini baru dua tahun. Jadi kalau kita terus melakukan hal ini, membangun jalan, bandar udara, pelabuhan laut dll, akan lebih terlihat lagi di tahun 2020," ujarnya.

Prioritas Kemaritiman lanjutnya, adalah pariwisata, perikanan dan energi.

"Hampir semua tujuan wisata yang kita deklarasikan itu jumlah wisatannya naik, sekarang yang harus kita lakukan adalah membersihkan daerah-daerah wisata itu dari sampah," katanya.

Ia menambahkan pemetaan bawah laut saat ini masih berlangsung, pemetaan ini diharapkan bisa menambah potensi yang bisa digali dari dasar laut Indonesia.

Tanjung Benoa
Saat ditanya tentang reklamasi Tanjung Benoa Menko Kemaritiman mengatakan Bank Dunia dan Universitas Udayana sedang mempersiapkan kerangka acuan kerja untuk membuat studi kelayakan.

"Saya kira bulan depan kita sudah bisa menerima hasil awalnya dari mereka. Kajian ini dilakukan juga untuk pembangunan jalan lingkar Bali dan terminal kapal pesiar, yang selama ini masih menggunakan pelabuhan yang sama dengan kapal ferry," ujarnya.

Menurutnya banyak yang harud dilakukan untuk membuat Bali tetap menarik untuk wisatawan.

"Kita harus sama-sama bekerja untuk membuat Bali tetap menarik," katanya. ***

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini