Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bantuan PKH Non Tunai Jangkau Perbatasan RI-Malaysia


Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai kini menjangkau wilayah Perbatasan RI - Malaysia. Sedikitnya 16.957 keluarga di Provinsi Kalimantan Barat menerima bansos dengan memanfaatkan teknologi perbankan. Total bansos non tunai yang disalurkan mencapai Rp32 miliar. 

Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Joko Widodo dihadapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sebelum mengunjungi Kabupaten Mempawah, terlebih dahulu Presiden bersama rombongan mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, dan Singkawang. 

Penyerahan PKH Non Tunai ini, bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

"Hati-hati, uang ini bukan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti dicabut," kata Presiden Joko Widodo, Sabtu (18/3). 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada delapan kecamatan di wilayah perbatasan RI- Malaysia yang menjadi lokasi pencairan dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat ini. Delapan kecamatan itu masing-masing masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (3 Kecamatan), Sambas (2 Kecamatan), dan Mempawah (3 Kecamatan).

Diterangkan, dari 172 kecamatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi lokasi sasaran PKH, sudah 24 kecamatan yang telah mengintegrasikan penyaluran bansos secara non tunai. Sementara secara keseluruhan nilai total bansos yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp464,9 miliar, terdiri dari bansos PKH, beras sejahtera, bansos lanjut usia, bansos disabilitas, dan hibah dalam negeri. 

"Ini bagian dari upaya pemerataan jangkauan bansos non tunai sesuai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan saja namun hingga wilayah perbatasan," ungkap Khofifah. 

Khusus untuk PKH lanjut Khofifah, baik KPM maupun dana yang digelontorkan untuk Kalimantan Barat meningkat tajam dari tahun 2016. Bila sebelumnya total bantuan PKH hanya Rp97,9 miliar dengan jangkauan sebanyak 46.478 maka di tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi Rp156,6 miliar dan menjangkau lebih dari 82.897 KPM. 

"Harapannya semakin luas jangkauan penerima bansos maka semakin mempercepat pula upaya penurunan kemiskinan di Indonesia," imbuhnya. 

*Pemda Harus Lebih Agresif*

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga meminta Pemerintah Daerah lebih agresif dalam melakukan penyisiran guna mengetahui keberadaan warga yang berhak atau eligible menerima perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos). 

"Pemerintah daerah harus memastikan setiap anak dan warga kurang mampu di wilayahnya terdata dan mendapatkan perlindungan sosial," ungkap Khofifah. 

Khofifah menegaskan, setiap anak dan warga kurang mampu berhak mendapatkan perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Beras Sejahtera (Rastra). Ia mencontohkan, untuk KIS diberikan kepada keluarga kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan.

Sedangkan, Rastra agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan, yaitu beras sebagai makanan pokok. Selanjutnya, untuk PKH diberikan kepada warga kurang mampu dengan basis keluarga, dan KIP diperuntukan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berusia 6-21 tahun atau usia sekolah. 

Karena itu, lanjut Khofifah, diperlukan respon cepat pemerintah daerah manakala didapati ada warganya yang berada dibawah garis kemiskinan namun "terlewat" dalam penyaluran program bansos pemerintah. 

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan meskipun infrastruktur di wilayah perbatasan masih sangat terbatas namun bukan berarti bansos non tunai sulit direalisasikan. Berkat kerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) kata dia, bansos non tunai bisa terealisasi dengan baik. 

"Khusus wilayah perbatasan kami (Kemensos-red) bekerjasama dengan BRI dengan memanfaatkan fasilitas "Teras Keliling BRI". Layanan mobile ini sangat memudahkan KPM selain keberadaan ATM di wilayah perkotaan dan fasilitas umum," tuturnya. 

Untuk diketahui, pada tahun 2016 bansos PKH mulai disalurkan non tunai melalui kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2017 jumlahnya ditambah sebanyak 1,8 juta KPM, sehingga total penerima bansos PKH Non Tunai tahun ini mencapai 3 juta KPM. 

Turut hadir dalam kegiatan bersama Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F. Moeloek. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini