Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

FUAS: Pemerintah Harus Serius Tanggapi "Kiamat" di Manggamat

Bencana banjir di Menggamat mulai kerap datang setelah beberapa perusahaan tambang beroperasi seperti, PT Multi Mineral Utama (MMU) dan PT Beri Mineral Utama (BMU). Berdasarkan laporan baik media lokal dan nasional, sejak tahun 2010, PT MMU yang diberikan izin mengeksploitasi bijih emas beserta mineral yang lokasi persisnya di Krueng Kluet dengan luas areal total 5.000 hektare (ha).

Sementara Izin Usaha Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan pada 6 Januari 2010 yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun atau sampai 7 September 2027. Izin yang diberikan untuk areal seluas 1.000 ha. Namun, PT MMU sebagai pemegang lisensi tak mau mengeksploitasi sendiri. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada 16 Desember 2011, mereka membuat surat perjanjian kerja sama dengan PT Beri Mineral Utama (BMU). 


Kecewa dengan sikap apatisnya pemerintah daerah, Sekretaris Jenderal (SekJend) Forum Ukhuwah Aceh Selatan (FUAS), Riri Isthafa Najmi, S. Pd melalui pers rilisnya kepada media mengatakan bahwa sangat prihatin dengan kondisi yang dialami kampung halamannya. Riri kecewa terhadap pemberian izin dan penanggulangan bencana alam yang terkesan lamban tersebut. Apalagi daerah tersebut merupakan Kawasan Eksosistem Leuser (KEL), salah satu wilayah konservasi yang sangat penting.


Tindakan terhadap dikeluarkannya izin oleh pemerintah setempat, sangat merugikan bagi masyarakat dengan beroperasinya beberapa perusahaan-perusahaan besar ini dan sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Kluet Tengah tersebut.


"Ya, sangat jelas! Tindakan ini sangat merugikan masyarakat setempat. Kita tidak tahu kapan bencana yang lainnya akan menyusul. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah daerah seharusnya memikirkan matang-matang terhadap solusi dan bagaimana penanganannya terhadap wilayah pedalaman Kabupaten Aceh Selatan yang kerap kali diancam bencana alam." Ujar SekJend FUAS tersebut.


Bencana alam yang sering mengintai masyarakat sekitar Kecamatan Kluet Tengah bukan hanya sekali ini saja malahan sudah sangat sering terjadi tetapi hal ini mengapa dibiarkan begitu saja. Banyak para pihak yang tidak setuju dengan kehadiran perusahaan tambang tersebut. Oleh sebab itu warga sering mendatangi kepala desa dan memberi laporan ketika bencana melanda pemukiman warga.


Pemerintah terkesan sangat lamban terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana alam di Aceh Selatan. "Tidak bisa dibiarkan hutan dan sungai Aceh Selatan, khususnya Kluet itu rusak akibat perusahaan yang tidak memiliki rasa tanggungjawab dan mementingkan kepentingan pribadi. Persoalan ini timbul juga akibat Pemerintah Aceh Selatan tidak serius (lambat) dalam menanggulanginya (bencana alam). Disebabkan proses yang mudah saat mengeluarkan izin pertambangan, sementara lokasi pertambangan khususnya perusaahaan   tersebut jelas terletak di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Kawasan tersebut adalah salah-satu kawasan yang dilindungi oleh berbagai pihak berwenang," Tegas pemuda asal kluet tersebut.

Riri menambahkan, jika sebenarnya pemeritah sudah mengetahui tentang keberadaan pertambangan di kawasan yang dilindungi tersebut, maka FUAS Aceh Selatan sangat menyayangkan sikap Pemkab. Aceh Selatan yang terkesan membiarkan kawasan tersebut dirusak oleh kepentingan perusahaan (kelompok tertentu) dari pada tangungjawab sebagai pemimpin terhadap kepentingan dan keberlangsungan masayarakat banyak.

"Solusinya adalah jika pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak berperan atau tidak dapat menangani masalah bencana yang ada di Kluet Tengah, maka solusinya adalah dengan mencabut izin kerja perusahaan tersebut. Ini merupakan sebuah upaya dan solusi untuk mengurangi becana alam yang berefek terhadap masyarakat." Imbuh Riri


FUAS Aceh Selatan meminta kepada pemerintah setempat (Bupati T. Sama Indra) untuk mencabut izin perusahaan yang beroperasi di kawasan manggamat tersebut. "Kami seluruh masyarakat Aceh Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mesti serius dalam memerangi perusahaan tambang yang tidak menguntungkan dan sangat merugikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Kami mengharapkan pemerintah mencabut segera izin operasional perusahaan tambang yang ada di kawasan Kluet Tengah tersebut. Kata Riri, Sekjend FUAS yang juga putra Kluet, Kabupaten Aceh Selatan.

Riri Is‎thafa Najmi

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini