Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mengungkap ‘Matinya’ Impor Beras di Tangan Amran

Mimpi besar Bangsa Indonesia akhirnya terwujud. Puluhan tahun mengimpor beras, Tanah Air kembali berdaulat di era pemerintah Jokowi-JK melalui terobosan fundamental Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 

Ini merupakan sejarah emas yang kembali terulang setelah terakhir kali di era Suharto yang sukses mengekspor beras di tahun 1983. Tentang kebijakan tidak ada impor beras, secara resmi dideklarasikan Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia di Boyolali tanggal 29 Oktober 2016.  "Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang persediaan beras mencapai 1,980 juta ton," tegas Jokowi. 

Kebijakan ini merupakan gong yang menandakkan 'matinya' impor beras mulai tahun 2016. Di tahun 2017, dipastikan juga produksi padi surplus. Hasilnya, Indonesia kembali menyetop keran impor beras. 

Berdasarkan data BPS (2016) Angka Tetap (ATAP) produksi padi 2015 mencapai 75,4 juta ton GKG, naik 6,42 persen dibandingkan ATAP tahun 2014. Kemudian data Pra Angka Ramalan-II, produksi padi 2016 mencapai 79,1 juta ton sehingga terjadi peningkatan produks padi sebesar 4,96 persen.

Produksi padi 2016 ini setara dengan beras 44,3 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi beras hanya 33.3 juta ton. Dengan demikian, neraca beras mencapai surplus 11,0 juta ton. Beras ini tersimpan di petani, gudang penggilingan, pedagang, industri, Bulog dan konsumen. 

Akan hal ini, dicapai di tengah tingginya pesimisme berbagai kalangan terhadap Program Upaya Khusus (Upsus) pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan target swasembada pangan. Tapi kini, 100 persen impor beras tidak ada di tahun 2016. 

Persediaan beras nasional saat ini sampai dengan Mei 2017 mendatang mampu dicukupi dari produksi sendiri. Impor beras yang masuk pada awal tahun 2016 hanyalah luncuran impor sebagai beras cadangan tahun 2015. 

Di tahun 2017 Kementerian Pertanian memasang target produksi padi 78,13 juta ton. Diprediksi, produksi beras dari bulan Februari hingga Juni 2017 mencapai 30,05 juta ton. Angka produksi ini surplus alias melebihi kebutuhan konsumsi. 

Pasalnya, kebutuhan konsumsi beras nasional hanya 2,6 juta ton per bulan sehingga surplus 17,05 juta ton. Capaian ini mampu mencukupi kebutuhan konsumsi untuk 6,5 bulan ke depan. 

Artinya kebutuhan konsumsi nasional selama tahun 2017 mampu dipenuhi hanya dari produksi padi di bulan Februari hingga Juni. Bahkan, masih surplus untuk mencukupi kebutuhan beras selama 0,5 bulan di tahun 2018. Dengan begitu, produksi di musim tanam berikutnya dapat digunakan untuk stok di tahun 2018. Di sisi lain yang tak kalah pentingnya, dapat digunakan untuk kebutuhan ekspor sehingga beras Indonesia perlahan menguasai pasar dunia. 

Data Kementerian Pertanian menyebutkan, ekspor beras di tahun 2016 sebesar 43,7 persen. Oleh karena itu, di tahun 2018 suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk mengekspor beras dalam volume besar dan ke banyak negara. 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Program Upsus yang diperintahkan Presiden Jokowi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman benar-benar mampu menunjukkan hasil yang nyata. Melalui Program Upsus ini, Amran menargetkan dalam waktu 3 tahun swasembada beras. 

Target ini mampu diwujudkan Amran dengan komitmen untuk tidak impor beras. Amran pun siap mengorbankan nyawa demi mensejahterakan petani sehingga benar-benar tidak main-main soal kedaulatan pangan. 

Tidak adanya impor beras 2016 telah mematahkan keraguan berbagai kalangan. Mereka beranggapan bahwa tidak mungkin mewujudkan swasembada beras dalam waktu dekat. 

Harus dicatat, seandainya tidak ada Program Upsus, di tahun 2016 Indonesia dipastikan akan  mengimpor beras mencapai 16 juta ton. Apabila ini terjadi, beras petani tidak ada harganya. 

Akibatnya, petani terus gulung tikar, inflasi tidak terkendalikan dan akhirnya kemiskinan di tingkat petani makin melebar. Parahnya, kondisi ini dipastikan akan menimbulkan disintegritas sosial sehingga ketahanan negara pun menjadi terganggu. 

Sementara itu, program Upsus pun membantu Bulog dalam menyerap gabah petani sehingga rantai pasok menjadi pendek dan petani mendapat harga yang menguntungkan. Hasilnya, kinerja serapan beras selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan tren yang meningkat. 

Berdasarkan data Bulog, serapan gabah di tahun 2016 mencapai 2,97 juta ton dan stok beras sampai dengan Desember 2016 mencapai 1,734 juta ton. Optimalnya kinerja serapan Bulog tersebut, karena adanya keterlibatan Amran yang berani melakukan "revolusi mental" pada institusi Bulog melalui Program Serap Gabah Petani (Sergap). Yakni merubah pola kerja konvensional diganti dengan cara kerja yang baru.
Pertama, mengubah kebiasaan Bulog membeli beras yang hanya menguntungkan middle-man menjadi membeli gabah langsung ke petani. Kedua, mengubah dari biasa bermitra hanya ke pedagang atau penggilingan menjadi bermitra petani dan seluruh stakeholder. Ketiga, mengubah cara kerja pasif yaitu beras diantar pedagang langsung ke gudang Bulog menjadi menjemput bola turun langsung ke sawah membeli gabah. Keempat, mengajarkan praktek bisnis yang profesional dan menguntungkan sekaligus melindungi yang lemah. 

Kemudian di tahun 2017, Kementerian Pertanian kembali menggerakkan Tim Sergab (Serap Gabah Petani) untuk mempercepat penyerapan gabah petani sekaligus menstabilkan harga. Upaya ini merupakan aksi nyata menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk menjaga kedaulatan pangan dengan menyerap gabah petani minimal 4 juta ton setara beras dalam waktu 6 bulan yakni Maret hingga Agustus 2017. 

Mentan Amran mengatakan untut mencapai target serap gabah tersebut, Kementerian pertanian menargetkan Sergab pada periode Maret hingga Agustus 2017 sebanyak 8,6 juta ton atau 5,46 juta ton setara beras. Menurutnya, target ini optimis mampu dicapai. Pasalnya, di tahun 2016 Indonesia tidak mengimpor beras atas prestasi semua pihak khususnya Bulog dalam menyerap gabah petani. 

"Kita tidak lagi impor, kita sudah mulai ekspor, prestasi kita semua. Bulog mampu penuhi stok, prestasi yang banggakan. Luas lahan tanam terus bertambah, 6 juta ton gabah terus bertambah. Jagung pun impornya terus turun, tertinggi dalam sejarah," kata Amran saat memberikan arahan dalam Rapat Gabungan Percepatan Serap Gabah dan Pengamanan Harga 2017 di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, (23/2/2017). 

Revolusi mental melalui Program Sergab ini diyakini berdampak ekonomi lebih luas. Sebab, memperpendek rantai pasok semula 7 hingga 9 level menjadi 3 hingga 4 level saja. Tentang hal ini, Program Sergap pun mampu memberikan perlindungan harga dan profit bagi petani. Bahkan, merubah struktur dan prilaku pasar pangan, juga mewujudkan keseimbangan manfaat dinikmati antara produksen, pedagang dan konsumen. 

Oleh karena itu, berbagai terobosan inilah kini Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam mencukupi kebutuhan beras. Ini prestasi yang harus diapresiasi oleh semua elemen dan pro aktif mendukungnya. Sehingga, Indonesia terus berdaulat beras bahkan beras Indonesia mampu menjadi feed the world. (*)

Oleh: Abiyadun
Ketua Perhimpunan Alumni Muda IPB

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini