Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kampung Kesetiakawanan Sosial "Saiyo Sakato" di Padang

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan Kampung Kesetiakawanan Sosial "Saiyo Sakato" di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis. 


Kampung ini menampung 40 Kepala Keluarga dan 152 jiwa yang semula adalah gelandangan dan pengemis. 

"Kampung Kesetiakawanan Sosial ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis melalui pengembangan model program Desaku Menanti. Program ini merupakan solusi efektif untuk mewujudkan Indonesia Bebas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ," kata Mensos

Khofifah menjelaskan dengan adanya rumah yang telah dilengkapi listrik, air bersih, bantuan isi rumah, bantuan usaha, serta pelatihan yang memadai maka gelandangan dan pengemis dapat tinggal di tempat yang layak dan dapat memulai usaha baru. Sementara bagi anak-anak yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan atau jalanan kini mereka sekeluarga bisa tinggal di rumah dan kembali ke sekolah. 

Tahap selanjutnya, kata Mensos, adalah melengkapi administrasi kependudukan bagi tiap keluarga baik Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga. Dengan memiliki identitas kependudukan diharapkan mereka segera dapat didaftarkan sebagai penerima Program Perlindungan Sosial dari pemerintah, baik itu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan pangan Beras Sejahtera (Rastra). 

"Dengan intervensi yang menyeluruh ini diharapkan kualitas hidup mereka semakin baik, perlahan tapi pasti kondisi ekonomi mereka semakin meningkat dan pada akhirnya mereka tidak akan kembali ke jalanan lagi," harap Mensos.

Program Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis melalui Program Desaku Menanti merupakan upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka sehingga mampu melakukan perubahan mendasar yakni kebiasaan meminta-minta menjadi lebih mandiri dalam bekerja dan berusaha.  

Desaku Menanti melibatkan enam unsur sekaligus yaitu Kemensos sebagai_leading sector_, bersama pemerintah provinsi, pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, gelandangan dan pengemis, serta partisipasi masyarakat.

Progam ini pertama kali diluncurkan pada 2014 di Pasuruan. Tahun berikutnya diluncurkan di Yogyakarta dan Malang. Menyusul Padang dan pada 2017 ini Kemensos tengah mempersiapkan di Jeneponto Sulawesi Selatan.

"Di Pasuruan mereka sudah bekerja, usahanya sudah membuahkan hasil. Ada yang beternak lele, beternak ayam, membikin dan menjual bakso, serta menjahit. Jadi program ini efektif tidak mengembalikan mereka ke jalan karena mereka sudah memiliki kehidupan yang terhormat,  di desa itu mereka punya paguyuban,  punya pengajian sudah layak seperti masyarakat biasa," papar Mensos 

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Sonny Manalu mengatakan total bantuan Kementerian Sosial dalam program Desaku Menanti untuk Kota Padang mencapai Rp1,8 miliar. 

Bantuan tersebut meliputi Bantuan Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Keterampilan total Rp42 juta, Bantuan Jaminan Hidup untuk 152 jiwa selama 3 bulan total Rp342 juta, Bantuan Bahan Baku Rumah untuk 40 KK total Rp1,2 miliar,  bantuan peralatan rumah tangga senilai total Rp60 juta, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 40 KK total sebesar Rp200 juta, serta Bantuan Biaya Operasional total sebesar Rp20 juta. 


*Gotong Royong*
Mensos mengatakan​ Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia sejak Januari 2015 telah melakukan pemetaan potensi wilayah yang memiliki jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan tinggi. 

"Lalu Kemensos bersama dinsos menyusun target dan bersepakat bahwa Desember  2017 dengan melalui berbagai bantuan dan program maka mestinya Indonesia Bebas Anak Jalanan dan Indonesia Bebas Gelandangan dan Pengemis," tambahnya. 

Untuk menuju target tersebut di akhir 2017, diakui Mensos tidak mudah jika Kementerian Sosial berjalan sendiri. Gotong royong antara pemda bersama segenap stakeholder perlu terus ditingkatkan. Seperti halnya di Kota Padang dimana pemda bersama-sama BUMN, BUMD, Dharma Wanita Kota Padang, Gerakan Organisasi Wanita. 

"Saya atas nama seluruh keluarga besar Kemensos mengucapkan terimakasih atas ikhtiar, kegotongroyongan yang luar biasa yang memberikan seluruh kelengkapan fasilitas untuk warga di Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato di Kota Padang ini," demikian Mensos. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini