Homepage Widgets (ATF)

check_circle

Sukses!

Artikel berhasil diproses.

Formulir Pendaftaran

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNA & PENULIS

Selamat bergabung! Sebelum Anda memulai menggunakan portal kami atau mempublikasikan karya, Anda diwajibkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan di bawah ini:

PASAL 1: IDENTITAS, LOGIN DAN KONTEN BERITA
Identitas Asli: Pendaftar wajib menggunakan identitas asli yang sah (KTP) dan memberikan informasi kontak yang valid.
Login dan Akses: Setelah pendaftaran berhasil, Anda dapat langsung log in menggunakan Email dan PIN yang telah didaftarkan.
Pengiriman Berita: Penulis bisa langsung mengirimkan berita, opini, atau artikel SEO dengan mengetik langsung di kolom posting yang tersedia di homepage atau halaman artikel.

PASAL 2: KODE ETIK DAN STANDAR JURNALISTIK
Faktual dan Berimbang: Seluruh tulisan harus bersumber pada fakta, cover both sides (berimbang), dan dilarang memuat opini pribadi yang mencampuri kebenaran berita.
Larangan SARA & Hoaks: Dilarang keras menulis konten yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, maupun berita bohong (hoaks).
Pelacakan IP: Sistem secara otomatis mencatat dan melacak alamat IP setiap penulis. Hal ini dilakukan agar pembuatan konten berita, opini, maupun artikel SEO dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari potensi akun anonim yang menyebarkan berita bohong (hoaks).

PASAL 3: PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK
Khusus bagi Jurnalis Tetap yang telah diundang oleh redaksi dan menandatangani kontrak kerja secara resmi, maka seluruh karya jurnalistiknya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Entitas manajemen pengelola media memfasilitasi perlindungan dan kebebasan pers sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4: HAK CIPTA DAN PLAGIARISME
Karya Orisinal: Seluruh naskah yang dikirimkan wajib merupakan karya asli. Kami menerapkan kebijakan Toleransi Nol terhadap praktik plagiarisme.
Hak Siar: Dengan menayangkan artikel di media ini, penulis memberikan hak penuh kepada redaksi untuk menyunting dan mempublikasikan karya tersebut.

PASAL 5: ATURAN PENGGUNAAN FOTO DAN VISUAL
Kewajiban Kredit Foto: Setiap artikel yang dilengkapi dengan foto wajib mencantumkan kredit sumber foto. Hanya diperbolehkan menggunakan karya pribadi, situs gambar berlisensi bebas royalti (Creative Commons), atau sumber resmi pemerintah dengan kredit instansi yang jelas.

PASAL 6: SKEMA PENGHASILAN DAN MONETISASI (ADSENSE)
Bagi Hasil Transparan: Sistem monetisasi menggunakan skema bagi hasil dari Google AdSense dengan pembagian: 70% untuk Penulis dan 30% untuk Pemilik Media. Estimasi penghasilan dihitung berdasarkan views dan RPM aktual dan diakumulasikan ke Saldo Berjalan.
Larangan Klik Iklan Sendiri: DILARANG KERAS mengklik iklan pada artikel sendiri/orang lain, serta dilarang menggunakan bot atau manipulasi lalu lintas. Pelanggaran berakibat pada pembekuan akun.

PASAL 7: PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN
Redaksi berhak mengubah, menambah, atau menyesuaikan Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Dengan mendaftar, Anda secara otomatis menyetujui seluruh aturan yang berlaku.

Pemberitahuan

Belum ada interaksi terbaru.

Artikel Penulis

Memuat artikel...

Apresiasi Penulis

featured_seasonal_and_gifts

Berikan Dukungan

Dukung penulis agar terus menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan mengirimkan donasi apresiasi melalui transfer Virtual Account.

Nomor Virtual Account
706085370103617

Kolom Reporter Warga

Kolom Reporter Warga

Dashboard Penulis

Terakhir Update: -
0Views
0Artikel
Rp0ADS
Rp0Bonus
Rp0Gift
Rp0Total Saldo
Info Rekening:
Belum diisi. Silakan edit.
HeadlineStatus
Belum ada data riwayat.

Krisis Marawi akankah Merambah Indonesia?

Kepulauan Mindanao, bagian selatan Philipina mungkin pulau legendaris dalam lebih dari 5 dekade. Selain karena wilayah kekuasaan Kerajaan Zulu/Jolo yang berkuasa dari sebagian besar bagian timur Tawau, Samporna, Lahat datu, kota Kinabalu di barat; Sipadan, Ligitan, Miangas, Talaut di Selatan; juga Palangan, kotabato, dan marawi. 

Sultan Sulu adalah penguasa selatan atas wilayah laut dan darat yang disegani dari jaman dahulu ketika dibawah koloni Inggris hingga saat ini. Malaysia dan Philipina, 2 negara moderen dengan teknologi persenjataan canggih, rudal balistik, kapal perang deterente, pesawat jet tempur canggih saja nyaris diinvasi pasukan kerajaan Zulu ke Philipina  dan Malaysia. 

Hari ini kita menyaksikan Kota Marawi ibarat kota mati, pertempuran penghabisan antara pemberontak dan Pemerintah Philipina terus berlangsung. Konflik Marawi sudah terasa seantero Mindanao, termasuk kotabato dan palangan, 2 kota besar. Dimasa lalu kita mengenal Front Pembeban Nasional Bangsa Moro (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang lebih kooperatif, kemudian pemberontak yang menginginkan berdirinya negara komunis dengan memanfaatkan krisis di Philipina Selatan, namun sekarang hadirnya kelompok Abu Sayyaf dan kelompok pemberontak Maute bersaudara yang berafiliasi ke ISIS Suriah dan Irak dibawah kendali pemimpin tertinggi NIIS Abubakar Al-Baghdadi harus diperhitungkan. 

Apalagi Abu Sayyaf berkolaborasi dengan kelompok pemberontak Maute. Bukan tidak mungkin aliran migrasi pendukung dari Indonesia ke Philipina untuk ikut bertempur bisa saja dijadikan ajang pelatihan untuk mengembangkan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Asia Tenggara termasuk Indonesia telah menjadi target ekspansi ideologi khilafah dan doktrin  takfiria dan kelompok sekuler, Pemerintah dan aparat keamanan dijadikan Thogut atau target halal.

Pada saat ini, Gerakan Khilafah telah menarik jutaan simpatisan di Asia Tenggara sehingga tidak mustahil ekspansi radikalisme sedemikian cepat  penyebar. Apalagi hubungan antar sel-sel radikal baik di Philipina, Malaysia dan Indonesia terjalin lama. 
Indonesia khususnya BNPT dan Kepolisian telah memiliki peta/potret radikalisme baik di Indonesia, Asia Tenggara maupun Internasional.

Namun perlu diwaspadai adalah selain sel-sel radikal berkolaborasi dengan kelompok insurgensia, juga munculnya sel-sel baru akibat dari perlakuan Pemerintah yang tidak adil pada umat Islam di negeri ini. Ketidakharmonisan vertikal antar negara dan rakyat dalam hal ini umat Islam justru mendorong gerakan perlawan. Sampai saat ini salah satu jaringan terorisme di Indonesia yang memiliki hubungan langsung dengan ISIS menurut BNPT hanya Jamaah Anshorut Daulah (JAD), dimana mediatornya Bahrum Naim di Suriah. 

Namun penetrasi kelompok radikal ke Asia Tenggara begitu cepat karena lokasi (lucus) dan tujuan (tempus) tertentu seperti Jala, Patani dan Naratiwat di Thailand, Mindanao dan Kepulauan Jolo di Philipina, Negara Bagian Sabah di Malaysia serta Poso dan beberapa daerah di Indonesia. Hari ini Presiden Duterte telah memperpanjang operasi militer bahkan memperkuat basis kekuatan militer di Marawi dan Sekitarnya sehingga pemberontak akan semakin tersudut dan mundur. 

Kalau basis pertahanan baik kelompok Maute, Abu Sayyaf, MNLF dan Kelompok komunis dihancurkan maka para Mujahid Indonesia di Marawi (internasional Foreign Fithers) akan kembali. Pemerintah mesti mengantisipasi sedini mungkin. 
Indonesia tidak bisa tinggal diam menghadapi ekspansi Islam transnasional dari Timur Tengah. 

Kita juga tidak bisa defensif hanya dengan menyatakan adanya Islam Nusantara karena dunia telah berada dalam miliu dimana benturan peradabaan  karena adanya fragmentasi ideologi agama. 

Kebijakan Pemerintah yang urgen saat ini adakah kebijakan deradikalisasi; 1) pemahaman dokmatik dengan mendatangkan ulama-ulama besar dari Arab, 2) peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, 3) berdialog yang bermartabat dengan ulama struktural, kultural, juga pihak korban, 4). Jangan menjauhkan agama pembangunan bangsa (character and nation building) serta jangan mendekatkan Sekulerisme dalam pengelolaan negara. 

Semoga damai senantiasa menyertai negeri ini.

Oleh: Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM

SaKA Nilai Mantan Ketua PC IMM Abdya Masrian Mizani Layak Maju sebagai Ketua KNPI

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) menilai mantan Ketua umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Masrian Mizani layak mencalonkan diri sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH. Foto: Ist. BLANG PIDIE - Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Khairul Azmi, SH menyusul akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI periode 2024 - 2027. "Kami menilai, dengan pengalaman saudara Masrian pernah menjabat sebagai Ketua umum PC IMM Abdya maka beliau layak menjadi calon ketua KNPI Abdya kedepan," ungkapnya, Jum'at 6 Desember 2024. Atas pengalamannya dalam berorganisasi di IMM, kata Khairul Azmi, SaKA meminta Masrian agar mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Abdya. "Tentunya harapan kita nanti, kalau misalnya Masrian mau mencalonkan diri dan terpilih sebagai ketua KNPI bisa merangkul seluruh Organisas...

Cari Blog Ini