Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bansos, Obat Mujarab Ketimpangan Ekonomi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis strategi keuangan inklusif yang diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan secara luas mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi panelis dalam diskusi "Rembuk Republik" di Museum Bank Indonesia, baru-baru ini. Hadir juga sebagai pembicara Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Eni V Panggabean, Corporate Secretary Dompet Dhuafa Sabeth Abilawa, dan Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih. Diskusi "Rembuk Republik" mengangkat tema "Solusi atas Masalah Ketimpangan Ekonomi". 

"Tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," ungkap Khofifah. 

Menurut Khofifah, percepatan keuangan inklusif yang dilakukan Kementerian Sosial melalui penyaluran bantuan PKH dan bantuan pangan berkontribusi besar bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang. Tidak hanya itu, program-program tersebut berdasarkan telaah bank dunia dapat menyumbang penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 0,3 persen dalam setahun. 

Hal ini tidak terlepas berubahnya format penyaluran bantuan sosial yang tidak lagi tunai sehingga prinsip 6 T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat administrasi) dapat terwujud. 

"Angka 0,3 persen adalah hasil telaah dan kajian yang dilakukan Bank Dunia, bukan klaim sepihak Kementerian Sosial," imbuhnya. 

Khofifah menerangkan, masalah kemiskinan di Indonesia, hususnya kemiskinan di perdesaan yang saat ini hampir dua kali lipat lebih tinggi dari perkotaan dan pada umumnya disumbang oleh sulitnya akses terhadap peluang dan kesempatan . Semakin jauh dan terpencil lokasi sebuah desa dari kota, maka akan semakin sulit bagi penduduk desa tersebut untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sementara sumber daya ekonomi yang ada di wilayah tersebut juga sangat terbatas. Alhasil, tingkat kesejahteraan di wilayah desa atau pinggir tidak kunjung meningkat. 

"Jadi tidak heran kalau hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di desa hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan di kota," ujarnya. 

Ditambahkan, faktor lain yang juga menyebabkan penduduk miskin di Indonesia naik turun adalah bencana alam. Tidak sedikit mereka yang tadinya sudah sejahtera kembali miskin setelah bencana alam melanda dan menyebabkan seluruh harta benda serta sumber daya ekonomi yang dimiliki hancur atau musnah. 

Oleh karena itu, Khofifah berharap Pemerintah Daerah dan swasta bisa ikut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Karena menurutnya, sangat mustahil jika hanya mengandalkan pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tanpa penguatan dan kontribusi daerah melalui APBD. 

"Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah wajib hukumnya, karena kalau hanya dari APBN gak "nutut" (cukup-red). Ambil contoh Kota Semarang yang mengalokasikan APBD untuk memperluas jangkauan penerima bantuan sosial dan sudah di integrasikan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," terangnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengungkapkan rasio gini mengalami stagnasi sejak 2011 di angka 0,4, dan sedikit membaik pada September 2016 di angka 0,39. Penyebab dari masih tingginya rasio gini tersebut adalah karena akses masyarakat terhadap fasilitas keuangan masih rendah, atau masih tingginya unbank people . (*)


Foto: Humas Kementerian Sosial

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini