Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Haji Uma Desak Raksasa Tambang di Aceh Timur ini Ditutup, Kenapa?

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman yang akrab dikenal Haji Uma me agar proses konstruksi PT. Medco E&P Malaka dihentikan untuk sementara waktu sampai semua masalah yang ada terselesaikan. Hal ini disampaikan Haji Uma seusai melakukan kunjungan inspeksi ke lokasi perusahaan eksplorasi gas dan minyak bumi di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (27/7/2017).

Anggota Komite II DPD RI asal Aceh ini tiba dilokasi bersama rombongan sekitar pukul 16.30 WIB dan langsung bertemu dengan masyarakat lingkar tambang dan beberapa eks pekerja dari perusahaan rekanan sub-kontraktor dari PT. Medco E&P Malaka. Dalam pertemuan dialog ini, turut hadir Camat Indra Makmur, T. M. Nur, SE dan Kapolsek Idra Makmur serta sejumlah masyarakat Indra Makmur.

Sejumlah masyarakat yang hadir menyampaikan berbagai masalah kepada Haji Uma, diantaranya terkait tenaga kerja yang didatangkan dari luar Aceh, pemecatan karyawan kontrak maupun karyawan lepas oleh perusahaan sub-kontraktor secara sepihak oleh PT. Pualam akibat pemutusan kontrak kerjasama dengan PT. JEC.

Menurut Haji Uma, kunjungannya ke lokasi eksplorasi PT. Medco E&P Malaka (Blok A) di dasari oleh adaanya beberapa masalah yang berkembang dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada nya. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite II DPD RI yang membidangi masalah ESDM, maka penting untuk meninjau dan inventarisasi masalah secara langsung baik dilapangan, baik dari masyarakat maupun pihak manajemen PT. Medco E&P Malaka.

Hasil dari kunjungan tersebut, Haji Uma mendapati banyak masalah dilapangan, salah satunya terkait ketenagakerjaan. Informasi yang diterima bahwa adanya pekerja yang dipekerjakan tanpa ikatan kontrak, adanya kontrak kerja yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Disamping itu, perekrutan pekerja diluar Forum Multi Pihak dan belum dilakukannnya pelatihan bagi pekerja lokal, kedua hal ini bagian dari Kontrak Kerja Sama (KKS) antara PT Medco dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Haji Uma juga menyoroti tanggung jawab PT. Medco E&P Malaka terhadap dampak destruktif atas penggunaan infrastruktur publik berupa jalan untuk hilir mudik operasional dan mobilisasi material konstruksi. Kemudian juga terkait dampak bagi lingkungan akibat adanya galian C untuk kebutuhan material konstruksi, dalam hal ini Haji Uma juga mempertanyakan status izin dan prosedur kelayakan dari galian C dimaksud.

Dengan berbagai masalah yang ada dan berkembang saat ini, Haji Uma meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian serius. Karena hadirnya PT. Medco E&P Malaka idealnya harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. 

Dengan sejumlah masalah yang ada, Haji Uma mendesak agar sebaiknya PT. Medco E&P Malaka menghentikan operasional konstruksi blok A untuk sementara waktu sampai seluruh masalah yang ada saat ini di selesaikan. "Upaya penyelesaian masalah yang ada sangat mendesak, sehingga tidak menjadi sumber bagi konflik baru dimasyarakat. Karena hakikatnya usaha eksplorasi sumber daya mineral harus memberi manfaat bagi daerah".

Dalam kunjungannya tersebut, rencananya Haji Uma juga akan bertemu dengan pihak manajemen PT. Medco E&P Malaka untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi atas beberapa masalah yang kerkembang. Namun rencana dimaksud tidak terwujud dikarenakan alasan bahwa unsur manajemen PT. Medco E&P Malaka sedang tidak berada dilokasi. 

Diakhir penyampaiannya, Haji Uma berencana menindaklanjuti masalah ini dalam rapat dengan Komite II DPD RI. "masalah ESDM adalah bidang kerja Komite II DPD RI, sehingga masalah ini perlu ditindak lanjuti termasuk kemungkinan mengundang pihak Kementerian ESDM nantinya" tutup Haji Uma.

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini