Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Rakornas IMM Komitmen Jaga NKRI dan Tolak Penghapusan Pasal Penodaan Agama

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kembali meneguhkan komitmennya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

IMM juga menolak keras wacana penghapusan Pasal Penodaan Agama karena dianggap bisa merusak pancasila dan kebhinekaan. Demikian disampaikan Ketua DPP IMM, IMMawan Amirullah, Senin (22/05/2017) di Medan, Sumatera Utara

"Sikap ini disepakati dan ditegaskan oleh DPP IMM dan perwakilan DPD IMM dari 34 Propinsi yang hadir pada acara Rapat Kordinasi Nasional IMM di Medan Sumatera Utara, 17-21 Mei 2017 yang bertempat di Asrama Haji Kota Medan. Ini merupakan peneguhan dari sikap komitmen IMM dalam mengawal dan menjaga NKRI serta kehendak untuk terus berikhtiar untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat sebagaimana cita-cita kemerdekaan," Tutur Amir. 

IMM berpandangan bahwa Indonesia merupakan Negara konsensus, milik semua agama, ras, suku, budaya dan etnis yang ada di Indonesia. 

"Indonesia ini bukanlah Negara agama, bukan pula Negara sekuler, tetapi nilai-nilai religiusitas (ketuhanan) merupakan roh dari Indonesia, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana Muhammadiyah, IMM meneguhkan komitmennya bahwa Indonesia merupakan Negara darul ahdi wa syahadah yang berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," Jelas mahasiswa pasca sarajana UIN Jakarta ini.

Pada Rakornas kali ini, IMM juga menyikapi adanya wacana penghapusan pasal penodaan agama khususnya Pasal 156a dihapus, penghapusan pasal penodaan agama dianggap IMM  mencederai nilai-nilai pancasila dan merusak kebhinekaan yang selama ini telah dirawat dengan baik

"Teman-teman DPD IMM se-Indonesia telah menyepakati untuk menolak keras penghapusan pasal penodaan agama yang gencar diwacanakan saat ini, penghapusan pasal penodaan agama ini bisa menjadi blunder besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bisa mengancam harmoni hubungan antar umat beragama. Pasal ini harus tetap ada, sehingga kita bisa lebih hati-hati, bisa saling menjaga perasaan dan keyakinan saudara-saudara sebangsa yang berbeda keyakinan, supaya kita bisa toleran, dan tidak berujar dan bersikap yang bisa merusak kebhinekaan." Tegas Amir yang juga Ketua Steering Committee Rakornas di Medan.

Selain dua hal di atas kata Amir, Rakornas IMM juga mengeluarkan sikap seperti: Mendorong pemerintah secara bersungguh-sungguh menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 di mana segala sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat,  IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019), Cabu PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah, IMM menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya, menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia. 

IMM juga meminta pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan, mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yang independent, mendidik dan mencerahkan, Mendorong pemerintah konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi, IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila, IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung korea untuk upaya perdamaian dunia, dan terakhir IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
(ar)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini