Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Menakar Kinerja Ekspor-Impor Pangan Era Jokowi

Sejarah mencatat, pada tahun 1952, tiga tahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, ekonomi Indonesia masih tertatih-tatih. Warisan panjang kolonialisme cukup menyimpan luka bagi bangsa muda ini. Termasuk dalam urusan pangan. Oleh karena itu, Bung Karno pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesi, sekarang dikenal Institut Pertanian Bogor (IPB), tanggal 27 April 1952 menegaskan bahwa soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa.

Penegasan ini dimaksudkan karena kondisi negara saat ini sangat bergantung pangan impor khususnya beras. Indonesia menjadi negara langganan setia negara Thailand, Vietnam,  dan Burma terkait impor beras.

Menilik dari sejarah ini, dalam visinya yang tertuang dalam Nawa Cita, Presiden Jokowi mendeklarasikan untuk fokus membangun pertanian yang berdaulat dan memanusiakan petani. Dalam agenda ke tujuh Nawa Cita disebutkan "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik, menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Mensejahterakan Petani".

Bentuk keseriusan pun kembali dipertegas Presiden Jokowi di depan para kepala daerah di Jakarta, tanggal 4 Agustus lalu yang mengatakan, "daerah harus fokus mengelola potensinya secara tuntas dari hulu sampai hilir. Jangan ingin mengerjakan semuanya tetapi tidak ada yang tuntas". 

Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman selalu mengatakan, "kita jangan mewariskan impor dan kemiskinan bagi generasi mendatang". Tak ayal, Mentan Amran telah "mendeklarasikan" perlawanan atas praktek kartel pangan yang telah terbukti memiskinkan petani sekaligus merugikan konsumen. Di tahun 2017 ini, Mentan Amran melalui Polri telah bentuk satgas pangan untuk mengantisipasi kartel pangan.

Tentang kinerja ekspor impor pangan melalui terobosan kebijakan pembangunan pertanian ala Mentan Amran, tentunya tidak diragukan akan hasil diperoleh. Pada tanggal 17 Oktober 2016, BPS merilis beberapa data strategis tentang data perdagangan dan perkembangan rupiah. Data tersebut mengungkapkan kebijakan dan program strategis Kementerian Pertanian sudah on the track dalam meningkatkan ekspor dan menurunkan impor.

Ekspor nonmigas September 2016 mencapai US$11,45 miliar atau naik 2,85 persen jika dibandingkan ekspor September 2015. Impor nonmigas September 2016 mencapai US$9,55 miliar atau naik 0,95 persen jika dibandingkan September 2015. Barang nonmigas ini seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.

Harus diakui bahwa prestasi ekspor-impor nonmigas di atas merupakan kontribusi besar dari pencapaian dua tahun pembangunan sektor pertanian pemerintahan Jokowi-JK. Data BPS menyebutkan produksi pangan tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. 

Produksi padi tahun 2014 hanya 70,8 juta ton, di tahun 2016 naik menjadi 79,1 juta ton. Begitu pun produksi jagung dari 19 juta ton menjadi 23,2 juta ton, bawang merah dari 1,2 juta ton menjadi 1,3 juta ton dan cabai dari 1,915 juta ton menjadi 1,918 juta ton.

Hal ini yakni terjadi peningkatan juga untuk komoditas hewani. Produksi daging sapi dari 0,49 juta ton naik menjadi 0,52 juta ton. Kemudia produksi telur ayam dari 1,4 juta ton menjadi 1,6 juta ton, daging ayam 1,9 juta ton menjadi 3,1 juta ton dan daging kambing dari 0,65 jut ton naik menjadi 0,67 juta ton.

Yang tak kalah penting menjadi perhatian yakni terjadi peningkatan produksi juga pada komoditas unggulan perkebunan. Misalnya, produksi sawit tahun 2014 hanya 29,3 juta ton, di tahun 2016 naik menjadi 33,5 juta ton. Produksi kakao pun demikian, dari 0,73 juta ton menjadi 0,76 juta ton. Produksi karet dari 3,15 juta ton menjadi 3,16 juta ton, kopi dari 0,64 juta ton menjadi 0,67 juta ton dan produksi gula dari 2,58 juta ton naik menjadi 2,72 juta ton.

Peningkatan produksi ini memberikan dampak peningkatan volume ekspor atau menekan volume impor. Tercatat, mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini, pemerintah belum sama sekali mengimpor beras. Sementara volume ekspor beras naik mencapai 43,7%. Demikian juga impor jagung turun 62% dan sampai dengan saat ini pun Indonesia belum mengimpor bawang merah.

Padahal pada tahun sebelumnya, Indonesia selalu rutin mengimpor beras minimal 2 juta ton per tahun. Sehingga, dengan kinerja ekspor beras saat ini dapat menghemat devisa sebesar Rp 16 triliun dengan asumsi harga beras Rp 8.000 per kg.

Kebenaran ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan. Di mana tahun 2016 tidak ada izin impor beras yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, dengan meningkatkan produksi dalam negeri, stok beras nasional sudah cukup hingga akhir tahun ini. Bahkan, stok tersebut akan bertambah lantaran adanya panen raya pada bulan depan (Rakyat Merdeka, 20/10/2016).

Kemudia, ekspor salak Indonesia di tahun 2016 naik 4,24% dibanding tahun 2015. Salah Indonesia telah menembus pasar 29 negara. China, Belanda, Kamboja, Saudi Arabia, dan Singapura menjadi negara terbesar pengimpor salah Indonesia.

Tak heran, dengan capaian ini peringkat produksi padi Indonesia di tingkat dunia berada di nomor 3. Begitu pun peringkat produksi kedelai menempati nomor 13 dunia dan produksi jagung menempati peringkat nomor 7 dunia.

Semua pencapaian yang dibeberkan di atas merupakan hasil dari kebijakan kontroversial yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman. Kebijakan tersebut sebuah radikalisasi paradigma dalam meletakkan posisi penting sektor pertanian dalam pembangunan nasional (Gamal Institute, 2016). 

Untuk itu, agar swasembada dapat dicapai dalam jangka waktu menengah dan panjang dan kinerja ekspor pangan makin membaik, pemerintah teruslah konsisten menjalankan kebijakan dan program di atas. Selain itu, pemerintah perlu kiranya segera mungkin merealisasikan reforma agraria agar petani yang sebenarnya, benar-benar memiliki lahan. Dengan kata lain bukan lagi sebagai buruh tani.

Oleh karena itu, pemerintah harus menekan tombol kecepatan tinggi agar semua unsur di internal dan di luar Kementerian Pertanian bergerak bersama membangun pertanian yang berdaulat dan mensejahterakan petani. Namun harus diakui, dalam waktu singkat pemerintah Jokowi-JK, kinerja ekspor impor pangan menunjukkan trend yang memuaskan. (*)

Oleh: Wignyo , Ketum Masyarakat Peduli Pangan Nusantara (MAPAN)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini