Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Demi E-Warong, Telkom dan Himbara Siap Tembus Blank Spot Jaringan Internet

Infrastruktur perbankan dinilai telah cukup memadai dalam merealisasikan target perluasan jangkauan Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 mendatang. 

Rencananya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Wilayah Timur di Hotel Swissbel Makassar, Rabu (27/4). 

"Jaringan empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN sangat luas, saya optimistis perluasan ini tidak akan menemui kendala berarti," ujar Khofifah. 

Khofifah mengungkapkan, hasil pemetaan sementara, saat ini kurang lebih terdapat Outlet sebanyak 18.921 unit, EDC sebanyak 551.485 unit, Agen Bank/ e-Warong sebanyak 137.602 unit dan ATM sebanyak 60.992. 

Belum lagi, pemanfaatan BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi maupun Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia antara lain, Kepulauan Seribu, Maluku, dan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. 

Seluruh infrastruktur tersebut, kata dia, cukup mampu mencover seluruh keluarga penerima manfaat. Meskipun, ia tidak menampik jika masih terdapat daerah terpencil yang mengalami blank spot jaringan internet.

"Penggunaan mesin edc sangat tergantung dengan koneksi internet, untuk daerah yang masih mengalami blank spot kami bersama Himbara dan Telkom berupaya menembusnya dengan penyediaan jaringan dan infrastruktur perbankan," tuturnya. 

Khofifah menerangkan, target pembangunan tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018 menetapkan tingkat kemiskinan 9 -10%, tingkat pengangguran terbuka 5,3 – 5,5% pada rasio gini 0.38. Target ditetapkan mengacu kepada jumlah penduduk miskin sesuai survei BPS pada bulan September 2016 sekitar 27,8 juta jiwa. 

"Saya optimistis target tersebut bisa terpenuhi asalkan sinergi lintas sektoral ini mampu berjalan dengan baik. Bismillah," imbuhnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta dukungan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota untuk mengkoordinasi pelaksanaan PKH di daerah masing-masing, dan juga mensinergikan PKH dengan program bansos lainnya di daerah. 

Hal ini menurutnya sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 26 April 2017 kemarin. Dalam kesempatan tersebut Presiden menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus fokus dan berprioritas 

Kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan menurut Presiden ialah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan. Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai.

"Jadi antara kebijakan pusat dan daerah harus nyambung dan padu sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih cepat dan terukur," terangnya. 

Khofifah menambahkan, PKH memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap pengudangan kemiskinan. Dengan perluasan 3.5 juta KPM ke 6 juta KPM pada akhir 2016 PKH mengurangi kemiskinan 0.8% dan menurunkan kemiskinan 10,7% pada September 2016 menjadi 9,9%. (hasil perhitungan sementara). 

Karenanya, lanjut Khofifah, apabila pola integrasi bansos dilakukan maka dampak bansos PKH yang terintegrasi akan lebih signifikan sebesar -1,9%, dan ketika PKH menjangkau sampai 10 juta KPM, dampak PKH bisa mengurangi kemiskinan sampai -3% (berdasarkan perhitungan Bank Dunia).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat memaparkan pada tahun anggaran 2017, tersedia anggaran untuk bansos sebesar 147 Trilyun untuk 7 program prioritas nasional, yaitu PKH, Rastra, BPNT, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Subsidi Energi (Listrik BBM, LPG). 

Jika semua bansos dapat terintegrasi penyaluranya, kata Harry, maka setiap KPM akan memperoleh bansos sekitar Rp. 750.000,-/ bulan atau memperoleh tambahan sekitar 40% dari pengeluaran minimal konsumsi per keluarga per bulan (Rp. 1.835.000,-). 

"Dengan angka tersebut, KPM akan semakin cepat keluar dari perangkap kemiskinan," tuturnya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini