Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Di Balik Layar Curhatan 'PNS' yang Dicekik Bank Berlabel Syari'ah


Dalam beberapa hari ini, masyarakat Aceh digegerkan oleh isu kekeliruan perhitungan margin atau selisih dari harga jual yang menimpa salah seorang dosen di salah satu universitas Aceh.

Menurut hemat saya isu tersebut merupakan bentuk atau tolak ukur tentang kurangnya  pemahaman masyarakat Aceh terhadap sistem perbankan Syariah. Berbicara masalah margin, perbankan Syariah tentu harus mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit) yang diatur dalam SE BI No. 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. 

SE  BI merupakan pengaturan kembali dari SE BI No. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi informasi Suku bunga Dasar Kredit. Perlu di ketahui SBDK terdiri dari tiga (3) komponen dasar antara lain; 

1) Cost of Funds (Keseluruhan Biaya Pendanaan untuk mendanai sebuah kredit), 

2) Overhead Cost (biaya lending yang umumnya terdiri dari, staff cost, marketing, rental , training, depreciation ETC, adapun Pendekatan  perhitungan Overhead Cost SBDK  yang digunakan oleh bank pada umumnya adalah total biaya overhead dibagi dengan total balance kredit rupiah,  

3) Margin, merupakan keuntungan yang ingin diambil oleh bank sehubungan dengan kegiatan lending sebelum memperhitungkan Risk Premium. Regulsi tersebut merupakan acuan untuk bank dalam menetapkan pendapatan margin dan bagi hasil. 

Dalam  pandangan saya perhitungan margin yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah telah tepat dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh BI. Dan menurut hemat saya, perhitungan selisih  margin tersebut sudah sangat kecil bila dibandingankan dengan bagi hasil (Tabungan, Deposito) yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Disisi lain menurut kajian dan amatan saya di lapangan ada upaya penggiringan isu secara terstruktur dan sistemik  yang dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak respek terhadap kemajuan perekonomian syariah di Aceh, sehingga isu ini semakin hangat dikalangan masyarakat.

Seharusnya dengan dilakukan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional menuju ke  sistem Syariah oleh manajemen Bank Aceh serta stakeholder (Pemerintah Aceh) maka bank  Aceh menjadi embrio utama untuk kemajuan perekonomian yang berbasis syariah.

Disisi lain, bank Aceh juga merupakan bank daerah pertama seluruh Indonesia yang  melakukan konversi secara total ke sistem perbankan Syariah serta bank aceh merupakan bank umum syariah nomor lima terbesar di Indonesia. 
Mengingat Aceh merupakan wilayah yang menerapkan sistem Syariat Islam, maka menurut saya  masyarakat serta seluruh stakeholder harus memberikan dukungan penuh kepada bank Aceh Syariah dalam melakukan pembenahan serta mendukung dan mendorong agar Qanun Perbankan Syariah segera diwujudkan oleh Pemerintah Aceh, mengingat Qanun tersebut merupakan payung Hukum untuk perkembangan perbankan Syariah di Aceh. 

Saya menghimbau kepada regulator dalam ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  sebagai lembaga pengawas jasa keuangan untuk segera mengambil peran penting serta ikut mencerdaskan masyarakat dalam memberi pemahaman yang baik terhadap sistem perbankan syariah. Hal ini Mengingat  isu tersebut berdampak kepada ke tidak percayaan masyakat terhadap bank Syariah pada umumnya,Ojk serta seluruh stakeholeder harus bertanggung jawab serta  segera mengklirkan isu tersebut sehingga terbentuknya kembali imej yang baik terhadap perbankan syariah.

Ikhsan Fajri, MA
Pengamat Ekonomi Syari'ah

Ralat:
Mengingat Aceh merupakan wilayah yang menerapkan sistem Syariat Islam, maka sudah sepatutnya masyarakat serta seluruh stakeholder harus memberikan dukungan penuh kepada Bank Aceh Syariah.

Khususnya dalam melakukan pembenahan serta mendukung dan mendorong agar Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah segera diselesaikan oleh Pemerintah Aceh dalam waktu dekat, sebelum berakhirnya kepemimpinan Bapak Gubernur dr. Zaini Abdullah, yang merupakan salah satu tokoh penting serta sangat konsen dengan isu perekonomian Syariah di Aceh.

Hal ini mengingat kehadiran Qanun tersebut merupakan payung Hukum untuk perkembangan perbankan Syariah di Aceh. Kita mengharapkan kepada regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  sebagai lembaga pengawas jasa keuangan untuk segera mengambil peran penting serta ikut mencerdaskan masyarakat dalam memberi pemahaman yang baik terhadap sistem perbankan Syariah. Mengingat  isu tersebut berdampak kepada ketidak percayaan masyakat terhadap Bank Syariah pada umumnya.

OJK serta seluruh stakeholder harus bertanggung jawab serta  segera meng-clearkan isu tersebut sehingga terbentuknya kembali image yang baik terhadap perbankan syariah khususnya Bank Aceh Syariah.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini