Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bangunkan Lahan dan Petani 'Tidur'

Jangan pernah beranggapan apalagi masih menganut kepercayaan bahwa kebangkitan pangan Indonesia bisa diwujudkan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas di lahan sawah produktif. Petani kita pun saat ini jangan dianggap mampu untuk bertani apalagi dituntut meningkatkan produksi pangan. 

Kedua hal ini, sampai saat ini masih jauh dari harapan sebagai variabel yang siap untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan membangun Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Sebab, kondisi lahan dan petani masih dalam keadaan 'tidur'. 

Tentang hal ini, telah diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Desember 2016. Di hadapan para menterinya, Jokowi menegaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki lahan pertanian dengan luas 36,8 juta hektar. 

Lahan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maksimal. Faktanya, luas lahan persawahan 8,1 juta hektare. Tetapi, hanya 4,1 juta hektare yang mendapat perlakuan irigasi. Sungguh inipun masih banyak memerlukan perhatian untuk perbaikan dan normalisasi. 

Dengan begitu, terdapat 4 juta hektare lahan persawahan yang belum terairi oleh irigasi. Kemudian, terdapat 5,2 juta hektare lahan yang notabenenya huma atau ladang. Lahan tegalan atau kebun sebanyak 12,01 juta hektare. 

Kedua jenis lahan ini sangat perlu dibuatkan kantong air, embung agar bisa menanam dua kali dalam setahun. Di sisi lain yang penting menjadi perhatian yaitu masih terdapat sejumlah lahan tidur seluas 11,7 juta hektare. 

Membangunkan lahan tidur ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengembangkan sumber-sumber air, seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran irigasi primer dan sekunder, serta membangun embung-embung. 

Jika kita mengasumsikan bahwa Indonesia memiliki teknologi dan inovasi pertanian di bidang perbenihan, sistem tanam dan mekanisasi pertanian yang sudah maju, maka terbangunnya lahan tidur tersebut akan memberikan peningkatan produksi. Stok pangan nasional pun melimpah. Sehingga, Indonesia akan meninggalkan budaya mengimpor. Indonesia sepenuhnya berdaulat untuk semua komoditas pangan strategis dan menjadi raksasa pangan di pasar internasional. 

Akan hal ini, sangat memerlukan sinergi antar kementerian dan lembaga. Sebab masalah pertanian mustahil hanya bisa diselesaikan oleh Kementerian Pertanian yang menangani sektor hilir atau produksi. Kementerian lain seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi sangat dibutuhkan aksi nyatanya. 

Namun rupanya keinginan ini telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga bersinergi membangun embun di desa. Kemarin tanggal 2 Maret 2017, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi bersepakat akan membangun embung. Sebanyak 30.000 embung di tahun 2017 akan dibangun di daerah lahan tadah hujan. Embung ini akan mengairi lahan 4 juta hektare. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan jika lahan pertanian tersebut dibangun, maka akan membangunkan lahan tidur pada saat musim kemarau. Selain itu, dibangunya embung pun dapat membangun petani 'tidur'. Sebab, banyak petani di areal lahan tidur yang tidur selama 6 bulan sehingga tidak berproduksi karena tidak ada air ketika musim kemarau. 

Dengan asumsi sebelumnya petani hanya bisa menanam satu kali bisa menjadi dua hingga kali tanam dalam satu tahun, hasil yang dapat dicapai dari hadirnya embung tersebut mencapai 100 hingga 200 triliun. 

Pencapaian ini mengagetkan, tetapi ini adalah fakta yang diperoleh dengan adanya kenaikan produksi dan penambahan luas tanam. Lebih-lebih terjadinya luas tambah panen. 

Contoh kongkretnya provinsi NTB yang sudah dibangun embung oleh Kementerian Pertanian. Dulu lahan di daerah ini hanya bisa ditanami saat musim hujan. Dengan kata lain hanya satu kali musim tanam. Akibatnya, selama enam bulan lahan tidur dan petani ikut tidur.

Namun setelah dibangunkan embung, lahan tidak pernah tidur selama 12 bulan. Petani pun tidak lagi kebanyakan tidur karena sibuk menggarap sawah. Hasilnya, pendapatan petani di NTB meningkat karena terjadi peningkatan produksi dan penambahan luas tanam sekaligus luas panen. 

Oleh karena itu, membangunkan lahan dan petani 'tidur' merupakan langkah jitu dalam membangun lumbung pangan lebih-lebih pertanian di perbatasan dan pedesaan. Jika ini terwujud, dapat dipastikan swasembada pangan terwujud. 

Pangan Indonesia dapat dipastikan mampu membanjiri pasar dunia. Kemudian, dengan membangunkan petani tidur disertai peningkatan kualitasnya, pangan Indonesia di pasar dunia memiliki daya saing yang tinggi. Alhasil, akan terjadi kemajuan perekonomian yang tumbuh karena pertanian. Kemiskinan masyarakat pedesaan yang selama ini terus menghantui, akhirnya terkubur dalam-dalam.‎ (*)


Oleh: Rico Simanjuntak
Staf Humas Kementerian Pertanian

*) Konten dalam artikel ini ‎sepenuhnya tanggung jawab penulis

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini