Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Tim Rano-Embay Tuntut KPU Pemilihan Ulang

Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017, semakin memanas. Situasi itu terkait ditemukannya beberapa dugaan pelanggaran, dan bahkan ada dugaan "permainan" yang dilakukan oleh pihak penyelenggara KPU Provinsi terhadap proses pelaksanaan pemilukada di Provinsi Banten tersebut.

Dengan adanya indikasi itu, Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomer urut 2, Rano Karno-Embay Mulya Syarief, melalui pernyataan sikapnya, menolak dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan menuntut pihak penyelenggara menggelar pemilihan ulang se-Kota Tangerang. 

"Kami dengan tegas menolak PSU yang digelar hari ini, Sabtu (25/02/2017). Seharusnya, pencoblosan ulang ini dilakukan di seluruh kecamatan di Kota Tangerang," ujar Irjen Pol (Purn) Eddy Kusumawijaya, Tim Pemenangan Rano-Embay saat dijumpai rekan wartawan usai menyaksikan gelar pengaduan oleh saksi-saksi TPS yang diadakan Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan di Gedung Serbaguna Komplek Patal, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Sabtu (25/02/2017). 

Purnawirawan Polri yang juga menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, kecurangan yang terjadi di Pemilukada Banten ini disinyalir terjadi secara massive dan sistematis, serta diduga melibatkan pihak penyelenggara pemilu, khususnya untuk wilayah Kota Tangerang. 

"Kami menilai pihak Panwaslu Kota Tangerang, tidak bekerja secara profesional dan proporsional. Realita di lapangan, kami menemukan banyak kecurangan, tapi tak satupun yang jadi temuan pihak panwas. Ada apa ini mereka (paswaslu kota tangerang, red), sebenarnya kerja apa tidak?," cetusnya. 

Ditempat sama, Eddy mengatakan bahwa pihaknya tim hukum dari DPP PDI Perjuangan, saat ini tengah menginventarisir barang bukti dan saksi. Semua itu dibutuhkan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami pada dasarnya tidak mempersoalkan menang atau kalah, tapi kita ingin seluruh proses kontestasi pilkada di Banten ini dilaksanakan secara 'jurdil' (jujur dan adil) dan transparan. Digelar tanpa disertai kecurangan dan pelanggaran, sehingga mampu mengasilkan pemimpin yang kredibel," tandasnya. 

Sementara itu, menurut Sekretaris Badiklatda DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Suparmi secara gamblang mengatakan, indikasi terjadinya kecurangan itu bisa dilihat jelas, salah satunya adalah surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kota Tangerang. Pasalnya, dari sekitar 125 ribu suket, ada sebanyak 28 ribu lembar Suket tanpa dilengkapi dengan foto, yang merupakan permintaan dari KPU Kota Tangerang.

"Ya, bagaimana bisa suket ini dipastikan keasliannya, sedangkan foto warganya saja tidak ada. Selain itu, untuk hal ini seharusnya jadi kepentingan warga yang bersangkutan, kenapa jadi urusan KPU," kata wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang itu.

Selain itu, dirinya juga mendapat informasi bahwa suket ini di drop oleh pihak kelurahan ke tiap-tiap TPS, dua minggu sebelum hari pencoblosan. 

"Saya harap pihak KPU Provinsi selaku penyelenggara pemilukada  bisa bekerja secara profesional. Kalau seperti ini kan, bisa kita pertanyakan indepedensinya sebagai sebuah lembaga negara," pungkasnya.‎ (TIM-W)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini