Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dewan Sulsel Tolak Keberadaan Pabrik Semen China


Anggota Komisi VII DPR Andi Jamaro Dulung mendesak perusahaan pabrik semen asal Tiongkok PT Conch Indonesia yang sudah beroperasi di Kabupaten Barru Sulsel menghentikan kegiatan operasional karena belum memiliki ijin lengkap.

Wakil rakyat yang membidangi BUMD bidang pertambangan ini, meminta PT Conch untuk tidak beroperasi sebelum mengantongi izin resmi dan mematuhi aturan.

Menurutnya, selama ini ada banyak aturan yang tidak dipatuhi PT Conch. "Jangan coba-coba beroperasi. Jika tetap bandel beroperasi tanpa mengantongi izin, saya meminta pabrik semen PT Conch untuk angkat kaki dari Sulsel. Silakan berkemas dan angkat kaki dari Sulsel,” ucap legislator asal Sulsel itu.

Anggota DPRD Barru Andi Haeruddin memprotes PT Conch Indonesia yang sudah beroperasi namun belum lengkap mengantongi izin operasional.
Andi menyampaikan, Pemkab Barru harusnya sudah mengambil langkah tegas menghentikan ijin operasional PT Conch.
“Kami sudah mengunjungi lokasi perusahaan ini, mereka nyata-nyata sudah membangun padahal belum punya ijin lengkap. Jadi saya minta mereka hentikan dulu operasional,” katanya di Jakarta, kemarin.
Haeruddin membeberkan, anggota DPRD Barru telah melakukan koordinasi dengan BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Sulsel beberapa waktu lalu. “Informasi yang kami peroleh dari BKPMD, perusahaan tersebut sama sekali tidak mengantongi izin,” katanya.
Ditegaskannya, sebelum beroperasi seharus PT Conch sudh memiliki ijin-ijin di antaranya izin operasi, izin lokasi, tanda daftar perusahaan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
"Beraninya, mereka buka pabrik semen. Harusnya segala aktivitas dihentikan, sembari menanti izin," cetusnya.
Plh Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Taufik Mustafa, bilang, sebelumnya masalah Amdal Conch ditangani Dinas Lingkungan hidup. Tetapi dokumen itu sudah di Dinas Perizinan Barru. “Saya kira masih banyak izin yang mesti diselesaikan, seperti izin penggunaan jalan dan terkait kehutanan,” ujar bekas camat Barru ini.
Lokasi perusahaan ini berada di tengah-tengah areal persawahan produktif di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru. Manajemen PT Conch melalui juru bahasanya, Jane, berdalih belum ada aktivitas terkait pembangunan PLTU apalagi pabrik semen.
Selama keberadaan perusahaan yang sebagian pekerjanya didatangkan dari Tiongkok ini, sudah dua kali digerebek tim dari keimigrasian. Tim Imigrasi Parepare mendahului turun dan terakhir dari Ditjen Imigrasi.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Indiani Ismu, mengatakan, PT Conch terdaftar di BKPM pusat sejak 2015 lalu. Namun hingga saat ini, perusahaan tersebut hanya mengantongi izin prinsip. Itu sama sekali belum cukup menjadi pegangan untuk mulai beroperasi.
“Prosesnya panjang, jika tak ada izin di daerah (kabupaten) maka harusnya tidak melakukan kegiatan,” ujar Indi.
Kata dia, PT Conch belum bisa beroperasi sebelum keluar ijin Amdal. “Kemungkinan alasan Amdal inilah sehingga investor ini tak mendapat restu dari pemda setempat (Barru).”

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini