Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Diduga Mark-up dan "Pinjam Bendera", Kontraktor ini Halangi Kerja Dittipidkor Mabes Polri

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Mabes Polri temukan adanya dugaan mark-up serta praktik "pinjam bendera" dengan memberikan fee pada tim pelaksana dari pembangunan turat atau sheet pile. Bukan hanya itu, ditemukan juga tindak pidana korupsi lain yaitu pelaksana pekerjaan yang berlokasi di Sesayap dan Sesayap Hilir, Kalimantan Timur itu ternyata pengerjaannya justru bukan oleh pemenang tender yakni PT. Luhribu Naga Jaya.

"Ini berdasarkan LP No: LP/31/I/2017/Bareskrim tanggal 10 Januari 2017 lalu kami tingkatkan menjadi penyidikan," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus.

Wiyagus memaparkan, kasus ini berawal saat tender proyek pembangunan sheet pile di Sesayap dan Sesayap Hilir dibuka oleh pemilik pekerjaan Dinas PU dan Perhubungan. Ini merupakan proyek dengan nilai sesuai kontrak sebesar Rp. 169 Miliar untuk di kawasan Sesayap dan Rp. 168 Miliar untuk di kawasan Sesayap Hilir. Total uang negara yang dikeluarkan sebesar Rp. 337 Miliar.

"Kontraktor pelaksana untuk kawasan Sesayap adalah PT Waskita-Luhribu KSO. Sementara untuk kawasan Sesayap Hilir adalah PT. Dharma Perdana Muda (DPM). Tapi kemudian, oleh kontraktor di kawasan Sesayap, justru pelaksananya bukan oleh PT pemenang tender," papar Wiyagus.











Dari titik itu, Dittipidkor Mabes Polri akhirnya juga mengindikasikan adanya dugaan mark-up serta praktik "pinjam bendera" dengan memberikan fee pada tim pelaksana dari pembangunan turat atau sheet pile tersebut.

"Lebih mencurigakan lagi, pada saat penggeledahan Selasa (18/07/2017) di tiga PT yaitu PT. Luhribu Naga Jaya di Samarinda dan PT Super Teknik Consulindo yang disebut sebagai konsultan oerencana serta PT Mitra Jasa Bina Pratama yang disebut sebagai konsultan pengawas di Tarakan, dokumen yang disita hanya dokumen terkait dengan perencanaan dan pengawasan saja. Sementara dokumen terkait, telah disembunyikan oleh Komisaris. Kinerja dan kerja petugas terhalangi oleh mereka," ujar Wiyagus.

"Padahal pada Kamis (20/07/2017), penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, tak ada yang menghalangi. Pihak dinas sangat kooperatif dan terbuka. Bahkan saat penggeledahan ini, kami telah menyita dokumen terkait rencana pengadaan, konsultansi rencana dan pengawasan, kontrak, BUD dari Keuangan Daerah (BPKAD) dan dokumen-dokumen pembayaran-pembayaran," tambahnya.

Meski demikian, Wiyagus akan tetap melanjutkan kasus ini. 

"Apapun alasan dan rintangannya, kasus ini bakal terus berlanjut karena ada kerugian negara. Kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah bekerjasama untuk menghitung nilai kerugian negara itu," pungkasnya. *

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini