Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Ahok & Dishub Keok Lawan Zulhendri Hasan Cs


Kantor Hukum Zulhendri Hasan & Partners memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum atas Pemda DKI dan Dishub DKI Jakarta dalam perkara penderekan paksa kendaraan Nissan XTrail.

Mulyadi S.H advokat dari kantor hukum Zulhendri Hasan & Partner mengatakan, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan lakukan terhadap Pemda DKI cq Dishub DKI sehubungan dengan penderekan mobil Xtrail milik kantornya, sesungguhnya mengutamakan kepastian dan eadilan hukum, mengingat maraknya penderekan kendaraan yang diinisiasi Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama (Ahok) melaui Dinas Perhubungan DKI selama ini, dipandang khalayak ramai merupakan tindakan semena-mena, mengingat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pemda cq Dishub secara limitative dibatasi, sebagaimana UU No 22 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan Pasal 79 ayat (4) PP No 43 tahun 2014 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan, yang pada pokoknya aturan dimaksud mengingatkan kewenangan penderekan oleh petugas Dishub DKI terkait kendaraan yang parkir di tempat terlarang harus disertakan Berita Acara Penderekan (BAP) atau setidaknya menginformasikan kepada pemilik kendaraan atas penderekan kendaraan tersebut.

Dijelaskannya, berdasarkan Instruksi Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI No 4 Tahun 2015, angka 5 dan angka 6, tujuan dilakukannya penderekan semata mata untuk memperlancar arus lalu lintas dan menemukan petugas dengan pelanggar, jadi apabila sampai dilakukan penderekan petugas harusnya menempatkan 1 orang petugas di tempat penderekan yang bertujuan menyampaikan adanya pelanggaran.

"Namun tatkala seluruh prosedur sebagai bentuk kewajiban tidak dilaksanakan sesuai perintah aturan tersebut, maka jelas telah terjadi penyahgunaan kewenangan," ulasnya.

Mulyadi menyampaikan, atas dikabulkannya gugatan Zulhendri Hasan & partners oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Perkara No.204/Pdt.G/2016/PN JKT PST pada tanggal 14 Februari 2017, sesungguhnya merupakan tonggak awal adanya upaya korektif masyarakat sehubungan tindakan sewenang-wenang oleh Pemerintah DKI cq DISHUB DKI.

"Kami yakin putusan ini dapat dijadikan literatur hukum, mengingat salah satu amar putusan tersebut "menyatakan Tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Overheidsdaad)," yakinnya.

Sekalipun putusan tersebut dilakukan upaya banding, Mulyadi tetap berharap, atas segala tindakan penderekan dengan dalih pelanggaran marka jalan dan berlindung di bawah kewenangan pemerintah, dengan mengenyampingkan kewajiban hukumnya, maka sudah seharusnya dilakukan upaya hukum yang tujuannya disamping kepastian hukum, adalah untuk mengkoreksi kinerja petugas agar tidak mnyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

"Tindakan penderekan kendaraan telah banyak merugikan masyarakat yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan formulasi yang tepat untk melakukan upaya hukum atas tindakan penderekan yang dilakukan sewenang- wenang oleh Pemda dan Dishub," cetusnya.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini