Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Top! Bansos PKH Tembus Hingga Perbatasan di Papua

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) yang disalurkan secara non tunai kini telah menembus wilayah perbatasan Papua. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan hal ini merupakan perwujudan hadirnya negara dalam pemerataan percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia Timur. 

"Sebanyak 22 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua kini dapat menikmati bantuan sosial PKH non tunai. Ini adalah komitmen pemerintah dalam upaya pemerataan percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia Timur khususnya di wilayah Papua," kata Mensos saat meninjau proses pencairan PKH Nontunai di Distrik Muara Tami, distrik terdekat dengan perbatasan PNG.

Sebanyak 22 kabupaten yang telah menerima PKH Non Tunai adalah Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Merauke, Mimika, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, dan Yahukimo. Sementara satu kota yang juga menerima secara non tunai adalah Kota Jayapura. Untuk wilayah tersebut, BNI 46 dan BRI akan menjadi bank penyalur bansos PKH non tunai. 

Para Penerima manfaat PKH mendapatkan buku tabungan sekaligus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimana di dalam kartu tersebut berisi bansos PKH total sebesar Rp2.000.000 yang dicairkan bertahap 4 kali dalam setahun. KKS berfungsi sebagai kartu debit ATM bagi penerima PKH. Keunggulan utama KKS adalah terdapat dua sistem yang tertanam di dalamnya, yaitu fungsi tabungan (saving) dan fungsi juga sebagai e-Wallet.  Dimana e-Wallet tersebut juga nantinya dapat digunakan untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok sembako. Dengan dua fungsi tersebut, penerima manfaat bantuan sosial PKH dapat membelanjakan dana bantuan sosial atau berupa pembelian bahan kebutuhan pokok, atau menarik dana bantuan sosial secara tunai. 

"Terkoneksinya warga Papua dengan perbankan semakin mempermudah akses mereka dalam mendapatkan bantuan sosial, mereka juga dapat menabung dan tarik tunai secukupnya sesuai kebutuhan menggunakan layanan BNI dan BRI," papar Mensos yang dalam berbagai lawatannya ke daerah selalu mencek proses pencairan bansos baik di ATM, agen bank, maupun teller. 

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan total bansos PKH yang disalurkan untuk Provinsi Papua adalah Rp675.340.759.600, dengan rincian bansos PKH untuk 29.180 keluarga, Beras Sejahtera (Rastra) untuk 448.931 keluarga, Bantuan Sosial Lanjut Usia untuk 450 jiwa dan Bantuan Sosial Disabilitas untuk 109 jiwa. Keluarga penerima bansos PKH akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari 233 Pendamping  PKH se-Provinsi Papua.

Penyerahan bansos PKH non tunai dilakukan dalam rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jayapura, Selasa (9/5) bertempat di Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam kegiatan ini Presiden memberikan secara simbolis bantuan-bantuan lintas kementerian yakni 150 penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), 200 penerima PKH, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk 30 ibu hamil, 70 balita sehingga total sebanyak 842 jiwa. 

Sehari sebelumnya pada Senin (8/5), Presiden dalam kunjungan kerjanya ke Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara menyerahkan bansos PKH non tunai. Bansos PKH untuk Maluku Utara total sebesar Rp43.534.260.000 untuk 23.034 keluarga. 

Sebagai tambahan informasi, saat ini BRI memiliki 10.628 unit kerja konvensional, 23.125 jaringan ATM BRI, dan 97.597Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara BNI memiliki lebih dari 1.700 Cabang, 16.000 BNI ATM dan lebih dari 13.000 Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Untuk semakin memudahkan penerima PKH mencairkan bantuan, saat ini sedang diuji coba EDC _(Electronic Data Captured)_ berbasis android oleh BNI. Salah satu lokasi uji coba adalah kota Jayapura. Nantinya mesin ini menggunakan internet sebagai jalur komunikasi transaksi.

Khofifah menambahkan, penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang sangat  revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penerima manfaat tidak perlu mengantre lama dan tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju lokasi pengambilan bansos. 

"Ini adalah sejarah yang patut kita catat. Betapa kini warga prasejahtera yang menjadi penerima PKH mulai mengenal perbankan, bisa menabung karena punya  buku tabungan dan KKS yang bisa digunakan akses ke  ATM. Sewaktu-waktu mereka perlu uang tinggal mencairkan ke agen bank atau e-warong terdekat, ada BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi maupun Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, di Solo bahkan sudah ada e-Warong Mobile menjangkau KPM yang tinggal jauh dari lokasi e-warong atau agen bank. Intinya pemerintah ingin memberikan layanan terbaik kepada KPM. Memperlakukan mereka seperti layaknya nasabah prioritas," demikian Mensos. (*)





Humas Kemsos

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini