Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dorong Swasembada Protein Hewani dengan Aplikasi Teknologi

‎Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong tercapainya swasembada protein hewani. Terkait hal ini, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Drh. I Ketut Diarmita, MP mendorong Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan potensi ternak lokal secara terpadu. 

"Saat ini kita terus mendorong pengembangan ternak lokal secara terpadu. Target kita tidak lagi hanya mewujudkan swasembada daging sapi saja, tetapi swasembada protein hewani", ungkap Dirjen PKH saat memberikan materi pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura di Pontianak, Sabtu (18/3). 
Pada kesempatan tersebut, Ketut meminta kepada seluruh civitas akademika Univertitas Tanjung Pura khususnya Himpunan Mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian untuk lebih berperan akktif mendorong pengembangan potensi ternak lokal terpadu di Kalimantan Barat yang berbasis aplikasi teknologi dalam mendukung diversifikasi kebutuhan protein hewani. 

"Teknlogi itu banyak di Perguruan Tinggi, sehingga harus disebarkan ke masyarakat untuk dapat diimplementasikan", kata Ketut.
Menurutnya, kebijakan sektor peternakan saat ini diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan sebagai implementasi butir ke-7 dari Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi. Lebih lanjut disampaikan, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, kedaulatan pangan didefinisikan sebagai "Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".

"Secara umum, sumber protein hewani asal ternak di masyarakat Indonesia telah mengalami diversifikasi, sehingga tidak tergantung pada satu macam sumber protein" kata Ketut.

Hal ini dapat dilihat dari data partisipasi konsumsi pangan hewani masyarakat Indonesia periode 2011-2014, terlihat partisipasi masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi protein sudah semakin meningkat. Partisipasi konsumsi masyarakat untuk kelompok pangan hewani asal ternak pada tahun 2014 terhadap komoditas daging sapi sekitar 23%, daging unggas 48,75% dan telur sekitar mencapai 83%", ungkapnya. 

Pada kesempatan ini, Dirjen PKH bersama dengan Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Drh. Abdul Manaf Mustafa, beserta Tim Inseminator melakukan kunjungan lapang di Desa Bontang Jaya, Kabupaten Kubu Raya Pontianak untuk berdialog langsung dengan petugas dan peternak, serta sekaligus melakukan Inseminasi Buatan (IB). 

Kegiatan IB massal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penerapan teknologi tepat guna yang menjadi pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik sapi. 

"Kegiatan IB ini untuk menyebarkan bibit unggul dengan biaya yang murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak karena adanya kelahiran pedet nantinya" ungkap Dirjen PKH.

Hal ini sesuai dengan fokus kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional tahun 2017, yaitu Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) yang merupakan suatu kegiatan terintegrasi dalam rangka percepatan pencapaian target kelahiran sapi dan kerbau secara masif dan serentak.

"Target 3 juta ekor sapi bunting harus bisa dicapai, sehingga untuk mensukseskan pencapaiannya, kita perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan peran aktif dari semua pihak, baik petugas, masyarakat dan akademisi diharapkan untuk mendukungnya," himbau Ketut. 

Ketut beranggapan, petugas merupakan ujung tombak dalam mensukseskan UPSUS SIWAB, sehingga kunjungannya ke lapangan ini  juga sekaligus dilakukan untuk memotivasi Para Inseminator agar bersemangat dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Dirjen PKH juga sangat mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan baik oleh Pemda Kalbar, petugas inseminator dan petugas di lapangan, serta kerja keras para kelompok peternak untuk terus meningkatkan populasi sapi potong. 

Lebih lanjut, Ketut menegaskan, hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk mensukseskan Upsus Siwab, yaitu perbaikan sistem manajemen reproduksi melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. 

Untuk itu, Ketut meminta kepada Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat agar dapat memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia, tetapi belum dimanfaatkan untuk ditanami Hijauan Makanan Ternak (HMT) seperti indigofera. 

"Dinas perlu melibatkan dan mengajak mahasiswa untuk menanam Hijauan Pakan Ternak. Jadikan lahan-lahan tidur sebagai tempat praktek bagi mahasiswa", himbau Ketut.

Selain itu, Ketut pun Dirjen PKH mengajak para peternak untuk dapat memanfaatkan bantuan premi asuransi yang sudah diluncurkan Pemerintah sejak tahun 2016. 

"Adanya asuransi ternak sapi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peternak untuk menjamin keberlangsungan usahanya, karena memungkinkan untuk digunakan sebagai agunan bila memerlukan pinjaman uang untuk modal usaha" tutur Ketut.

Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Drh. Abdul Manaf Mustafa dalam paparannya menyampaikan, konsumsi protein hewani per kapita provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,61 kg/kapita/thn. Kebutuhan protein hewani di Provinsi Kalbar dipenuhi dari daging ayam, daging babi dan telur yang telah swasembada. 

Kebutuhan daging di Kalbar sebanyak 82.989 ton dengan kontribusi dari Unggas sebanyak 55.602 ton (67%), Babi sebesar 15.846 ton (19 %), Sapi 7.636 ton (9,2 % ), Kambing sebesar 3.863 ton (4.7%), Lain-lain  sebesar  42 ton  (0,1%). Sedangkan populasi sapi saat ini masih kecil, berdasarkan data statistik peternakan Provinsi Kalbar tahun 2015 sebanyak 156.943 ekor dengan jumlah pemotongan sebesar 53.611 ekor, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan, sekitar 38% dipenuhi dari sapi bakalan yang didatangkan dari pulau Madura Jawa Timur. 

"Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar saat ini terus berusaha untuk meningkatkan populasi sapi di tingkat peternak," ujar Abdul Manaf.

Abdul Manaf mengungkapkan dengan sumber daya dan situasi kondisi Kalbar yang aman terhadap ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), maka Kalbar mempunyai peluang untuk dapat menjadi wilayah sumber ternak untuk mensuplai kebutuhan nasional. Menurutnya, populasi betina di Provinsi Kalbar tahun 2017 sebanyak 97.751 ekor, betina yang produktif sebanyak 63.417 ekor dengan target IB (akseptor) sebesar 36.373 ekor dan penanganan Ganguan Reproduksi (Gangrep) sebanyak 1.011 ekor. 

"Kita akan terus dorong kinerja para petugas, untuk dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan dapat mensukseskan pencapaian target UPSUS SIWAB yang telah ditetapkan tersebut", ungkapnya.‎ (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini