Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Presiden Jokowi: NTB Harus Tetap Menjadi Lumbung Beras Nasional

Usai memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas pemerintah di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo langsung melanjutkannya dengan memimpin rapat evaluasi serupa terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

NTB sendiri diketahui sebagai salah satu provinsi yang tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, perekonomian NTB juga tumbuh lebih tinggi daripada perekonomian nasional. Meski demikian, bukan berarti tidak ada yang bisa ditingkatkan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di NTB tersebut.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi di NTB pada tahun 2015 sebesar 9,2 persen, kemudian tahun 2016 menjadi 5,8 persen yang juga masih di atas pertumbuhan nasional tahun 2016 yang mencapai 5,02 persen. "Data yang saya miliki pendapatan perkapita masyarakat NTB saat ini Rp23,74 juta pertahun atau setengah dari rata-rata nasional," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Momentum pertumbuhan yang tinggi dari NTB harus terus dijaga dan harus ditingkatkan lagi. "Dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB," ujar Presiden. 

Saat ini, perekonomian NTB disokong oleh sektor pertanian dengan sumbangsih sebesar 24,14 persen, pertambangan dengan 15,36 persen, dan perdagangan sebesar 13,10 persen. Sektor pertanian NTB yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomiannya inilah yang hendak terus ditingkatkan oleh pemerintah.

"Besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian daerah harus terus ditingkatkan, sehingga NTB tetap bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia. Dan juga minta pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, waduk dan saluran irigasi terus dilanjutkan dan dipersiapkan termasuk penyiapan sarana prasarana pertanian.," ucapnya.

Meski demikian, sektor pertambangan juga harus terus diupayakan. Sebab, pertambangan yang dilakukan di wilayah tersebut pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah. "Bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja tapi juga adalah menggerakkan _multiplier effect_ baik untuk pengguna industri turunannya maupun menggerakkan ekonomi di sekitar yng terus bertambah. Dan jangan lupa perhatikan aspek kelestarian lingkungan," Jokowi menambahkan.

Tak ketinggalan, NTB juga diyakini menyimpan pesona wisata bagi masyarakat internasional. Utamanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang kini semakin bergeliat. Maka itu, Kepala Negara memberi perhatian khusus kepada pembangunan infrastruktur penunjang di sekitar wilayah tersebut. 

"Saya yakin kesiapan infrastruktur termasuk pengembangan Bandara Internasional Lombok, pembangunan infrastruktur air bersih dan listrik akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK Mandalika," ucap Presiden.

Mengakhiri arahannya, Presiden mengingatkan agar pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut turut memberdayakan warga setempat. Utamanya bagi UMKM yang berada di sana agar dapat turut berkembang.

"Saya juga minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM," tutupnya.



SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini