Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kenduri Nelayan: Menteri Susi Jangan Malu Evaluasi Peraturan Menteri yang Merugikan

Merespon problem nelayan Indonesia yang masih banyak belum tuntas di selesaikan nelayan. Divisi Buruh Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) mengadakan kegiatan "Kenduri Nelayan" dalam rangka meriahkan Hari Nelayan Nasional (HNN) Kamis, 6 April 2017.

Acara tersebut, dihadiri oleh peserta berasal dari nelayan Rembang, Tegal, Cirebon, Pati-Juwana, Brebes, dan mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah STIEAD Ahmad Dahlan Jakarta. Jumlah peserta yang hadir perkiraan 150 orang.

Acara Kenduri Nelayan juga di meriahkan oleh Sanggar Kumis teather kampus STIEAD Jakarta dengan menyanyikan 6 lagu, seperti Ibu Pertiwi, Indonesia Pusaka, Kolam Susu dan Lir Ilir.

Acara kenduri nelayan juga di isi oleh pidato dan testimoni para perwakilan nelayan dan mahasiswa. Yang menarik dari acara ini adalah kritik puisi untuk Jokowi dan Susi Pudjiastuti berjudul "Cantrang" karya Riyono yang juga nelayan.

Yang paling penting adalah penyerahan mandat perjuangan nelayan yang di tandatangani bersama sebagai komitmen perjuangan yang harus di tempuh. Hingga besok juga akan datang ke Komnas HAM RI untuk melaporkan bentuk pelanggaran HAM yang di lakukan oleh Susi Pudjiastuti.

Menurut Sutia Budi sebagai host acara kenduri bahwa: "Kegiatan dilaksanakan untuk peringati Hari Nelayan Nasional (HNN) 6 April 2017. Tujuan kenduri menghibur nelayan yang masih dalam tahap perjuangan. Jadi kita harus dukung," ujar Sutia Budi ditempat acara di Aula KH. Ahmad Dahlan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Nelayan berharap agar aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan memberikan solusi atas polemik aturan yang telah ditetapkan oleh Susi Pudjiastuti.

Mandat tersebut di berikan kepada Muhammadiyah untuk bersama-sama membantu advokasi dan lakukan jihad konstitusi dalam rangka mensejahterakan nelayan.

Menurut Rusdianto Samawa, Perwakilan Front Nelayan Indonesia (FNI) dalam orasinya: "Nelayan harus nyatakan pledoinya ke pemerintah agar bisa di bebaskan dari permen-permen yang selama ini dianggap menyesatkan dan tak berkeadilan. Kalau pemerintah Indonesia sudah tidak mendengar nelayan, maka perlu dilaporkan ke Mahkamah Internasional tentang pelanggaran HAM berdasarkan UU Laut Dunia," tandasnya.

Dalam acara tersebut, juga di launching website nelayan.org untuk kepentingan menggalang gerakan 1 (satu) juta surat gugatan untuk Presiden Jokowi.

Menurut Nanang Qodir el-Gazali yang juga anggota Divisi Buruh Nelayan MPM PP Muhamamdiyah, katakan gerakan 1 juta surat untuk presiden dari nelayan ini merupakan bentuk gugatan terhadap konstitusi Indonesia sendiri agar selalu melindungi nelayan. Jangan membuat nelayan miskin dan tidak menerbitkan aturan-aturan yang macam-macam itu,"ungkap Nanang Qodirel-Gazali tadi malam dalam wawancara di tempat acara (6/4/2017).

Begitu juga perwakilan nelayan, seperti Pak Sumariyono, Ia mengaku baru rezim kali ini merasakan keangkuhan menteri terhadap nelayan.

"Dalam sejarah bangsa ini dan selama saya menjadi nelayan, baru ada menteri yang sangat angkuh dan tak mau diberikan masukan tentang masalah kebijakan yang ia ambil itu salah besar karena tanpa pertimbangan hukum, ekonomi dan sosial," terang Yoyo panggilan akrabnya yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 

Bambang Wicaksana dari Nelayan Rembang dan Pati Juwana, menyoroti masalah tuduhan Susi Pudjiastuti terkait gerakan tuntutannya di lindungi broker, bos-bos besar. "Padahal kalau kita mau bicara fair dan clear buat apa kita menuntut kalau nelayan Indonesia itu telah dipenuhi rasa keadilannya," tuturnya.

"Kalau Susi sendiri telah memenuhi rasa keadilan rakyat dan nelayan, lalu mana yang dia penuhi, kebijakan apa yang di terbitkan untuk lindungi nelayan?. Kita bukan tidak mau mentaati aturan, kami ini nelayan pesisir dan tidak berkelas seperti Susi," tutupnya

Lebih lanjut, Rusdianto mendesak Presiden dan Menteri Susi segera membatalkan sejumlah peraturan menteri (Permen) yang menaniaya nelayan.
"Substansi lain yang menjadi capaian kita memberi pemahaman yang baik kepada rakyat, menghimbau kepada pemerintah baik presiden Jokowi maupun menteri KKP RI Susi Pudjiastuti agar segera merevisi atau membatalkan seluruh permen yang dianggap tak cocok dengan nelayan Indonesia," ungkapnya saat usai pidato di depan Nelayan seluruh Indonesia di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat.

Selain itu, Ia juga meminta menteri agar jangan malu mengevaluasi kebijakan yang salah sebelum banyak hal yang melanggar hukum. 

"Ayo perbaiki, jangan ngeyel dan perhatikan nelayan sepenuhnya. Program relokasi juga tak nampak bagus, tender pengadaan kapal di KKP, serta termasuk penyajian data update seluruh potensi laut, ikan, udang dan lainnya, agar jangan memakai data-data 2014 - 2015 atau 2016. Walaupun merujuk tidak masalah, tapi harus update tahun 2017," terangnya dengan jelas di sela - sela acara.

"Coba hitung nilai tukar nelayan sendiri tahun 2017. Menurut BPS menunjukkan bukan karena kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi karena masyarakat sendiri secara umum beralih ke ikan teri dan tongkol karena murah. Hal seperti ini di KKP RI harus update terus," protesnya.[]

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini