Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Kemensos-HIMBARA Siap Cairkan PKH Tahap Ketiga

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan pencairan bantuan sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga sudah bisa dimulai pada awal Agustus 2017. 

"Memasuki bulan Agustus  PKH cair untuk tahap ketiga besarnya Rp500.000. Tim Kemensos bersama HIMBARA saat ini sedang maraton menyiapkannya," kata Mensos usai meninjau pencairan PKH di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jumat. 

Mensos menegaskan pencairan PKH harus tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda karena menyangkut kepentingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kepada kota dan kabupaten yang belum cair tahap  Mensos minta jajarannya proaktif dan meningkatkan koordinasi dengan bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), pemerintah daerah, serta agen bank setempat," katanya. 
Untuk memastikan pencairan berjalan lancar, Mensos memantau langsung proses pencairan bansos PKH secara non tunai di beberapa titik di Indonesa. Beberapa di antaranya Kabupaten Belitung Timur (20/7), Kabupaten Semarang (21/7), Kabupaten Probolinggo (22/7) dan Kabupaten Mojokerto (23/7).

"Dampak PKH sangat signifikan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda," tutur Khofifah. 

PKH mensyaratkan setiap KPM melaksanakan kewajiban  menyekolahkan anaknya, memelihara kesehatan dan meningkatkan produktivitas keluarga. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk keberlangsungan penerimaan bansos PKH. 

Hasil evaluasi Bank Dunia tahun 2012 dan 2015, dampak PKH menunjukkan peningkatan ibu hamil yang memeriksakan kehamilan 7%, imunisasi lengkap meningkat 8%, memeriksakan kesehatan balita meningkat 22%.

Sementara di bidang pendidikan ada peningkatan partisipasi SD 2,2% dan SMP 4,4%. Pengeluaran keluarga untuk makanan berprotein tinggi juga meningkat 10%. 


Bansos Non Tunai

Pada tahun 2017 jumlah penerima bansos non tunai mencapai 6 juta KPM. Sementara tahun 2018 jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 10 juta KPM. 

Hal ini, kata Mensos, sesuai dengan arahan Presiden untuk menyalurkan bansos secara non tunai dalam rangka keuangan inklusif bagi keluarga miskin. 

Bansos PKH disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didisain sebagai kartu kombo multifungsi. 

"Artinya KKS ini diterapkan tidak hanya untuk bansos PKH, tetapi juga untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), LPG 3 kg, bansos Penyandang Disabilitas, bansos Lansia," tambah Mensos. 

Data Kementerian Sosial mencatat jumlah Bansos di Kabupaten Belitung untuk 2017 sebesar Rp15,79 miliar.      Terdiri dari bansos PKH Rp4,2 miliar untuk 2.229 keluarga, bantuan Beras Sejahtera Rp11,45 miliar untuk 8.348 keluarga. Selanjutnya bansos disabilitas Rp30 juta untuk 10 jiwa, bansos lansia Rp100 juta untuk 50 jiwa. 

Bansos untuk Kabupaten Semarang pada tahun 2017 totalnya mencapai Rp97,8 miliar. Dengan rincian bansos PKH sebesar Rp30,1 miliar untuk 15.920 keluarga, bantuan Beras Sejahtera Rp67,1 miliar untuk 48.974 keluarga, bansos disabilitas sebesar Rp471 juta untuk 157 jiwa, bansos lansia sebesar Rp100 juta untuk 50 jiwa. (*)

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini