Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Laporan Keuangan Kemensos Berbalik 180 Derajat, dari Disclaimer Jadi WTP

Setelah tahun sebelumnya disclaimer, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan pendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2016. 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, prestasi ini merupakan lompatan besar kementerian yang dipimpinnya. Pada umumnya, kata dia, setelah disclaimer naik setingkat menjadi WDP ( wajar dengan pengecualian), baru setelah itu naik setingkat lagi menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

"Ini menjadi target Kemensos, mengingat LKPP 2015 lalu Kemensos mendapat predikat _disclaimer_ . Alhamdulillah berkat kerja simultan di dukung tim task force kemensos ahirnya target WTP dapat tercapai," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5). 

"Pemberian opini WTP ini diharapkan dapat memotivasi jajaran Kemensos untuk mempertahankan sistem pengelolaan dan pemanfaatan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel," tambahnya. 

Khofifah mengungkapkan, bagi Kementerian Sosial status WTP merupakan prestasi yang sangat kami syukuri sekaligus membanggakan. Penilaian ini, kata dia merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi penggunaan APBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Menurut Khofifah, dengan predikat WTP, artinya Kemensos bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan pemerintah secara transparan dan akuntabel. 

Khofifah mengatakan, WTP menjadi penting bagi Kementerian Sosial, mengingat tahun 2018 alokasi keuangan untuk bantuan sosial akan ditambah. Sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

"Bagaimana Kementerian Sosial dipercaya masyarakat menyalurkan Bansos sebesar itu jika kami memperoleh predikat bukan WTP," tuturnya.

Menurut Khofifah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidaklah mudah. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, mengingat uang tersebut adalah milik masyarakat. 

Khofifah menerangkan, beban dan tugas yang diemban Kemensos tidak ringan. Mengingat kementerian yang dipimpinnya mendapat tugas untuk mengentaskan kemiskinan dengan program yang langsung menyasar penerima manfaat by name by addres.

"Angka kemiskinan sangat fluktuatif. Bisa jadi hari ini dia sejahtera, namun karena terkena bencana tiba-tiba jatuh miskin. Disitulah tantangannya. Apalagi jenis permasalahan kesejahteraan sosial sangat banyak," paparnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang sudah memberikan masukan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan yang baik. 

"Kami bertekad menjaga predikat WTP ini untuk dipertahankan Kementerian Sosial pada tahun- tahun yang akan datang. Amiin," imbuhnya. 

Seperti diketahui, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Bogor, Selasa (23/5). Sekitar 74 kementerian/lembaga (K/L) atau 84 persen mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 8 K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sementara itu, terhadap 6 K/L lainnya, BPK disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini