Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Donald Trump Tarik AS Mundur dari Perjanjian Paris, Menteri Siti: Kita Tidak Goyah

Agenda pengendalian perubahan iklim yang telah dikomitmenkan oleh Pemerintah Indonesia kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tidak akan tergoyahkan, walaupun Amerika Serikat telah memutuskan untuk mundur dari Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

Sebab, pesan penting bahwa rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, merupakan hak konstitusional yang tegas disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Sehingga, agenda pengendalian perubahan iklim yang dilakukan Indonesia, paling penting dilakukan atas perintah  UUD. 

Demikian pernyataan resmi yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Siti Nurbaya di Jakarta (Jumat, 2/06/2017) menanggapi keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari Perjanjian Paris tersebut.

"Agenda pengendalian perubahan iklim Indonesia dilakukan atas perintah konstitusi, bukan atas perintah internasional, termasuk bukan atas perintah Amerika Serikat. Keputusan mundurnya AS tidak akan menggoyahkan komitmen pemerintah melaksanakan perintah konstitusi," tegas Menteri Siti.

Selain dalam Pasal 28 H ayat (1), lanjut Menteri Siti, pesan lingkungan juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

"Melindungi masyarakat dari akibat dampak perubahan iklim juga merupakan bagian dari perintah UUD 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa  Indonesia."

Tanggal 19 Oktober 2016 lalu DPR RI telah mensahkan ratifikasi Perjanjian Paris, yang kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris. 

Poin pertama bagian Menimbang dalam UU 16/2016 tersebut, disebutkan bahwa tujuan nasional negara RI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"UU ini harus dijalankan bukan atas perintah internasional, akan tetapi atas dasar bahwa eksekutif harus melaksanakan perintah UU," ujar Menteri Siti.

Perjanjian Paris merupakan seperangkat instrumen berbasis aturan, metode, pendekatan, referensi, standar, format terukur (seperti pencapaian target Nationally Determined Contributions/NDC yang merupakan bentuk yang konkrit akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertinggi Konvensi, lalu konsep pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measuring, Reporting and Verification/MRV) yang transparan, komparabel, koheren, lengkap, dan akurat untuk jaminan komitmen masing-masing negara, dan hal-hal lain termasuk jaringan global serta akses dukungan teknologi, finansial, sistem dan lain-lain dalam upaya setiap negara melakukan mitigasi dan adaptasi untuk pengendalian perubahan iklim dan menyediakan lingkungan yang baik bagi rakyatnya.

"Jadi, kita tetap akan menjalankan perintah UUD dan UU kita sendiri, bukan bergantung pada negara lain, termasuk Amerika Serikat. Kita punya kedaulatan sendiri. Kita punya tujuan negara sendiri. Dan kita punya sasaran nasional yg harus dapat dicapai. Ini yang menjadi pegangan kita untuk tetap kokoh dengan komitmen melaksanakan perintah konstitusi dan UU negara kita sendiri," pungkas Menteri Siti.***

Sumber: sitinurbaya.com
Foto: TNI AL

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini