Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Jutaan Nelayan Pengangguran

Akibat regulasi yang pro-bisnis tengkulak dan mementingkan seluruh 'mama papa partai besar' maka Susi Pudjiastuti bekerja tidak memakai sensitivitasnya sebagai pelayan rakyat.

Susi Pudjiastuti sebagai menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah banyak membuat rakyat dan nelayan khususnya menjadi pengangguran akibat aturan-aturan yang di keluarkannya tidak pro rakyat kecil dan nelayan di seluruh Indonesia.

Dampak yang di timbulkan itu sangat beragam. Di kulai dari bubarnya pengusaha untuk berinvestasi di perikanan budidaya, perikanan tangkap dan usaha pengolahan ikan anjlok drastis, serta kepercayaan buyer di luar negeri terhadap sektor perikanan Indonesia hilang.

Ditambah oleh kondisi ekonomi tidak stabil dan diperparah oleh kebijakan Susi Pudjiastuti yang tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanusiaan itu.

Dampak serius dari berbagai permen yang Susi Pudjiastuti keluarkan maka telah terjadi pengangguran pada berbagai sektor perikanan sebanyak sekitar 15 juta kepala keluarga dengan rincian, misalnya 1). Anak buah kapal sekitar 2.4 juta kepala keluarga; 2). Buruh unit pengolahan ikan sebanyak sekitar 12 juta kepala keluarga; 3). Pembudidaya dan nelayan kepiting serta rajungan sebanyak sekitar 0.4 juta kepala keluarga; 4). Penangkap benih lobster sebanyak sekitar 8.000 kepala keluarga; 5). Pembudidaya lobster sebanyak sekitar 1.000 kepala keluarga; dan 6). Pembudidaya ikan kerapu sebanyak sekitar 0.1 juta kepala keluarga Total 14.909.000 kepala keluarga.

Pemerintah dan KKP Menangkap Nelayan, Menjajah Rakyat Sendiri
Keresahan yang lebih banyak terjadi adalah penangkapan nelayan Indonesia yang dianggap legal oleh aparat penegak hukum di laut, sehingga ada sekitar 200an nakhoda dan ABK yang mendekam dipenjara hanya karena mencari ikan di negaranya sendiri. Sementara kapal-kapal asing dari China, Vietnam, Eropa dan negara-negara lainnya dibiarkan oleh Susi Pudjiastuti tanpa lakukan proses hukum.

Sekali lagi Susi tidak pro oada keadilan dan kemanusiaan sehingga dapat di katakan Susi Pudjiastuti telah menjadi corong-corong para kapitalisme global untuk meraup keuntungan dari laut dengan mengabaikan nelayan.

Sangat banyak kapal baik angkut maupun penangkap ikan di Gabion-Belawan, Batam, Tanjung Pinang, Sibolga, Pontianak, Lampung, Muara Angke, Muara Baru, Indramayu, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Juwana, Lamongan, Benoa, Bitung, Kendari, Ambon, Tual, Sorong yang tidak diberikan perpanjangan ijin beroperasi sehingga mangkrak. 

Total jumlah kapal yang menganggur menunggu perpanjangan ijin ada sekitar 120.000 buah dengan nilai asset sebesar 3.600 Triliun Rupiah dan terancam merugi dan rusak tidak terpelihara.

Kapal-kapal diatas tidak dapat beroperasi karena surat ijin penangkapannya dihambat perpanjangannya walaupun sudah membayar PNBP dimuka, setelah menunggu selama 3 hingga 11 bulan. Saat kepemimpinan menteri KKP terdahulu, perpanjangan ijin maksimum dapat diselesaikan dalam waktu 14 Hari.

Total jumlah kapal dan perahu ikan yang terdaftar ada sekitar 680.000 buah. Yang ukurannya diatas 30 GT hanya 2%. Yang melakukan kegiatan ilegal fishing kurang dari 0.2%, namun ini saja yang selalu dihebohkan oleh mentri KKP di media, sementara yang kecil dan miskin sebanyak 99% belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Pasokan ikan ke unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh Indonesia menurun hingga 90%.

Susi Pudjiastuti telah memiskinkan nelayan dan rakyat. Sehingga rakyat sudah layak untuk mengajukan Susi Pudjiastuti harus dicopot, adili dan gugat secara hukum pidana dan perdata karena telah berdampak serius dari sekian banyak permen yang dikeluarkan itu. GUGAT.

Penulis: Rusdianto Samawa
Divisi Buruh Tani Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PPM)

*) Konten artikel adalah tanggung jawab penulis sepen‎uhnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini