Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Cegah Konflik, Mensos Salurkan Dana Keserasian Sosial Rp17,4 miliar

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam pencegahan konflik sosial, bukan lagi hanya sekedar pendekatan keamanan dan pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan budaya  serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, yakni kegotong-royongan, kepedulian, menghormati perbedaan, menghargai dan toleransi.  

"Oleh sebab itu, konsep baru Program Keserasian Sosial juga harus tetap menjaga nilai kearifan yang diwariskan leluhur bangsa sekaligus  merespon isu-isu aktual baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, seperti radikalisme, terorisme,  gerakan intoleran, politik adudomba, sehingga kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik sosial yang bisa menganggu dan mengancam disintegrasi bangsa dapat ditingkatkan," kata Mensos dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Keserasian Sosial Tahun 2017 di Mercure Hotel Convention Center Ancol, Jakarta, Rabu (26/7).

Dalam kegiatan yang diikuti 400 orang dari dinas sosial provinsi, kabupaten, kota, dan Pendamping/Ketua Forum Keserasian Sosial ini, Mensos menegaskan kembali tugas dan kewajiban mereka dalam menjaga harmoni kehidupan sosial di masing-masing daerah. 

"Tugas kita membangun penguatan kembali bahwa keberagaman yang dimiliki bangsa ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri tanpa diakhiri keekaan seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman, kebhinnekaan harus diakhiri dengan keekaan dan diikat dengan Pancasila," papar Mensos. 

Dikatakan Khofifah, memahami dan meresapi makna keberagaman dan kebinekaan artinya mampu mengembalikan jati diri sebagai warga bangsa, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, yakni Indonesia. 

Namun demikian, walaupun bersatu atas nama bangsa, apabila keberagaman dan kebhinnekaan tidak dirawat maka persatuan itu bisa terurai dan tercerai-berai kembali. 

Khofifah lantas menyebut hasil survei sejumlah lembaga, salah satunya _Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)_ yang merilis bahwa 9,2 persen warga ingin NKRI berubah menjadi negara khilafah. 

Sementara sebanyak 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Kemudian 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Jumlah itu tidak sedikit. Oleh karena itu keberagaman dengan penuh harmoni  ini harus dirawat, harus dijaga, harus terus  dibangun supaya mendapatkan format tumbuh kembang dengan penuh keserasian sosial," tambahnya. 


*Forum Keserasian Sosial*
Sementara itu untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan keserasian sosial di daerah, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sebesar Rp17,4 miliar untuk seluruh Indonesia. Bantuan ini dialokasikan di 160 Desa/Kelurahan, 90 Kabupaten/Kota, 22 Provinsi, 87 pendamping, 159 forum keserasian sosial. 

Sejumlah daerah yang mendapat bantuan di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, NTT, Gorontalo, Maluku Utara, dan NTB. Melalui bantuan Keserasian Sosial ini, diharapkan terjadinya konflik sosial dapat diminimalisir. Sebaliknya kekompakan, keakraban dan harmonisasi tumbuh berkembang dengan baik. 

"Harmonisasi dan kohesivitas (keakraban, kekompakan) sosial merupakan kunci dari program ini. Melalui program ini diharapkan tercipta tatanan kehidupan sosial yang serasi yang dilandasi oleh nilai dasar keberagaman, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembankan serta memelihara kembali kehidupan bersama di antara masyarakat dalam persaudaraan sejati," harapnya. 

Penguatan Keserasian Sosial merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kegiatan pencegahan konflik sosial. Sebagaimana dimandatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 

Hal tersebut membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang aman dan damai serta mampu menerima keberagaman yang ada di masyarakat.

"Tugas kita mengajak segenap warga membangun jiwanya merah putih, hatinya  merah putih, perilaku  juga merah putih. Kalo tidak di  ingatkan, di latih, di sirami, ibaratnya tanaman bisa mengering dan tidak tumbuh kembang dengan baik. Maka mari menyirami suasana hati, pikiran, lisan dan perilaku  kita agar Merah Putih dan NKRI tetap terjaga," tutup Mensos.  

*Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI*

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini