Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Jeblok dalam Penerimaan Pajak, Menteri Susi Perlu Dievaluasi?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati baru - baru ini hadir disebuah acara yang digelar oleh KKP sendiri pada menyentil Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti soal kontribusi sektor perikanan ke penerimaan pajak masih sangat rendah.

Kondisi ini bertolakbelakang dengan peran sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan terhadap ekonomi hampir 0,01 persen. Itu masih persen, kalau angka benarnya berarti 0,0001. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di Indonesia. Negara ini disebut sebagai negara kepulauan, di mana wilayah laut Indonesia lebih luas dibanding daratan sehingga seharusnya mempunyai potensi besar terhadap penerimaan pajak.

Tapi melihat kontribusi yang hampir 0,01 persen, sebetulnya kita wajib tersinggung karena Indonesia selalu memperkenalkan we are an archipelago country. Itu berarti ada something really wrong, karena lima tahun kontribusinya flat.

KKP dibawah Susi Pudjiastuti saja kontribusi di 2014 sebesar 0,02 persen, tapi drop lagi di 2016. Setoran pajak dari sektor perikanan kurang dari Rp. 1 Triliun, tepatnya Rp 986,1 miliar pada 2016. Padahal kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi atau PDB Indonesia mencapai 15 persen di 2011.

Bayangkan laut terpanjang nomor dua di dunia. Tetapi sumbangan terhadap negara sangat sedikit hanya berkisar 986 Miliar sementara APBN Rp 2.080 triliun belanja, penerimaan Rp 1.750 triliun, jadi kalau sektor perikanan memberi Rp 986 miliar.

Selama ini Susi Pudjiastuti melalui kementerian yang di pimpinnnya mengeluarkan kebijakan yang sangat sembrono. Di sisi lain berharap nelayan dan sektor perikanan tangkap harus memberi pajak dan devisa terhadap negara lebih besar.

Tetapi, justru dengan adanya potensi perikanan tangkap itu di Indonesia sangat besar seharusnya Susi Pudjiastuti lebih meningkatkan kinerjanya. Akan tetapi faktanya, kontribusi sektor perikanan tangkap masih jauh lebih rendah dibanding potensi tersebut. Ini disebabkan oleh Susi Pudjiastuti yang melarang alat tangkap Cantrang dan lainnya. Membatasi Gross Ton kapal, adanya program relokasi nelayan yang tidak sesuai wilayah dan tempat nelayan menangkap ikan.

Seharusnya Susi Pudjiastuti bisa memberikan pertimbangan lain terhadap perikanan tangkap sehingga bisa mencerminkan besarnya laut Indonesia dan kontribusi ekonomi ke penerimaan negara, selain kesejahteraan dari pelaku bisnis. Tapi kontribusi perikanan tangkap masih jauh dari yang wajar apabila melihat pantai kita terpanjang nomor 2 di dunia.

Penyebab lain dari melemahnya perikanan tangkap dan ambruknya pajak maupun devisa negara adalah ketika Susi Pudjiastuti memaksa kebijakannya menggunakan konsep relokasi nelayan eks Cantrang ke Laut Arafura dan Natuna.

Ini merupakan modus baru kejahatan laut dan perikanan. Bagaimana tidak? Di program relokasi yang mereka anggap bersih dan berhasil ini ada terjadi bancakan anggaran negara. Untuk menilai berhasil atau tidaknya program relokasi ini. Pertama; tidak ada kapal eks Cantrang yang mau menangkap ikan di wilayah laut Arafura dan Natuna.

Kedua; KKP memberi ruang dan waktu kepada kapal-kapal yang telah di siapkan oleh KKP sendiri untuk mengurus ijin sendiri dan KKP memberikan ijin dengan syarat kapal - kapal itu mau mendistribusi ikannya ke PT. PERINDO dan PT. PERINUS. Kapal yang disiapkan itu adalah kapal yang diadakan atau di beli sendiri oleh KKP.

Apalagi KKP sendiri kali ini rupanya mau merampok nelayan dan para UMKM perikanan. Pasalnya, setelah kinerja menteri Susi Pudjiastuti anjlok dan gagal membawa perikanan lebih baik. Maka satu-satunya cara merampok nelayan melalui berbagai model pajak yang akan diterapkannya.

Sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak di sektor perikanan. Khususnya dari kontribusi para pemilik kapal tangkap yang menurut KKP banyak di mark down. Maka ini cara baru KKP merampas pundi-pundi dari laut dan perikanan. Padahal KKP di bawah Susi Pudjiastuti sudah gagal dalam berbagai hal, bahkan berdampak gagal pada ekonomi negara.

Ketika Susi Pudjiastuti gagal dalam memimpin KKP, dan justru terjadinya perampokan terhadap nelayan dan usaha perikanan dengan dalih pajak dan ijin operasional kapal. Maka Susi Pudjiastuti sudah layak di evaluasi kinerjanya karena memang ambruknya ekonomi dan menurunnya serapan devisa negara di sektor kelautan dan perikanan.[]

Penulis: Rusdianto Samawa,
Divisi Buruh Tani Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (Burutanel - MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini