Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kemdikbud Gandeng Kejaksaan, Sesjen: Tata Kelola Nggak Mungkin Benar 100 Persen

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan nasional dan mendorong percepatan pembangunan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelenggarakan Sosialisasi Peran dan Fungsi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen), kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi ini dihadiri oleh pejabat eselon I, eselon II dan eselon III, Auditor, serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di unit-unit utama Kemendikbud. 

Sesjen berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan birokrasi yang baik dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kinerja Kemendikbud melalui transparansi.

"Tata kelola nggak mungkin benar 100 persen, kami mohon arahan dan bimbingan mengenai kegiatan mana saja yang harus dikawal," disampaikan Sesjen Didik Suhardi saat membuka kegiatan sosialisasi TP4 pagi ini di Graha Tama Kemendikbud, Jakarta, Kamis (16-3-2017). 

Pada saat menyampaikan paparannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) M. Adi Toegarisman menawarkan kerja sama para pelaksana program dan proyek pembangunan strategis di Kemendikbud dengan TP4 Kejagung. 

TP4 merupakan upaya penegakkan hukum yang efektif melalui pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian diharapkan dapat menghilangkan keraguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan program-program strategis nasional. Hal ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang baik melalui iklim investasi yang baik. 

Selain itu, pembentukan TP4 bertujuan untuk memperbaiki tata kelola birokrasi dan mengoptimalkan penyerapan anggaran di Kementerian/Lembaga. "Hukum harus tegak dengan perilaku kita," pesan Jamintel seraya mengingatkan peserta terkait upaya melaksanakan pencegahan korupsi. 

TP4 bertugas untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan. Dalam teknisnya, TP4 menjadi mitra Aparatur Pengawasan dan pelaksana teknis untuk mengidentifikasi potensi penghambat dan penyimpangan dalam program-program yang diselenggarakan pemerintah. 

Alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen dengan jumlah sekitar 416 Trilyun rupiah perlu dikelola dengan baik dan transparan. Di tahun 2017, Kemendikbud bertanggung jawab dalam pengelolaan 9,7 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) fungsi pendidikan tersebut melalui beragam program-program pendidikan dan kebudayaan, seperti di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Pembangunan Sarana dan Prasarana pendidikan. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy seringkali mengingatkan para pejabat Kemendikbud agar menggunakan anggaran dengan optimal, transparan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Segera akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Mendikbud dengan Jaksa Agung dalam upaya melakukan pencegahan penyimpangan penggunaan anggaran melalui beragam program-program koordinasi, sosialisasi dan konsultasi, serta edukasi kesadaran hukum sejak dini melalui Jaksa Masuk Sekolah. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini