Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Bareskrim Bongkar Perdagangan Manusia Berkedok Visa Umroh

Tak ada yang bisa membantah lagi bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terbesar di dunia. Sebabnya, manusia dijadikan komoditas serupa benda yang hanya dihargai oleh uang semata. Bukan dihargai sesuai kemanusiaannya. Untuk itu, jerat hukum tanpa kompromi akan diterapkan.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto menyatakan hal itu, di Gedung sementara Bareskrim Polri, Rabu (17/05/2017).

Ari menegaskan terkuaknya TPPO oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memperlihatkan bahwa telah terjadi pengabaian HAM oleh oknum dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

"Masih banyaknya PPTKIS dan Perorangan yang bekerjasama dengan oknum di Kedutaan Saudi Arabia untuk mendapatkan visa cleaning service, visa ziarah, visa umroh dan visa kunjungan yang disalahgunakan menjadi TKI untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ini tentu pelanggaran HAM berat," tegas Ari.





Bukan hanya itu, keterlibatan klinik kesehatan yang membantu proses pemberangkatan dengan memberikan persyaratan kesehatan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU Kesehatan, memperlihatkan kelindan dari TPPO ini.

"Jejaring yang berkelindan dan seolah-olah rumit itu kini sudah tak bisa dikompromi lagi. Kami telah menjerat mereka tanpa kompromi yaitu mengusut aset para tersangka, dalam arti menjerat juga melalui regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Semua karena ini merupakan masalah kemanusianan, bukan sekedar masalah hukum belaka," katanya.

"Di sisi lain, ada supply and demand yaitu peningkatan kebutuhan TKI bahkan sejak pemberlakuan moratorium gaji TKI Ilegal (TKI kaburan-red) meningkat 2-3 kali lipat. Ini juga jadi bagian perhatian pemerintah menuntaskan TPPO sejenis ini," tambah Ari. 

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Herry Nahak menyatakan bahwa terkuaknya kejahatan manusia yang mengorbankan 80 WNI itu merupakan hasil kerjasama dengan berbagai pihak. Seluruh korban TPPO itu telah dikorbankan oleh berbagai oknum dan perusahaan yang patut mendapat sanksi tegas.
"KBRI di Riyadh, misalnya, telah menginformasikan bahwa ada 286 WNI yang berangkat Umroh tapi tidak kembali pada tahun 2016. Kini telah berhasil dipulangkan sebanyak 69 WNI yang menyalahgunakan visa Umroh untuk bekerja di Saudi Arabia. Selain menyalahgunakan visa Umroh, ada 68 TKI yang telah dikembalikan ke Indonesia karena penyalahgunaan Visa Cleaning Service tapi di sana justru menjadi Asisten RT di Saudi Arabia," ujar Herry.

Tidak hanya itu, terdapat 39 WNI yang telah diselamatkan oleh KBRI Kuala Lumpur di Bandara KLIA yang diduga akan diberangkatkan ke Timur Tengah dengan Non Prosedural. Berikutnya, ada 6 WNI yang terlantar di Colombo yang akan bekerja ke Saudi Arabia dan 11 WNI yang harus dipulangkan dari Lebanon karena tidak mau bekerja di Syria. Selanjutnya informasi dari Mensos RI terkait adanya pengiriman TKI illegal melalui perbatasan Sebatik Kab. Nunukan Kaltim, perbatasan Entikong Kalbar, Batam dan jalur tikus lainnya. 

Ini sesuai dengan data lain yang juga telah menyebutkan bahwa total keseluruhan WNI overstay hingga 2015 sebanyak 588.075 individu.

"Saudi Arabia merupakan magnet tersendiri bagi TKI terutama yang Muslim yaitu untuk bisa bekerja (menjadi TKI-red) sekaligus juga bisa melaksanakan umroh atau haji. Selain itu, TKI di Arab Saudi dianggap sebagai pekerja yang mempunyai etos kerja tinggi dan dianggap multi talenta. Ini menggiurkan. Sayangnya disalah-gunakan oleh para oknum," sambung Herry.

Kasatgas TPPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Ferdy Sambo menyebutkan bahwa dari seluruh kasus yang terungkap itu, 10 tersangka sudah terjerat regulasi yang terproses tanpa kompromi.

"Kasus-kasus itu berangkat dari banyak titik pelanggaran. Mulai dari penyalahgunaan visa, penipuan dengan janji bekerja di luar negeri, pemberangkatan secara ilegal hingga fakta travel umroh yang bekerjasama dengan pelaku untuk menggunakan fasilitas Umroh tapi tidak kembali dan bekerja. Sebutannya Umroh Sandal Jepit. Hingga saat ini, 10 tersangka sudah kami jerat dan diproses tanpa kompromi," pungkas Ferdy.‎ (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini