Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Juni 2017, Semua Penerima Bantuan PKH Tidak Tunai Lagi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan pada bulan Juni  2017 sebanyak 6 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima bantuan sosial secara non tunai. 

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat memantau proses pencairan tahap pertama PKH Non Tunai untuk Kabupaten Sleman di Pendopo Kabupaten Sleman, Sabtu.




"Pada awal 2017 sebanyak 3 juta KPM sudah menerima bansos non tunai, sisanya 3 juta KPM akan menerima non tunai mulai bulan Juni  sehingga 100 persen penerima PKH sudah bisa mengambil uang bansos menggunakan buku tabugan atau  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di agen bank dan e-warong," kata Mensos.


Mensos mengungkapkan metode pencairan bansos non tunai menggunakan buku tabungan serta KKS adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan.  



Melalui sistem penyaluran nontunai dengan  menggunakan KKS, bansos dan subsidi akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat.

"KKS ini dilengkapi dengan fitur saving account dan  e-wallet dimana satu kartu dapat digunakan untuk berbagai program bansos dan subsidi. Seperti PKH, Bantuan Pangan, elpiji , listrik dan sebagainya ," papar Mensos. 

Selanjutnya, penerima manfaat dapat bertransaksi dan mencairkan bansos di jaringan E-Warong KUBE PKH dan agen perbankan yang dikelola oleh masing-masing bank anggota HIMBARA (BNI 46, BTN, BRI, Bank Mandiri). 

Pada Juni , lanjut Mensos, juga akan mulai dicairkan bansos PKH tahap kedua. Besarannya masih sama dengan tahap pertama yakni Rp500.000. 

"Bansos tahap kedua ini cair menjelang lebaran. Tapi saya minta uang PKH bukan untuk beli baju lebaran ya bu. Untuk keperluan sekolah dan beli makanan bergizi. Supaya anak-anak sehat dan cerdas," kata Mensos. 

Bantuan sosial untuk Sleman totalnya mencapai Rp188.080.914.400. Rinciannya untuk PKH non tunai Rp95.240.880.000 untuk 50.392 keluarga. 

Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) sebesar Rp91.258.034.400 untuk 66.534 keluarga. Bantuan Sosial Disabilitas sebesar Rp702.000.000 untuk 234 jiwa, dan Bantuan Sosial Lanjut Usia sebesar Rp880.000.000 untuk 440 jiwa. 

Sehari sebelumnya, Jumat (21/4), Mensos juga membagikan bansos PKH Non Tunai di Kabupaten Rembang.

Bantuan Sosial untuk Kabupaten Rembang Tahun 2017 total sebesar Rp134.952.566.400. Jumlah tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai sebesar Rp38.964.240.000 untuk 20.616 keluarga. Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) sebesar Rp95.880.326.400 untuk 69.904 keluarga. Bantuan Sosial Disabilitas sebesar Rp108.000.000 untuk 36 jiwa. 

"Tahun depan (2018) kita akan memasuki era dimana bansos PKH  diberikan kepada 10 juta keluarga  penerima manfaat. Untuk Rastra, akan diberikan secara non tunai atau dialihkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 10 juta penerima manfaat. Jadi penerima PKH juga akan menerima BPNT," demikian Mensos. (*)

Foto: Humas Kemensos

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini