Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kerapu Pidana Menteri Susi

Bahasa Kerapu bagi orang Sumbawa berarti kotor. Dalam dua tahun ini bisa kita artikan wajah Susi Pudjiastuti begitu kotor dan memuakkan. Bagaimana tidak ?

Pembudidaya ikan kerapu di Sumbawa di beberapa bagian kecil di pulau-pulau wilayah Sumbawa telah mengalami kerugian besar dan gulung tikar sekaligus usahanya mati permanen.

Betapa kotornya permainan kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kendali Susi Pudjiastuti yang mematikan seluruh arus pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, akibat permen 32 Tahun 2016 itu yang persulit menjual ikan hasil budidayanya karena membatasi akses kapal buyer dari Hong Kong untuk berbelanja ikan kerapu. Aturan ini dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah direvisi hingga 5 kali. Permen-permen KKP yang lainnya juga berubah-ubah terus, sehingga tidak ada kepastian hukum untuk para pengusaha dan pelaku Industri dalam berusaha. Padahal mereka ini pekerjakan masyarakat Lokal sekitar 100 orang per keramba.

Begitu juga, dengan persoalan pembudidaya kepiting dan lobster yang dimatikan melalui Permen KP No 01/2015 yang melarang penangkapan benih kepiting dan lobster. Sehingga menyebabkan ibu-ibu rumah tangga tak lagi sebagai pengais kepiting dalam kesehariannya. Sala satu contoh Bibi saya :"Atika" di Labuhan Bontong yang selama ini penghasil dan menjual kepiting maupun lobster setiap hari kepasar, kini ikut hulung tikar. Per dua tahun ini banyak keluarga nelayan di Sumbawa menghadapi perceraian akibat akses ekonomi di matikan oleh pemerintah, dalam hal ini Susi Pudjiastuti. Macam orang hebat aja si Susi Pudjiastuti ini.

Belum lagi, problem kapal yang di hadapi oleh pengusaha serta masyarakat itu sendiri. Kapal nelayan ex import, yang sudah lulus analisa dan evaluasi tim KKP, juga tidak diperpanjang ijinnya. Perbedaan yang sangat mendasar adalah kalau di Sumbawa kapal hanya muat sebatas puluhan ton. Namun, pulau Jawa bagian pantai utara kapal ikan bisa memuat dengan jumlah yang lebih besar hingga ratusan ribu ton.

Kapal angkut itu yang berfungsi menjaga kualitas ikan dan mengefisienkan operasi kapal tangkap dilarang beroperasi, Permen KP No 57/2014. Tentu hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kendali Susi Pudjiastuti sangat amburadul dalam berbagai kebijakan dalam menetapkan aturan. Pasalnya, aturan-aturan yang ditetapkan tanpa melalui kajian teknis. Hanya maunya saja, saudel ee dewe.

Permen-permen menteri Susi Pudjiastuti dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah direvisi berulang kali dan tidak juga memperbaiki keadaan, karena tidak dikerjakan secara profesional sebagaimana diatur dalam UU No 12/2011 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No 30 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang mengamanatkan harus ada proses kajian (teknis, sosial, ekonomi, hukum), konsultasi publik/stakeholder, sinkronisasi peraturan dan sosialisasi.

Mentri Susi dalam menjalankan tugasnya tidak mengedepankan proses partisipatory dari stakeholder.

Usaha-usaha selama lebih dari dua tahun dari gabungan 34 organisasi/asosiasi/paguyuban untuk meminta solusi melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan, Komisi 4 DPR RI, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman, Jusuf Kala selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof.Dr. Sri Adiningsih selaku Ketua Wantimpres, Sutrisno Bachir selaku Ketua KEIN, belum juga membuahkan hasil walaupun Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2016 sudah mengeluarkan Inpres No 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional kepada 25 kementrian dan lembaga.

Instruksi Presiden No 7/2016 untuk mencabut/merevisi aturan-aturan yang menghambat juga diabaikan menteri KKP. Ternyata wajah Susi Pudjiastuti ini lebih KERAPU dari wajah -.wajah kementerian lainnya.

ASPEK POLITIK

Dari aspek politik, Susi Pudjiastuti di backup oleh partai-partai besar seperti PDI Perjuangan. Partai yang katanya pemilik wong cilik maka sekarang partai PDI Perjuangan.

Aspek politik ini yang menghambat aspirasi dan kepentingan rakyat. Terutama nelayan yang selama ini mencari keadilan ke partai penguasa ini tak kunjung di realisasikan keadilan itu. Malah, tidak mau peduli terhadap masyarakat pesisir.

Megawati yang selama ini dianggap bisa menjembatani problem solving seluruh persoalan nelayan dan kaum tani dan kaum miskin. Tetapi sekarang Megawati lebih memelihara bandit - bandit menteri seperti Susi Pudjiastuti dan Jokowi sebagai presiden sangat mandul dan tak punya power untuk menghalau kebijakan Susi Pudjiastuti Permen No. 2 Tahun 2015 itu yang berdampak pada seluruh struktur ekonomi rakyat terkanalisasi. Sehingga rakyat sangat mencekik dan tercekik oleh kebijakan Susi Pudjiastuti yang tak populis itu.

Hubungan Megawati dengan Susi Pudjiastuti tentu ada imbalan, mungkin saja orang-orang PDI Perjuangan mendapat berkah pesawat dari SusiAir setiap hari sehingga kebijakan-kebijakan amburadul Susi Pudjiastuti yang tidak tamat SD itu di cover sekuat mungkin.

Sungguh kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan kali ini sudah capai titik kulminasi untuk menggugat pemerintahan Jokowi - JK. Sebab, mengelola kementerian dan pemerintahan saja malah membuat negara tak benar dan tidak memiliki nasionalisme maupun kredibilitasnya di ragukan.

CABUT PERMEN NOMOR 2 TAHUN 2015. PIDANAKAN DAN GUGAT SUSI PUDJIASTUTI.

Penulis: Rusdianto Samawa
Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PPM)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini