Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pemberitaan Miring Mobil VVIP Kepresidenan Dinilai Merugikan SBY

Pendiri Rumah Amanah Rakyat, Ferdinand Hutahaean mengatakan beredarnya pemberitaan miring dan cenderung negatif terkait mobil VVIP Kepresidenan sangat merugikan SBY, baik secara pribadi maupun sebagai Presiden RI ke-6.

"Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media online diantaranya Kompas.com dengan judul berita 'SBY Bersedia Kembalikan Mobil Presiden Yang Masih Dipinjam' dan tribunnews.com dengan judul berita 'Menurut Istana, SBY Masih Pinjam Mobil Presiden Anti Peluru'. Kedua media tersebut mengutip pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Darmasjah Djumala yang seakan-akan menyatakan bahwa Presiden RI ke-6 SBY meminjam mobil kepresidenan dari istana," katanya, Rabu (22/3).

Ferdinand mengatakan inilah titik masalah yang membuat publik menghakimi SBY, bahkan di media sosial banyak yang mencaci SBY secara tidak beretika. Pangkal mencuatnya masalah mobil VVIP ini bermula dari mogoknya mobil kepresidenan yang ditumpangi oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kalimantan.

"Sontak berita ini menjadi ramai diperbincangkan, namun sayangnya jajaran Kepresidenan malah bertingkah konyol dengan membawa masalah melebar hingga ke mobil VVIP yang sempat digunakan SBY," katanya.

Agar tidak menjadi fitnah, lanjut Ferdinand perlu dijelaskan bahwa berdasarkan UU nomor 7 tahun 1978 pasal 8 disebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

"Dan atas dasar itu, maka pada pasca digantikan oleh Jokowi, mobil yang sudah 7 tahun digunakan SBY saat menjadi Presiden diantar oleh pemerintah ke kediaman SBY di Cikeas dan operasional serta tanggung jawabnya berada pada Paspampres yang bertugas mengawal SBY," katanya

Jadi jelas, Ferdinand menambahkan bahwa mobil tersebut bukan dipinjam oleh SBY, namun diserahkan oleh negara sebagai kewajiban atas UU nomor 7 tahun 1978. Ferdinand menilai pernyataan Kepala Sektretariat Presiden Darmansjah Djumala adalah keliru dan harus diluruskan.

"Akibat pernyataan tersebut, SBY menjadi korban caci maki di media sosial secara tidak beretika. Darmansjah semestinya minta maaf kepada Presiden RI ke-6 SBY," katanya.

Perlu diketahui juga bahwa Mobil VVIP tersebut sejak September 2016 sudah tidak digunakan oleh SBY karena dalam keadaan rusak dan dalam kondisi proses perbaikan. Atas kondisi tersebut.

Bahkan SBY sudah meminta agar mobil tersebut dikembalikan ke negara, namun belum bisa dilakukan karena masih dalam proses perbaikan dan baru selesai sekitar minggu lalu.

Atas dasar tersebut, dan pemberitaan yang tidak memenuhi nilai-nilai kebenaran faktual serta tidak meminta klarifikasi dari pihak Presiden RI Ke 6 SBY, dengan ini diluruskan dan disampaikan kepada publik.

Nama baik SBY telah dirugikan, maka sudah sepatutnya Darmansjah Djumala meminta maaf dan meralat pernyataannya terkait mobil VVIP yang digunakan SBY. SBY tidak dalam status meminjam mobil atau menguasai mobil VVIP dengan cara yang ilegal, akan tetapi mobil tersebut diserahkan negara sebagai wujud kewajiban melaksanakan UU nomor 7 tahun 1978.

Novita Hafsyah Nasution

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini