Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Besok, Pekerja Media dan Industri Kreatif Turun ke Jalan

Sejak diperkenalkan pada 2007 oleh Kementerian Perdagangan, ekonomi kreatif semakin digadang-gadang sebagai garda depan perekonomian Indonesia. Hal ini dilegitimasi dengan pembentukan badan khusus, BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia), yang dimandatkan untuk mengelola ekonomi kreatif. Adapun yang diakui sebagai subsektor ekonomi kreatif menurut BEKRAF adalah aplikasi dan pengembangan game; arsitektur; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni‎ rupa; televisi dan radio; dan desain interior. 

Kontribusi industri kreatif bagi negara dilihat cukup signifikan dan berpotensi terus meningkat di masa depan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, industri kreatif menyumbangkan Rp 852 triliun atau 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, nilai ekspor US$ 19,4 miliar (12,88%), dengan menyerap 15,9 juta tenaga kerja (13,90%). Tak heran, Presiden Joko Widodo memprioritaskan ekonomi kreatif sebagai "tulang punggung perekonomian Indonesia".

Namun demikian, para pekerja yang menjadi roda penggerak dari industri ini justru memiliki setumpuk masalah ketenagakerjaan yang relatif tidak pernah diangkat ke permukaan. Misalnya, masih dalam sensus yang sama, 31,9 persen pekerja kreatif menghabiskan lebih dari 48 jam kerja tiap pekan atau lebih tinggi dari batas 40 jam tiap pekan seperti dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Artinya, lebih dari 1/3 pekerja kreatif Indonesia mengalami overwork atau berkelebihan kerja. Salah satu penyebabnya adalah hubungan kerja yang semakin tidak standar (kontrak, outsourcing, magang tanpa upah) sehingga pekerja tak punya nilai tawar di hadapan pengusaha dan perlindungan negara; serta berbagai persoalan hubungan kerja dalam bentuk lainnya, seperti free-pitching.

BEKRAF, sebagai badan pemerintah yang diberi mandat mengelola sektor industri ini, sayangnya lebih memprioritaskan pengembangan usaha dan penanaman modal (asing) di industri kreatif tanpa memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerjanya. BEKRAF, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pers, Kementerian Informasi dan Komunikasi, serta lembaga negara terkait lainnya harus melibatkan unsur serikat pekerja dalam membuat kebijakan, agar tumbuh kembang industri kreatif bisa seimbang dan berkeadilan, tak melulu didominasi kepentingan pengusaha dan elit politik. Jika masalah ketenagakerjaan para pekerja ini tak pernah diselesaikan maka "tulang punggung perekonomian ekonomi Indonesia" yang diharapkan Presiden Joko Widodo ini akan menjadi "keropos".

Begitu pula dengan kondisi para pekerja dalam industri media yang lanskapnya berubah cepat seiring dengan perkembangan teknologi digital, salah satunya konvergensi yang dilakukan oleh sejumlah media. Sementara itu, kasus PHK sepihak trennya meningkat dari 2015 ke 2016. Contohnya, kasus Harian Semarang, Cakra TV, Bloomberg TV, serta Kompas Gramedia, dan berbagai kasus lainnya yang tidak dilaporkan. Teranyar, kasus PHK belasan karyawan Indonesia Finance Today (IFT) pada 2016 lalu yang tak dibayarkan pesangon serta gaji terakhir akhirnya berujung ke ranah pidana. 

Jumlah media terus tumbuh, kesejahteraan pekerja media minim, dan selalu dibayangi kasus ketenagakerjaan. Ironisnya, serikat-serikat pekerja tetap sulit tumbuh di perusahaan-perusahaan pers besar nasional maupun daerah. Data terakhir yang dihimpun dari riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen hanya ada 25 serikat pekerja media yang bisa diidentifikasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini terbilang sangat minim, hanya sekitar 1 persen dari jumlah media berdasarkan data Dewan Pers.

Selain itu, perjuangan kelas buruh memerlukan dukungan media alternatif dan komunitas yang lahir sebagai akibat dari monopoli kepemilikan media oleh politikus dan kapitalis yang telah merebut independensi media arus utama. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan penuh terhadap tumbuh kembangnya media alternatif dan komunitas serta berkomitmen menjaga kebebasan pers dari segala bentuk pengekangannya. 

Misalnya, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang represif dan efek samping kebijakan verifikasi (barcode) media oleh Dewan Pers yang merugikan media alternatif, pers mahasiswa, dan media komunitas. Jika kebijakan verifikasi media tidak diubah maka pers Indonesia akan memasuki tahapan terbarunya yaitu korporatisasi pers atau kondisi ketika hanya perusahaan bermodal besar saja yang diizinkan menjadi lembaga pers dan akhirnya memonopoli produk jurnalistik "tepercaya" dengan legitimasi verifikasi (barcode). Oleh karena itu, perlu adanya desakan perubahan aturan badan hukum dalam memverifikasi media serta meminta Dewan Pers melibatkan unsur serikat pekerja dalam melakukan verifikasi faktual berdasarkan Standar Perusahaan Pers terutama terkait pasal yang pro pekerja.

Oleh karena itu, kami mengajak para pekerja industri kreatif dan media untuk bergabung bersama dalam *Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi* atau *SINDIKASI*. Perlu diketahui, *SINDIKASI* merupakan sebuah inisiatif yang digalang pekerja media dan industri kreatif yang memaknai profesinya sebagai kerja kebudayaan untuk secara kolektif mengatasi sejumlah masalah ketenagakerjaan dan berkontribusi pada gerakan sosial yang demokratis secara luas. 

*SINDIKASI* juga mengajak seluruh pekerja kebudayaan untuk merayakan Hari Buruh Internasional 2017 dengan berkumpul pada pukul 8 di Tugu Tani. Dalam peringatan May Day pertama ini, *SINDIKASI* mengangkat "Berserikat Melawan Sekat" sebagai tema besar dengan harapan dapat mempersatukan para pekerja untuk berhimpun dalam serikat yang kebebasannya dijamin oleh undang-undang maupun hukum internasional. 

"Berserikat Melawan Sekat" juga dipilih sebagai tema besar untuk membongkar sekat berupa ilusi yang telah lama tertanam bahwa pekerja kerah putih dan profesional bukan bagian dari kelas buruh. Sekat lain yang harus dihadapi serikat pekerja adalah mengenai status ketenagakerjaan yang semakin jauh dari standar seperti "pekerja mandiri", "freelancer", "part timer", "outsourcing", "magang tanpa upah", dan bentuk hubungan kerja lain yang ditujukan untuk menyamarkan hubungan kerja sehingga merugikan pekerja karena tak mendapat jaminan kerja dan perlindungan sosial. Kondisi ini merupakan dampak buruk sistem pasar tenaga kerja fleksibel yang merupakan penerapan kebijakan neoliberalisme di Indonesia. Selain itu, para pekerja kebudayaan juga harus bersatu melewati sekat perbedaan gender, agama, suku bangsa, orientasi seksual, dan ras agar dapat kuat dalam memperjuangkan hak demokratis berupa hak ekonomi, hak politik, dan hak kebudayaan.

Sampai bertemu di peringatan Hari Buruh Internasional 2017. Hidup para pekerja seluruh dunia!

Ellena Ekarahendy
Koordinator Presidium SINDIKASI‎



Foto: Ilustrasi/ google.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini