Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Premanisme Kampus dan Cacat Hukum Pleno MPM Unsyiah

Sidang pleno pembentukan struktur Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berlangsung anarkis dan cacat hukum. Sidang yang berlangsung di gedung Multiple Purpose Room Fakultas Pertanian Unsyiah tersebut dinilai cacat hukum karena telah melanggar konstitusi Mahasiswa Unsyiah. 

Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah adanya penyusup alias peserta sidang ilegal dan suara siluman dalam agenda sidang. Seperti kita tahu dalam konstitusi disebutkan bahwa anggota MPM Unsyiah adalah semua anggota DPMU ditambah dengan setiap Ketua dan Sekretaris DPM Fakultas yang ada di Unsyiah. Namun yang terjadi di dalam ruang persidangan yakni adanya peserta yang tidak menjabat sebagai sekretaris DPMF tetapi berhadir di dalam persidangan. Selain itu, adanya 2 orang anggota DPMU yang tidak berhadir, tetapi suaranya diwakili oleh anggota MPM yang lain, dengan kata lain 1 orang anggota MPM dapat memiliki 2 suara. Hal ini jelas mencederai kehidupan demokrasi. Bagaimana mungkin 1 orang anggota MPM memiliki 2 suara dalam pemilihan mewakili anggota yang tidak hadir. 

Kejadian tersebut tentu saja menimbulkan upaya protes, banyak suara yang menginginkan penegakan hukum dan demokrasi di kampus Unsyiah. Pimpinan sidang sementara mengesahkan hal ganjil ini dengan mengetok palu disaat masih ada peserta sidang yang tidak setuju. Setelah 5 jam sidang tersebut berlangsung, terjadi kericuhan hebat antara sesama peserta sidang. Hal ini dipicu karena adanya salah satu peserta sidang mendokumentasikan persidangan yang berlangsung. Padahal mendokumentasikan proses persidangan tersebut tidak melanggar konstitusi mahasiswa Unsyiah. 

Tidak sampai disitu, menjelang sore terjadi premanisme dan pengeroyokan terhadap anggota DPMU asal FKIP hingga dilarikan ke Klinik. juga terjadi pendorongan dan Pengecaman terhadap Anggota DPMU perempuan asal FH hingga terjatuh. Disamping itu juga terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan dengan Wakil Rektor 3 yang membatasi sidang agar tidak berlanjut hingga malam hari. Sehingga palu sidang diamankan oleh Menwa atas Instruksi WR 3 melalui telepon. Kemudian pimpinan sidang sementara mengetuk palu bahwa sidang diskorsing. Keputusan ini membuat para peserta sidang bubar dan sebagian sudah pulang kerumah masing-masing.

Namun sangat disayangkan setelah sidang diskorsing dalam waktu yang tidak ditentukan, ternyata sidang dilanjutkan dengan qourum yang tidak mencukupi. Selain itu, palu yang digunakan pun merupakan palu siluman, bahkan dalam waktu sekejap yang tidak mencapai 30 menit sidang ilegal tersebut telah menghasilkan tata tertib hingga terbentuk strukur MPM Unsyiah yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan pimpinan sidang dan pimpinan MPM adalah cacat hukum.

Status Sidang MPM Unsyiah saat ini sedang diskorsing dalam waktu yang tidak ditentukan.

Muhammad Yunus
Ketua DPM Unsyiah


SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini