Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Sumbangan PDB Turun, Kementan Justru Klaim Pertanian Menggeliat. Maksudnya?

Sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 25 tahun terakhir menurun dari 22 persen menjadi 13 persen. 

Dr Lutful Hakim dari Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertanian mengatakan ini merupakan hal yang wajar trend jangka panjang 25 tahun, karena Indonesia sedang mengalami transformasi struktural dari agraris menuju negara industri.  Pada beberapa negara maju manapun, dulunya ekonomi ditopang dominan dari sektor agraris dan berangsur semakin maju digantikan sektor industri dan jasa.

"Transformasi struktural pembangunan pertanian menuntut kontribusi subsektor on-farm menurun secara prosentase namun subsektor off-farm meningkat melalui program hilirisasi, sehingga secara agregat tentu kontribusi sektor pertanian akan tetap tinggi," kata Lutful di Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurutnya, bicara jangka panjang, masalah terkait konversi lahan, SDM, pasca panen dan hilirisasi, maupun struktur pasar, juga diselesaikan sesuai pentahapan dan skala prioritas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengarahkan membangun pertanian harus berorientasi jangka panjang, tanpa melupakan penyelesaian jangka pendek.

"Saat ini sudah diterbitkan Roadmap Jangka Menengah dan Panjang dengan Visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045.  Membangun harus berdasar skala prioritas dengan fokus 2015 hingga 2019 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui kedaulatan pangan dan kesejahteraan. Selanjutnya pada 2020-2024 Indonesia sudah memasuki tahapan menuju negara industri dengan kelas Upper Middle Income dan selanjutnya hingga akhirnya menjadi negara kelas high income dan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045," ungkap Lutful.

Ia menjelaskan berkaitan dengan lahan, data BPS lahan sawah beririgasi tahun 2015 seluas 4,75 juta hektar, tidak benar disebutkan sawah irigasi hanya 50.000 hektar.  Seiring perkembangan ekonomi, kebutuhan lahan untuk industri, perumahan dan lainnya sehingga terjadi konversi lahan, pemerintah mengendalikan laju konversi sawah dengan menerapkan Undang-Undang 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan 5 Peraturan Pemerintah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur/terlantar maupun tiap tahun mencetak sawah baru.

"Berkaitan dengan anggapan akan swasembada baru tercapai 2020 pun tidak benar, karena tahun 2016 pun sudah swasembada," tegasnya.

Data BPS menyebutkan tahun 2016 produksi padi mencapai 79 juta ton GKG setara 46 juta ton beras melebihi kebutuhan konsumsi 33 juta ton.  Buktinya, tahun 2016 tidak ada impor beras medium, bahkan telah ekspor beras ke Papua Nugini, bantuan beras ke Srilanka 5.000 ton dan akan ekspor ke Malaysia. 

"Stok cadangan beras kini 1,9 juta ton cukup aman sampai 8 bulan ke depan belum ditambah stok dari hasil panen raya, telah mengonfirmasi posisi sudah swasembada," ujar Lutful.

Lebih lanjut, Lutful menjelaskan kinerja swasembada pangan juga dapat dilihat dari capaian pada tahun 2016 bahwa Indonesia tidak impor cabai segar, tidak impor bawang konsumsi dan pada 2017 tidak impor jagung untuk pakan.  Selanjutnya berdasarkan roadmap, maka pencapaian swasembada gula konsumsi akan diselesaikan tahun 2019, kedelai pada 2020, gula industri pada 2023, daging sapi pada 2026 dan seterusnya. 

Ada beberapa kebijakan strategis dalam kerangka solusi jangka menengah dan panjang telah dilakukan Menteri Pertanian Amran. Pertama, modernisasi dengan mekanisasi dilakukan besar-besaran. Ini menunjukkan upaya transformasi dari pola manual konvensional menjadi berteknologi serba mesin yang lebih efisien, cepat dan berkualitas.  

"Proses modernisasi ini diikuti program peningkatan kapasitas SDM, membuka lapangan kerja dan peluang usaha di hilir dan off-farm.  Industrialisasi di pedesaan dengan pengolahan hasil, baik skala rumah tangga/UKM dan skala besar terbukti menciptakan nilai tambah dan memutar ekonomi, namun dalam statistik PDB dicatat sebagai kontribusi dari sektor industri pengolahan, bukan sektor pertanian," sebut Lutful.

Kedua, Menteri Pertanian memberi berbagai kemudahan investasi melibatkan BUMN, Swasta Dalam dan Luar Negeri mengembangkan komoditas komersial orientasi ekspor, membangun pola kemitraan, sehingga petani sekitar terlibat aktif dan menikmati manfaat.  Contoh pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) telah terbukti meningkatkan kesejahteraan para petani plasma.  Investasi tidak memproduksi produk primer tetapi sampai produk hilir dengan nilai tambah yang besar, ini juga dicatat PDB dari kontribusi industri pengolahan. 

"Artinya, semakin ke depan sektor pertanian tetap tumbuh pesat, namun kontribusinya menurun seiring berkembangnya kontribusi sektor industri," terang Lutful.

ketiga, sesuai arahan Presiden RI membangun dari "pinggiran", maka Menteri Pertanian Amran mewujudkan lumbung pangan di wilayah perbatasan serta membuka isolasi daerah pedalaman sebagai jembatan bagi penduduk miskin untuk akses terhadap dunia luar, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik.  Berbagai studi menyebutkan pembukaan aksesibilitas dan infrastruktur bagi daerah terisolir akan berdampak mereka giat berproduksi dan lebih sejahtera.

"Keempat, membangun pangan organik berteknologi berkelanjutan, biaya tidak berbeda dengan usahatani konvensional, namun hasilnya signifikan menciptakan value added dan income yang tinggi.  Menteri Pertanian Amran telah menggalakan padi organik di banyak wilayah dan permintaan ekspor beras organik sangat tinggi," ujarnya.

Ke-lima, lanjut Lutful, regulasi yang digencarkan Amran sangat efektif berdampak nyata menyelesaikan sumbatan di lapangan. Regulasi pengendalian impor telah direspon pelaku usaha meningkatkan kapasitas pabrik guna menyerap produk petani. Kebijakan mendorong ekspor telah menggerakan pelaku usaha memproduksi dan memasarkan produk berdaya saing. Regulasi Harga Atas dan Harga Bawah telah memberikan jaminan pasar dan harga bagi petani dan konsumen. Kebijakan Penunjukkan Langsung untuk penyediaan benih dan pupuk serta e-katalog Alsintan telah berdampak pada kualitas dan tepat waktu penyediaan agro-input.

ke-enam, masalah tata niaga dan rantai pasok.  Memang tidak mudah merombak struktur pasar yang telah ada. Program telah dilakukan yakni, Serap Gabah Petani (Sergap) telah memotong rantai pasok, stabilisasi harga gabah petani dan stock beras meluber. Membangun Toko Tani Indonesia (TTI) telah memotong rantai pasok, membeli produk petani harga wajar dan menjual ke konsumen lebih murah.  Bekerjasama dengan BPKP, KPK, Polri, Kejagung dan KPPU, hasilnya telah menangkap  40 pengoplos pupuk dan pupuk palsu, menangkap pengoplos beras, KPPU menindak kartel daging sapi dan ayam, Barekrim menangkap tengkulak yang memainkan harga cabai rawit, maupun Badan Karantia Pertanian telah menangkap dan memusnahkan berbagai produk pangan impor ilegal.

"Ke depan akan terwujud struktur pasar yang bersaing dan berkeadilan, dimana petani ada jaminan harga dan pasar, middleman mendapat normal profit dan konsumen tersenyum dengan harga wajar," demikian pungkas Lutful.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini