Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Dosen IPB: Permen dan PP era Jokowi Anti Poros Maritim?

Untuk menjadikan Indonesia sebagai  poros maritim dunia seyogyanya secara internal Bangsa Indonesia melakukan pembenahan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebab bangsa yang kuat karena rakyat yang kuat pula.  

Percepatan program pembangunan perikanan terpadu perlu dilakukan melalui kebijakan perikanan yang pro rakyat dan pro lingkungan untuk menuju keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan itu sendiri.  Berkelanjutan disini dimaksudkan bukan memberhentikan kegiatan perekonomian dibidang perikanan melainkan bagaimana kegiatan ekonomi rakyat (nelayan) mendapatkan keuntungan maksimum dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan (sustainability) yang bisa bersaing di pasar global. 

Agar bisa bersaing di pasar global dan mendukung permintaan produk perikanan serta  industrialisasi perikanan diperlukan produksi hasil tangkapan dan bahan baku perikanan yang cukup.  Pemenuhan permintaan dan bahan  baku untuk industrialisasi perikanan ini dapat diperoleh dari hasil tangkapan dan budidaya perikanan. Permasalahannya bagaimana usaha perikanan tangkap dan budidaya dapat memenuhi permintaan produk perikanan   dan kebutuhan bahan baku untuk industrialisasi perikanan?

Sejak akhir tahun 2014 telah dikeluarkan kebijakan pengelolaan perikanan yang cenderung menghambat usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun Budidaya. 

Kebijakan yang cenderung menghambat tersebut antara lain :

1. PERMEN KP No.  56/PERMEN-KP/2014 tentang penghentian  sementera (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah memberhentikan  pengusaha dalam negeri untuk berusaha didalam negerinya sendiri dengan dalih pengusaha Indonesia semua "maling". Sebanyak 753 kapal (dari 1.132 kapal) yang sdh dianggap white list yang diumumkan pada Bulan Juni 2016 oleh KKP, akan tetapi hingga hari ini kapal-kapal tsb  tidak juga bisa beroperasi meskipun sesungguhnya permen ini sudah berakhir. 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang penghentian kegiatan alih muatan (transhipment) tidak mendukung usaha penangkapan ikan. Ikan adalah produk yang perishable (mudah busuk) perlu ditangani dengan baik pasca penangkapan  agar tingkat kesegaran ikan terjaga dan harga jualnya tidak jatuh. Alih muat diperlukan untuk kapal penangkapan ikan dengan jumlah hari melaut yang lebih panjang karena wilayah penangkapannya lebih besar dari 12 mil laut atau di daerah ZEEI atau bahkan laut lepas.  Akibat permen ini pula kapal angkut ekspor ikan kerapu hidup hasil budidaya di 10 propinsi   pun kena imbasnya 

3. Peraturan Mentri  Nomor  01/PERMEN- KP/2015 tentang pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting  yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 18/MEN-KP/I/2015.  Selama ini ukuran lobster yang dijual tergantung pembeli. Mayoritas kepiting soka yang di budidayakan masyarakat nelayan di Balikpapan hanya berukuran 50-120 gram (dalam aturan ini minimal 150 gram) sehingga banyak stok kepiting soka yang tidak bisa dipasarkan. 

4.  Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan   Nomor 02/PERMEN-KP/2015, mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara  Republik  Indonesia (WPP NRI).  Permen ini melarang 17 alat tangkap salah satunya adalah Cantrang dengan dalih bahwa alat tangkap ini tidak ramah lingkungan. Perihal ramah atau tidaknya suatu alat tangkap baik alat tangkap aktif maupun pasif tergantung pada bagaimana alat tangkap itu dioperasikan.

Jika dioperasikan sesuai dengan peraturan yang ada maka isu tdk ramah lingkungan ini bisa diatasi. Misalnya ukuran mata jaring yang digunakan, panjang jaring, lebar jaring, dimana dioperasikam dan sebagainya kaitannya dengan operasional penggunaan jaring. Untuk membuat aturan penggunaan alat tangkap yang up to date perlu kajian yang dapat dikerjasamakan oleh pemerintah dengan universitas (akademisi).

Berdasarkan kajian yang kami lakukan di Jawa Tengah pelarangan alat tangkap Cantrang akan menimbulkan dampak ekonomi sebesar Rp 1.9 Trilyun per tahun dikaji  dari kehilangan pendapatan dan dampak sosial Rp 1.5 Trilyun per tahun dikaji  dari kehilangan pekerjaan nelayan/masyarakat. Kemudian Permen ini direvisi menjadi Permen No. 71/2016 tentang jalur penagkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan. 

Keluarnya permen ini pun tidak memberikan solusi yang baik dan saat ini kembali mencuat karena banyaknya nelayan yng ditangkap dilaut karena tidak sinkronnya kebijakan yang telah dibuat. Akibat pelarangan ini pula terancam 16 pabrik surimi tutup dan dapat kehilangan manfaat  sebesar Rp 2.1 Trilyun per tahun. 

5. Peraturan Pemerintah No 75/2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan.  Kebijakan-kebijakan ini didukung pula oleh SK Dirjen perikanan tangkap No. B 1234/DJPT/F1.410.D4/31/12/2015 tentang pembatasan ukuran GT pada SIUP/ SIPI/ SIKPI.  PNBP perikanan terdiri dari non sumberdaya dan sumberdaya.  

PNBP ini adalah salah satu bentuk kontribusi Sektor Perikanan terhadap perekonomian nasional.  Pungutan PNBP dari sumberdaya salah satunya adalah Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dilakukan diawal atau tidak berdasarkan hasil tangkapan riil.  Dapat terjadi kegagalan kebijakan pemerintah dan fenomena pemburu rente (rent seeker) jika pengawasan terhadap pemerintah tidak dilakukan. 

Jika nilai PNBP naik saat ini itu hanya kenaikan nilai nominal saja akibat tarif PNBP yang naik sepihak hingga mencapai 10 kali lipat. Sementara itu pungutan dimuka tidak fair dilakukan. 

Dari 5 point di atas pertanyaan besarnya adalah apakah kita mampu menjadi poros maritim dunia? Perlu pengelolaan yang baik terhadap sumberdaya ikan itu sendiri dan sumberdaya manusianya. Kedua ini harus berjalan seimbang melalui pengendalian pemanfaatan bukan pelarangan. 

Pengendalian pemanfaatan dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah upaya penangkapan, mengawasi operasional penangkapan yang ramah lingkungan, rezim access menjadi limited entry atau closed seasion, dan menentukan zonasi wilayah penangkapan berdasarkan ukuran kapal misalnya. Belajar dari negeri Sakura dengan potensi laut yang sangat kecil mereka berhasil mengelola lautnya dengan melibatkan koperasi yang berperan sebagai lembaga yang mengawasi operasional di lapangan. Australia, China, Filifina dan Malaysia menggunakan pukat kantong (seine net), dimana cantrang termasuk  dalam kategori alat tangkap ini.  

Tujuan  keberlanjutan bukan saja ditinjau dari keberlanjutan sumberdayanya  melainkan juga bagaimana kesejahteraan  masyarakat (nelayan) bisa tercapai. Oleh karena  itu dua hal ini tidak bisa dipisahkan.

Dr. Nimmi Zulbainarni
Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN)
Resouces Economist


Foto: KKP

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini