Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Mensos Pastikan Kesiapan PKH Non Tunai untuk 6 Juta Penerima

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen pemerintah memberikan layanan terbaik kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), untuk itu pihaknya turun ke berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka memastikan kesiapan penyaluran Program Keluarga Harapan secara Non Tunai kepada 6 (enam) juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Juni 2017.

"Total jumlah penerima PKH pada tahun 2017 adalah 6 juta KPM. Pada November 2016 sebanyak 1, 2 juta dan pada Maret 2017, sebanyak 3 juta KPM telah menerima bansos secara non tunai. Pada Juni tahun ini juga, seluruh KPM akan menerima PKH secara non tunai. Hal ini kami lakukan mengingat kesiapan Kemensos maupun HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) sudah semakin baik dan mumpuni untuk memberikan layanan non tunai," terang Mensos kepada wartawan usai meninjau penyerahan bansos PKH non tunai di Pendopo Kota Banjarmasin, Minggu petang (7/5).

Dikatakan Mensos, perluasan penerima bantuan sosial secara non tunai dari 3 juta KPM menjadi 6 juta KPM bukan hal sederhana. Jumlah tersebut sangat besar dan cakupannya sangat luas. Bersama HIMBARA yang memiliki jangkauan di seluruh Indonesia, Mensos berharap target penyaluran secara non tunai untuk seluruh penerima PKH dapat terpenuhi pada Juni 2017. 

"Saya berkeliling ke berbagai daerah untuk cek kondisi lapangan dan memastikan kesiapan agen dari 4 bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). Masyarakat harus mendapatkan akses yang mudah dalam mencairkan bansos di agen bank serta mendapatkan edukasi tentang dunia perbankan sehingga harus betul-betul cukup sumber daya serta infrastrukturnya," papar Khofifah. 

Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan, Mensos meninjau langsung proses pencarian bansos non tunai di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin yang keduanya menggunakan jaringan perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di kedua titik lokasi pencairan bansos ini, Mensos melihat Agen Bank BRI yang dikenal dengan BRILink dalam memberikan layanan kepada ibu-ibu penerima PKH. Berdasarkan data BRI, total bansos PKH yang akan disalurkan BRI pada tahun 2017 adalah sebanyak 850.088 KPM dengan nilai bantuan setiap KPM sebesar Rp1.890.000 per tahun. Para penerima PKH dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bertransaksi di 10.628 unit kerja konvensional, 23.125 jaringan ATM BRI, dan 97.597Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Khofifah menambahkan, penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos, harus mengantre lama karena waktu pengambilan bersamaan, maka kini dengan era baru pencairan bansos melalui non tunai dengan sistem perbankan akan terlayani jauh lebih baik lagi. Ketika berbasis perbankan dan diberikan non tunai maka manfaat yang dirasakan KPM adalah mereka punya KKS yang punya vitur _saving account_ sehingga bisa menabung, lalu vitur _e-wallet_ yang memungkinkan KPM mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  

"Ini adalah sejarah yang patut kita catat. Betapa kini warga prasejahtera yang menjadi penerima PKH mulai mengenal perbankan, bisa menabung karena punya  buku tabungan dan KKS yang bisa digunakan akses ke  ATM. Sewaktu-waktu mereka perlu uang tinggal mencairkan ke ATM atau  agen bank atau e-warong terdekat, ada BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi maupun Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, di Solo bahkan sudah ada e-Warong Mobile menjangkau KPM yang tinggal jauh dari lokasi e-warong atau agen bank. Intinya pemerintah secara bertahap ingin memberikan layanan terbaik kepada KPM. Memperlakukan mereka seperti layaknya nasabah prioritas," paparnya. 

Sementara itu di Kabupaten Tanah Bumbu, Mensos menyerahkan total bantuan sosial pada 2017 sebesar Rp19.995.472.400 terdiri dari bantuan PKH untuk 3.050 KPM, Beras Sejahtera (Rastra) untuk 10.339 keluarga dan bansos Lanjut Usia untuk 25 jiwa. Penyerahan bantuan ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, bertempat di Lapangan Bola Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu (7/5). Kehadiran Presiden ini merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Lintas Nusantara yang dilakukan bersama sejumlah menteri di Kabinet Kerja. 

Di Kota Banjarmasin, Mensos menyerahkan bantuan sosial total Rp35 .040.212.400 untuk tahun 2017 terdiri dari PKH untuk 5.219 KPM, Rastra untuk 17.264 keluarga, Bantuan Disabilitas untuk 229 jiwa, Bantuan Lanjut Usia untuk 120 jiwa, serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)-Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan e-Warong untuk 19 kelompok. 

Seperti diketahui PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sejak 2007. Program ini secara internasional dikenal sebagai program _Conditional Cash Transfers_ (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. PKH bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin; serta dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan. 

Penerima PKH  harus memenuhi komponen kesehatan yakni ibu hamil dan atau ibu yang memiliki balita, memenuhi komponen pendidikan yaitu memiliki anak usia sekolah dari SD--SMA, atau di dalam keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas berat dan atau lanjut usia di atas 70 tahun. 


*Siswa Berprestasi*
Disela-sela kunjungan kerjanya, Mensos bertatap muka dan berdialog dengan 10 anak-anak berprestasi yang merupakan putra-putri dari keluarga penerima PKH. Mereka di antaranya adalah Heriyadi yang merupakan atlet Lomba Dayung Tingkat Provinsi Kalsel, Putri Sulastri juara 1 Pencak Silat Tingkat Provinsi Kalsel, Muhammad Mulyadi juara 1 Gulat kelas 50 kg Tingkat Kota Banjarmasin, dan Kamariah juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Provinsi Kalsel. 

"Prestasi kalian sungguh membanggakan. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang anak-anak meraih prestasi setinggi-tingginya di berbagai bidang. Olahraga, pendidikan, kesenian, lakukan dan tekuni dengan hati. Ibunya membantu doa dan menyemangati. Pemerintah membantu dengan bantuan sosial PKH. Mudah-mudahan ikhtiar ini dapat mendorong kehidupan ibu-ibu semakin sejahtera, produktif dan mandiri," harap Khofifah yang usai menyampaikan bantuan pendidikan kepada anak-anak berprestasi di Provinsi Kalsel. 

Pertemuan Mensos dengan sejumlah anak berprestasi dari keluarga penerima PKH ini menjadi agenda rutin dan melekat dengan kegiatan pencairan bansos PKH. Dalam kunjungan ke berbagai daerah, Mensos selalu memberi sapaan kepada mereka yang duduk di barisan paling depan pada saat seremonial pencairan PKH. 

Dihadapan para penerima PKH, anak-anak ini dipanggil ke depan panggung dan masing-masing mendapat dana bantuan pendidikan yang merupakan kerja sama Kemensos dengan 4 bank HIMBARA. Selain itu, Mensos juga memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah. 

"Ini format yang sengaja kami lakukan untuk mendorong dan memotivasi ibu-ibu penerima PKH. Supaya mereka terpacu dan terus bersemangat mengantarkan kesuksesan putra-putri mereka. Meski kondisi serba terbatas, tapi anak-anak harus sekolah, hidup mereka harus berubah, mereka harus berusaha untuk keluar dari garis kemiskinan. Salah satunya untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan," demikian Khofifah. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini