Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Penerima Bantuan PKH Bertambah Jadi 10 Juta, Begini Pola Penyalurannya...

Kementerian Sosial menyiapkan roadmap (peta jalan-red) perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 mendatang. 

Rencananya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

"Peta jalan kita siapkan bersama Kementerian BUMN, mengingat dalam penyalurannya Kemensos bekerjasama dengan sejumlah Bank BUMN seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN," ungkap Khofifah, Jumat (7/4).

Khofifah menerangkan, peta jalan tersebut mencakup apa saja yang perlu disiapkan dalam menjangkau 10 juta KPM. Mulai dari anggaran, data penerima manfaat, tenaga pendamping, infrastruktur perbankan, hingga sebaran agen bank yang menjadi ujung tombak penyaluran bantuan sosial PKH. 

Gerak cepat ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Kabinet Paripurna 4 April lalu. Dalam rapat yang membahas pagu indikatif RAPBN 2018 tersebut, Presiden menyampaikan sembilan arahan dimana dua di antaranya terkait subsidi untuk masyarakat ekonomi terbawah dan mengawal jalannya PKH yang kini sedang berjalan. 

"Butuh persiapan matang agar PKH dan BPNT benar-benar tepat sasaran, terlebih dengan jumlahnya yang terus meningkat," imbuhnya. 

Perluasan PKH dan BPNT kata dia tidak hanya bagi penerima manfaat saja, melainkan dari segi jumlah kebupaten, kecamatan, serta penerima dalam satu kecamatan yang sama. PKH nantinya akan menyasar kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan, pinggiran, serta perbatasan Indonesia. 

Khofifah menjelaskan, program PKH adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Tidak sekedar keluar dari jurang kemiskinan, namun juga lebih mandiri dan berdaya. Saat ini, PKH menjadi program paling efektif dan ampuh mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 750.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). 

"Artinya dengan jangkauan 6 juta KPM dari sebelumnya yang hanya 3,5 juta PKH mampu berkontribusi besar dalam penanggulangan kemiskinan," imbuhnya. 

Apalagi, lanjut dia, jumlah KPM semakin ditambah dan program PKH diintegrasikan dengan program subsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain seperti kesehatan, pendidikan, subsisi pupuk, listrik, elpiji, dan lain sebagainya. 

Selain itu, tambah Khofifah, perluasan PKH ini akan berimplikasi positif terhadap target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang. 

"Saya optimistis langkah ini mampu menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan lebih besar lagi. Insya Allah Indonesia bisa lebih sejahtera di tahun-tahun mendatang," tuturnya. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini