Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Aceh Tengah Kembangkan Kota Layak Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (DP3A), melakukan pengembangan kota layak anak di kabupaten Aceh Tengah, Rabu (17/5/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Drs. Syarbaini, M.Si selaku Sekretaris DP3A Aceh, mengatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menekankan  kepada seluruh SKPK di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Aceh karena ini adalah menyangkut terhadap perlindungan anak di kabupaten. "Seharusnya di setiap satuan kerja perangkat daerah kabupaten harus betol-betol dijalankan oleh setiap SKPK tersebut," kata dia.

Syarbaini, menambahkan bahwa hal ini harus dikembangkan oleh setiap SKPK Aceh tengah untuk menuju kota layak anak. Ia berharap Bupati bisa mengeluarkan aturan yang mengikat untuk mengatur kota layak anak.

Taufik Riswan, Fasilitator Advokasi pengembangan Kota Layak Anak (KLA) berharap kepada SKPK di kabupaten Aceh Tengah bisa mengembangkan kota layak anak. Untuk sosialisasi tentang KLA juga di atur dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

"Nah tidak salahnya jika satuan kerja perangkat daerah kabupaten untuk menutup ruang dalam mencegah maraknya kekerasan terhadap anak dan diskriminasi terhadap anak," jelas Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak (KAPHA) ini.

Taufik, menjelaskan didalam Konvensi Hak Anak (KHA) mengatur 8 Kluster, 3 Kluster bersifat umum dan 5 Kluster operasional hak-hak dasar anak diantaranya adalah; 

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya 
4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 
5. Perlindungan khusus.

"Tidak menutup kemungkinan bagi SKPK Aceh tengah dalam melakukan kota layak anak. Karena semua SKPK memiliki program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dan aturan undang-undang serta kebijakan sangat jelas mengintruksikan kepada kita semua, menjelaskan di hadapan Sekda Aceh tengah dan seluruh SKPK Aceh tengah," imbuhnya.

Sekda Aceh Tengah, Karimansyah, SE, MM, mengatakan sangat menyambut baik program pengembangan kota layak anak ini demi menciptakan generasi yang bermartabat di Aceh Tengah. "Dan kami SKPK Aceh tengah dalam waktu dekat akan melakukannya dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

"Dan kita mendukung SKPK Aceh Tengah nantinya untuk melakukan kota layak anak. Demi menciptakan Aceh Tengah yang aman dan tentram bagi anak, ini bukan hanya perhargaan yang harus dikejar tetapi rasa tanggung jawab kita selaku pemerintah untuk menjaga generasi - generasi yang kreatif dan berkualitas," imbuhnya.


Ikbal Ramzani

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini