Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Minta 'Sadikin' dan 'Jamila' Tidak Ada Lagi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kementerian Sosial yang telah berjalan di 50 kabupaten diharapkan dapat menyisir dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. 

"Saya berharap dengan adanya sistem ini tidak ada lagi Sadikin dan Jamila. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin, kalau Jamila jadi miskin lagi," ujar Mensos dalam sambutannya saat mengunjungi SLRT Sapantun Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (25/2).

Mensos mencontohkan ketika di satu wilayah terjadi bencana, maka akan menambah jumlah orang miskin. Demikian halnya ketika ada keluarga yang sakit dan tidak terjangkau Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan berobat menggunakan uang pribadi, akan menambah jumlah keluarga yang tak mampu.

"Maka dengan​ adanya SLRT, pembaruan atau _updating data_ dapat cepat dilakukan dan keluarga tersebut dapat segera tertangani," paparnya.  

Dikatakan Khofifah, pembaruan data sangat penting. Sementara untuk menunggu pemutakhiran data oleh pemerintah puaat memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. 

"Maka kita gunakan SLRT. Harapannya ini menjadi solusi percepatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.  

SLRT merupakan sistem yang mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Sistem ini menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. 

SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. 

Dalam pelaksanaannya, SLRT bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Saat ini SLRT telah tersebar di 50 kabupaten. Di setiap kabupaten terdapat fasilitator dimana satu fasilitator bertanggung jawab atas satu desa. Mereka bertugas melakukan verifikasi dan menghimpun informasi dari masyarakat.  


*Bagikan Rastra*
Selain meninjau SLRT, dalam kunjungannya ke Kabupaten Tapin, Mensos juga menyalurkan Beras Sejahtera (Rastra) kepada 6.768 keluarga penerima manfaat. 

Penyerahan secara simbolis kepada 10 penerima dilakukan Gudang  Bulog Baru Birik, Sub Divre Barabai, dihadiri 150 keluarga penerima manfaat.

Dalam penyaluran kali ini penerima rastra yang hadir mendapat 30 kilogram beras untuk pencairan Januari dan Februari. Warga tampak antusias mengambil beras rastra karena kali ini biaya tebusnya telah dibayarkan Kemensos. 

"Alhamdulillah dapat 30 kilo beras dan bantuan sandang dari Ibu Menteri," demikian ujar penerima rastra Masriah (40).  (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini