Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bansos Non Tunai Dorong Kenaikan Indeks Keuangan Inklusif

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis bantuan sosial (bansos) non tunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019 mendatang. 

Peningkatan inklusi keuangan tersebut didongkrak dari meningkatnya jumlah rekening perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 lalu, tingkat inklusi layanan keuangan menyentuh angka 67,8 persen. 

Tidak hanya itu, Khofifah yakin skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. 

Hal tersebut disampaikan Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan jaminan hidup (Jadup) bagi korban bencana tanah longsor dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Geo Park Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jum'at (28/4). 

Khofifah mengatakan, hampir seluruh penerima bansos belum memiliki rekening perbankan. Dengan mekanisme penyaluran non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan. 

"Dengan terkoneksinya mereka dengan industri keuangan tentu saja berbagai layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung," ujarnya. 

Khofifah menjelaskan, tahun 2017 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ada sebanyak 6 juta keluarga dan akan ditambah sebanyak 4 juta KPM di tahun 2018 mendatang. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta. 

Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN). 

Khofifah berpendapat, apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah. 

Tentu saja, lanjut dia hal tersebut ada konsekuensinya. Dengan masih rendahnya literasi layanan perbankan, perlu edukasi terus menerus kepada para penerima manfaat. 

Tidak hanya soal bagaimana cara mengambil uang lewat kartu atm, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi. 

"Dari data yang ada, di tahun 2016 tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan," terangnya. 

"Saya harap pemerintah daerah bersama perbankan lebih aktif mengedukasi penerima bantuan sosial non tunai," tambah Khofifah. 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai. Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.

*Salurkan Jaminan Hidup*

Sementara itu, sebanyak 83 KK atau 303 jiwa korban tanah longsor menerima Jadup yang langsung diserahkan Mensos Khofifah senilai total Rp272,7 juta. 83 KK tersebut juga diberikan bantuan paket sembako senilai total Rp15,8 juta. Sehingga total bantuan yang diberikan sebanyak Rp288,5 juta. 

Sebelumnya, pada masa bencana Kemensos telah memberikan bantuan bagi pengungsi senilai total Rp163,4 juta terdiri dari paket lauk pauk, alat makan, alat masak, tenda gulung, tenda keluarga, selimut, matras, _family kit_ , dan _food ware_.

Khofifah mengatakan jadup menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 adalah bagi keluarga yang rumahnya rusak berat. Jadup diberikan satu kali dan pencairannya dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai.

"Saya melihat ketegaran yang luar biasa dari warga Kintamani. Semoga kita semua diberi kekuatan dan ketabahan dari Tuhan yang maha esa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Semoga kejadian seperti ini (tanah longsor-red) tidak berulang kembali," kata Khofifah.

Khofifah juga menyerahkan bantuan sosial sejumlah Rp17,8 miliar yang terdiri dari PKH senilai Rp4,2 miliar untuk 2.266 keluarga, beras sejahtera (Rastra) Rp13,1 miliar bagi 9.556 keluarga, bansos disabilitas senilai Rp219 juta untuk 73 jiwa, dan bansos lansia Rp202 juta bagi 101 jiwa. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini