Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Pecat Pelaku Pembunuhan Taruna Akpol, Meskipun Anak Jenderal

Polri harus segera mengungkapkan secara transparan kasus tewasnya taruna Akademi Polisi (Akpol) tingkat dua, Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam. Pelakunya harus segera ditahan dan dipecat dari taruna Akpol meskipun yang bersangkutan misalnya adalah anak seorang jenderal.

Ind Police Watch (IPW) sangat menyesalkan kasus kematian Brigdatar Mohammad Adam yang diduga akibat penganiayaan sesama taruna. Kasus ini menyisakan misteri panjang dan sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi bagian terselubung dalam sistem pendidikan di kepolisian. 

Kasus kematian Mohammad Adam bagai teori gunung es bahwa kekerasan masih cukup kental bercokol di sistem pendidikan kepolisian. Selama ini IPW kerap mendapat laporan tentang adanya taruna yang melarikan diri atau kasus dugaan pelecehan seks. 

Namun setiap kali dipersoalkan IPW pejabat berwenang selalu membantahnya. Sementara korban dan keluarga korban selalu tutup mulut karena khawatir dikeluarkan dari Akpol, jika buka mulut. 

Bahkan ada taruna yang sudah tidak kuat untuk menjalani pendidikan di Akpol, keluarganya tetap memaksa bertahan. Memang jumlah kasus kasus seperti itu tidak signifikan jumlahnya tapi tetap mengganggu profesionalisme pendidikan di Akpol.

Dengan adanya kasus kematian Mohammad Adam sudah saatnya Polri dan Akpol membuka diri dan membuka secara transparan apa sesungguhnya yang terjadi di lingkungan Akpol. Para mantan Gubernur Akpol juga harus mau bicara jujur ke internal Polri tentang apa yang pernah terjadi di lingkungan Akpol, terutama yang menyangkut sikap prilaku para taruna, terutama lagi yang menyangkut sebagian anak anak jenderal, sehingga bisa dilakukan pembenahan dan kasus kekerasan, seperti yang menyebabkan tewasnya Mohammad Adam tidak terulang lagi.

Tewasnya Adam tentu akan berdampak pada sistem pendidikan Polri yang anti kekerasan, yang bertujuan melahirkan polisi sipil, modern, profesional, proporsional dan tidak represif. Sebab itu semua yang terlibat dalam kasus kematian Adam harus diusut tuntas secara transparan dan segera dipecat dari Akpol, meskipun yang bersangkutan anak seorang jenderal maupun petinggi kepolisian. 

Polda Jateng sendiri sudah memeriksa 21 orang dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan dan pola pembinaan di Akpol perlu dikontrol dengan ketat dan anak anak jenderal jangan diberi keistimewaan. Bahkan yang bermasalah harus segera dipecat. 

Tujuannya agar pendidikan di Akpol benar benar tanpa kekerasan, tanpa pelecehan dan benar benar menghargai hak asasi manusia. Sehingga Akpol bisa melahirkan kader kader polisi sipil, modern, profesional dan anti kekerasan.

Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch


Foto: Ilustrasi/ Google Image

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini